Lion Air Pindah Operasi ke Terminal 1C Akhir Tahun Ini

PT Lion Mentari Airlines (Lion Air) memastikan akan memindahkan seluruh operasional pelayanannya dari terminal penumpang 1A ke 1C Bandara Soekarno-Hatta, akhir 2010 ini. Saat ini, Lion melayani penerbangan secara terbagi di kedua terminal tersebut. Pemindaah ini terkait upaya pengelola bandara untuk merehabilitasi terminal dan mengurangi kepadatan di Terminal 1 A.

"Jadi, nanti kami tidak lagi melayani penumpang di dua terminal seperti saat ini, yaitu di 1A dan 1C," kata Direktur Produksi Lion Air Ertata Lananggalih di Jakarta, Rabu (31/3). Menurutnya, selain membantu PT Angkasa Pura II selaku pengelola, upaya ini juga berpotensi mengurangi biaya operasional perusahaannya.” Karena Lion tidak perlu menempatkan pekerjanya di dua terminal tersebut.”

Jika Lion positif berpindah ke Termina 1 C, berarti perusahaan tersebut akan berbagi lokasi dengan Citylink, maskapai anak perusahaan Garuda Indonesia yang telah lebih dahull beroperasi di terminal tersebut. Namun, Ertata menegaskan, itu tidak akan menjadi masalah mengingat kapasitas terminal 1C yang cukup besar.

Selain Lion Air, PT Angkasa Pura II juga meminta Batavia Air yang bersama-sama beroperasi di 1B untuk sama-sama bergeser ke 1 C. Alasannya, pergerakkan penumpang yang hilir mudik di terminal 1A dan 1B membuat perwajahan kedua terminal itu tampak semrawut.

"Di terminal 1A, penumpang Lion saja saat ini sudah sebanyak 17.000 sampai 18.000 penumpang per hari. Sedangkan Garuda saja hanya 13.000 sampai 14.000 penumpang per hari di 2D dan 2E. Jadi, rencana kami adalah memindahkan sebagian rute kedatangan Lion ke 1C," kata Executive General Manager AP II Bandara Soekarno-Hatta Hariyanto beberapa waktu sebelumnya. Menurutnya, pemindahan terminal operasional tersebut untuk mengurangi kepadatan penumpang di terminal 1A dan 1B, khususnya saat keberangkatan maskapai Batavia Air dan Lion Air.

Saat ini AP II tengah merenovasi terminal 1C dengan membangun fasilitas arena belanja (shopping arcade) seluas 4.000 m2. Terminal tersebut tadinya merupakan terminal keberangkatan penumpang maskapai Adam Air yang sudah tidak lagi digunakan sejak maskapai tersebut berhenti beroperasi di 2008.

Berbeda dengan Lion Air, Public Relation Manager Batavia Air Eddy Haryanto belum menyatakan kesiapannya untuk berpindah dari terminal penumpang yang digunakannya saat ini. "Biaya yang dibutuhkan untuk memindahkan terminal penumpang itu cukup besar. Karena harus membangun sistem dulu di terminal 1C, baru bisa pindahan. Kan tidak mungkin sistem yang kita punya di terminal B langsung dipindah ke C. Jadi kelihatannya masih wacana," katanya. (roda kemudi)

SIA Masih Enggan Tambah Frekuensi ke Indonesia

Singapore Airlines (SIA) belum memutuskan untuk menambah rute tujuan baru maupun frekuensi penerbangan dari negara asalnya menuju kota-kota tujuan di Indonesia yang dilayaninya. Alasannya, perusahaan masih membaca potensi pasar seiring dengan situasi perekonomian global.

Demikian diungkapkan Manager Public Relations Singapore Airlines Glory Henriette, di Jakarta, Kamis (31/3/10). ”Keputusan penambahan rute baru atau pun frekuensi dari rute yang sudah ada, bergantung dari manajemen pusat,” ujarnya.

Saat ini Singapore Airlines menerbangi Jakarta-Singapura tujuh kali sehari pergi-pulang (pp), dan Denpasar-Singapura empat kali pp, dengan satu penerbangan bekerja sama (code share) dengan Garuda Indonesia.

”Pada 2008, kami melayani Jakarta-Singapura delapan kali sehari. Kemudian di 2009, kami menghapus satu frekuensi penerbangan Jakarta-Singapura, jadi tersisa hanya tujuh kali sehari. Pada tahun ini belum tahu apakah ada rencana penambahan,” imbuhnya.

Glory mengatakan secara rata-rata setiap sekali penerbangan rute Jakarta-Singapura, Singapore Airlines mengangkut penumpang sekitar 300 orang per hari. Jumlah tersebut menurutnya relaltif stabil jika dibandingkan dengan volume pada 2008. (roda kemudi)

Korsel Rampungkan Feasibility Study Proyek Loopline DKI

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tundjung Inderawan mengungkapkan, Saman Engineering Consultant, BUMN Korea Selatan telah merampungkan feasibility study (FS) atau studi kelayakan proyek kereta api lingkar kota (loopline) DKI Jakarta. Kepastian tersebut diterimanya saat melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan, pekan lalu.

Menurut Tundjung, hasil studi tersebut selanjutnya akan dipelajari Kementerian Perhubungan sebagai dasar pertimbangan untuk menerbitkan izin operasi dan rekomendasi atas pembangunan proyek tersebut kepada pemerintah daerah terkait.

”Studinya memang yang mengerjakan Pemerintah Korea Selatan. Tetapi, pembangunannya akan menggunakan pola business to business antara Saman dengan perusahaan yang ditunjuk Pemprov DKI sebagai pemilik tata ruang,” jelas Tundjung, di Jakarta, Rabu (31/3).

Tundjung memaparkan, proyek loopline ini diyakini akan memperlancar arus transportasi ibu kota. Jaringan KA tersebut rencananya akan dibuat melingkar dari titik stasiun Manggarai sampai Jatinegara. Sehingga lintasannya akan melalui stasiun Mampang, Dukuh Atas, Karet, Tanah Abang, Duri, Angke, Kampung Bandan, Rajawali, Kemayoran, Senen, Sentiong, Kramat, Pondok Jati, dan Manggarai.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo meminta Kemenhub untuk melibatkan BUMD yaitu PT Pembangunan Jaya dalam pembangunan jalur loopline tambahan yaitu Serpong Line dengan rute Serpong-Dukuh Atas.

 Menurut rencana pengembangan sistem transportasi ibu kota, Dukuh Atas sedianya akan dijadikan sebagai pusat transportasi massal di Jakarta yang mengintegrasikan antara busway, subway, dan KA loopline. Karena itulah proyek tersebut membutuhkan campur tangan dari Pemprov DKI.

 ”Dalam pertemuan itu saya juga menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia mengharapkan kerjasama Pemerintah Korea Selatan dalam pembangunan jaringan KA api. Skemanya bisa berupa pinjaman, public private partnership, atau business to business,” papar Tundjung.

 Pemerintah membutuhkan dana Rp 82 triliun untuk membiayai program revitalisasi KA Api nasional sampai 2014. Besarnya dana yang dibutuhkan karena pekerjaan yang akan dilakukan pemerintah sangat banyak. Antara lain, pembangunan jalur ganda (double track) di Pulau Jawa, membangun jaringan Trans Sumatera Railways, sampai meningkatkan transportasi antarmoda. Termasuk pula untuk mengembangkan KA komuter di tujuh kota: Jabodetabek, Bandung, Semarang, Jogjakarta, Surabaya, Medan, dan Palembang.

Dengan melakukan program revitalisasi, pemerintah menargetkan sarana transportasi ini dapat mengangkut tiga juta penumpang setiap hari pada 2014. Saat ini jumlah penumpang KA hanya 400.000 orang per hari. Target tersebut ditempuh dengan menambah armada dari 418 unit KA menjadi 1.600 unit KA dengan jumlah perjalanan 1.218 rute per hari dan interval waktu (headway) antar KA selama lima menit. (roda kemudi)

Kebijakan Maskapai Patungan Harus Dikendalikan Pemodal Dalam Negeri

Seluruh maskapai nasional yang menerapkan sistem manajemen permodalan gabungan perusahaan dalam negeri dan asing, diminta untuk menerapkan kebijakan mayoritas tunggal (single majority) atas saham dalam negerinya. Hal tersebut untuk memastikan seluruh keputusan bisnis perusahaan dikendalikan oleh pemegang saham dalam negeri.

Pernyataan itu disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Herry Bakti Singayuda Gumay. Menurutnya, ketentuan single majority merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 1/2009 tentang Penerbangan, terutama Pasal 108 ayat (3) yang berbunyi:

”Dalam hal modal badan usaha angkutan udara niaga nasional yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi-bagi, salah satu pemegang modal nasional harus tetap lebih besar dari pemegang modal asing (single majority)”

"UU memberikan batas waktu 3 tahun bagi maskapai menerapkan single majority, dan itu berlaku surut," kata Herry di Jakarta.

Sesuai Pasal tersebut, badan usaha angkutan udara niaga nasional seluruh atau sebagian besar modalnya (51 persen) harus dimiliki oleh badan hukum atau warga negara Indonesia. Namun jika kepemilikan Indonesia terbagi atas beberapa pemilik modal, maka salah satu pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing.

Jika ketentuan itu tidak diterapkan, Pasal 113 ayat (3) memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha penerbangan maskapai yang bersangkutan. ”Ada beberapa maskapai yang belum menerapkan. AirAsia saya harus cek dulu untuk memastikan bagaimana komposisi kepemilikan modal nasionalnya," ungkap Herry.

Terpisah, Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Tengku Burhanudin mendukung upaya pemerintah memperketat pengawasan komposisi kepemilikan modal maskapai yang beroperasi di Indonesia. Tengku mengatakan, penerapan single majority rawan tidak diterapkan pada perusahaan bermodal gabungan dalam negeri dan asing.

”Harus hati-hati, karena pada umumnya di atas kertas sahamnya memang 51 persen Indonesia dan 49 persen asing. Tetapi yang berkuasa dalam menentukan kebijakan perusahaan justru yang minoritas," ujar Tengku.

Senada dengan Tengku, pakar Hukum Transportasi Udara Kemis Martono juga menginginkan pemerintah memastikan pemilik modal Indonesia harus tetap lebih besar dari keseluruhan modal milik asing. Karena yang terjadi saat ini modal yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia pada kenyataannya terpecah-pecah, tidak bulat 51 persen. ”Ini bisa mengganggu manajemen perusahaan bersangkutan,” katanya. (roda kemudi)

Pemerintah Akan Berlakukan Pembedaan Tarif KRL Jam Sibuk

Padatnya jumlah penumpang pada jam-jam sibuk (peak hours), menjadi salah satu alasan para pengguna jasa angkutan kereta api untuk naik di tempat-tempat terlarang seperti kabin masinis, atap, lokomotif, dan bagian lain yang tidak diperuntukkan untuk penumpang. Untuk menyiasati hal tersebut, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan akan mengupayakan pemberlakukan pembedaan tarif KRL terutama pada pagi hari.

Dirjen Perkeretaapian Tundjung Inderawan mengungkapkan, pihaknya telah meminta PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) untuk melakukan menghitung berapa potongan tarif ideal yang bisa diterapkan untuk mengurangi penumpukan penumpang tersebut. ”Seperti busway, untuk jadwal pemberangkatan pada jam tertentu, tarifnya diberlakukan tarif lebih rendah dari harga normal. Kita mau terapkan seperti itu untuk mengalihkan penumpang yang bisa menumpang pada jam-jam padat. Jadi, nanti penumpang ada pilihan, kalau mau luang dan lebih murah, mereka harus berangkat lebih pagi,” ungkap Tundjung, Senin (29/3).

Tundjung menambahkan, dirinya sudah melayangkan permintaan tersebut kepada induk perusahaan KCJ yaitu PT Kereta Api. "Untuk mengurangi penumpukan penumpang saat peak hours perlu dipikirkan memberikan tarif KRL yang lebih murah untuk penumpang yang rela berangkat lebih pagi. Saya usulkan tarifnya 10 persen sampai 20 persen lebih rendah dibandingkan saat peak hours (jam sibuk)," imbuhnya.

Tarif yang lebih rendah tersebut menurutnya tepat diberikan untuk penumpang kereta yang diberangkatkan pukul 06.30 WIB-07.30 WIB dari seluruh lintasan KRL Jabodetabek. Namun KRL yang beroperasi di luar lintasan tersebut seperti KRL Pramex Jogjakarta-Solo menurutnya tidak perlu dipangkas tarifnya. Karena lintas Pramex jauh lebih tertib dibandingkan KRL Jabodetabek.

"PTKA saat ini tengah mempelajarinya, sehingga diharapkan distribusi jumlah penumpang bisa merata. Tetapi kapan diberlakukannya PTKA yang tahu persis," kata Tundjung.

Sekretaris Perusahaan KCJ Makmur Syaheran memastikan saat ini pihaknya tengah menghitung kemungkinan pemberian diskon tarif tersebut Pasalnya usulan potongan tarif bagi penumpang kereta yang berangkat lebih pagi juga sudah diterimanya dari Masyarakat Perkeretaapian Indonesia.

"Kami masih menghitung berapa biaya operasionalnya jika memberikan diskon tersebut. Kami juga harus berkoordinasi dengan PTKA," kata Makmur.

Saat ini PTKA memang masih berwenang mengurusi seluruh operasional dan perawatan sarana dan prasarana kereta. Sedangkan, KCJ lebih pada pelayanan penumpang dan pembenahan stasiun.

Dengan 386 KRL yang dimilikinya saat ini, KCJ melayani setidaknya 105 relasi di seluruh Jabodetabek dengan beragam tarif sesuai tujuannya. Sebut saja kelas ekonomi relasi Bekasi-Jakarta Kota, yang berangkat dari stasiun Bekasi sampai Jakartakota dikenakan tarif Rp 1.500 per penumpang. Sementara, untuk relasi yang sama dengan status keret ekonomi AC kena tarif Rp 4.500 per penumpang. Kemudian untuk kereta ekspres dikenakan tarif Rp 9.000 per penumpang

Relasi lainnya, Serpong-Bogor dari stasiun asal Palmerah menuj stasiun tujuan Bogor dikenakan Rp 2.000 per penumpang  untuk kela ekonomi, dan kelas ekspres dikenakan tarif Rp 16.000 per penumpan dari stasiun awal Pondokranji menuju stasiun tujuan Bogor. (roda kemudi)