Kebijakan Baru Sektor Otomotif Picu Kekhawatiran Pelaku Industri

Agen penjual maupun produsen otomotif mulai khawatir dengan rencana pemerintah maupun pemerintah daerah untuk menerapkan aturan baru sektor otomotif. Mereka khawatir penjualan bisa anjlok hingga 30 persen kalau kebijakan ini dijalankan.

Rancangan aturan yang saat ini sedang ramai di bicarakan adalah rencana pemerintah pusat untuk membatasi konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi. Kedua, pemerintah daerah juga bisa menerapkan pajak progresif bagi pemilik kendaran bermotor (PKB) khususnya mobil. Selain itu tarif PKB sendiri kemungkinan juga ikut naik.

PT Astra International Tbk (ASII) sebagai salah satu emiten yang bakal terkena dampak kebijakan ini menyatakan belum bisa memprediksi dampak kebijakan terhadap penjualan mereka. Hanya saja, menurut Johnny Dharmawan Danusasmita, Direktur ASII, berdasarkan pengalaman sebelumnya, kebijakan baru ini akan menyebabkan penjualan mobil dan motor merosot.

Dia mencontohkan, kebijakan pemerintah untuk mengerek harga bahan bakar minyak bersubsidi hingga 100 persen pada tahun 2005 silam. Dampaknya terhadap penjualan ASII pada tahun itu merosot hingga 20 persen. Contoh lain yang belum lama ini diterapkan oleh Vietnam. Negara itu menaikkan tarif pajak pemilikan kendaraan bermotor, atau ownerships tax. Hasilnya penjualan otomotif di Vietnam merosot antara 25 persen-30 persen. "Di Indonesia kalau kebijakan baru itu dilaksanakan bisa terjadi hal yang sama," kata Johnny. (kontan)

Perum Damri Targetkan Angkut Logistik 30 Ribu Ton 2010

Perum Damri kian serius menggarap pangsa pasar logistik di tanah air. Upaya peningkatan kapasitas dengan menambah jumlah armada khusus pengangkut barang terus dilakukan. Tahun ini, BUMN trasportasi darat tersebut menargetkan bisa mengangkut antara 25 ribu ton hingga 30 ribu ton barang.

Direktur Utama Perum Damri Twitjara Adjie menjelaskan, saat ini Damri memiliki sebanyak 80 unit armada barang, dari total 1700 armada yang dimiliki termasuk bus penumpang. ”Semester II ini kita akan membeli 15 unit truk untuk mengembangkan usaha angkutan barang. Kita sudah siapkan dana, dengan alokasi harga per unitnya sekitar Rp 550 juta. Tiap tahun kita programkan untuk terus melakukan penambahan armada untuk meningkatkan kapasitas antara 15-20 persen dari yang sudah ada,” katanya di Jakarta, Kamis (20/5).

Twitjara mengaku optimistis target tersebut dapat dicapai perusahaannya, seiring dengan terus meningkatnya pangsa pasar angkutan barang yang dapat dilayani Damri saat ini di sejumlah daerah. ”Angkutan barang selalu bisa meraih target yang kita buat. Selama Januari-Februari kemarin, kita sudah bisa mengangkut 4 ribu ton lebih. Dengan penambahan armada yang kita lakukan, saya yakin 25-30 ribu ton bisa kita dapatkan sampai akhir tahun nanti,” imbuhnya.

Hingga saat ini, lanjut dia, pergerakan distribusi angkutan barang di Pulau Jawa masih mendominasi jumlah barang yang diangkut Damri. Dengan penambahan 15 armada tahun ini, Twitjara mengatakan, perusahaannya akan memperluas jangkauan armadanya di wilayah Sumatera, Riau dan Nusa Tenggara Barat. ”Konsentrasi kita memperluas pasar di wilayah itu, terutama Sumatera. Kita ingin menggarap mulai dari Medan, hingga ke Lampung, Pekanbaru, terus Sumbawa. Selama ini, kita hanya sampai Pekanbaru,” pungkasnya.

Sejalan dengan itu, Twitjara menambahkan, baru-baru ini pihaknya menggelar program peningkatan kualitas SDM dengan menggelar lokakarya manajemen moderen bertemakan Program Pelatihan Leadership The Art of Selling 2010. Acara yang digelar di Jakarta itu diadakan bagi seluruh pimpinan UPT Damri di seluruh wilayah.

”Ini salah satu upaya penyegaran. Kita ingin meningkatkan kualitas leadership mereka dengan memberikan ilmu manajemen baru, arahnya lebih ke pemasaran. Kita mau, mereka bisa meningkatkan pendapatan dengan peningkatan pelayanan dan pengembangan pasar. Selama ini kan mereka hanya dijejali pekerjaan-pekerjaan rutin dengan format yang telah tersedia. Kita ingin  ke depan berubah,” tandasnya. (roda kemudi)

Pemerintah Siapkan Trans Jabodetabek

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan pembentukan badan layanan usaha (BLU) angkutan umum perkotaan untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Badan usaha ini menjadi salah satu solusi dalam mengatasi tingkat kepadatan lalu lintas di jalan raya Ibu Kota yang terus tumbuh pesat.

Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan Ditjen Angkutan Darat Kemenhub Elly Sinaga menjelaskan, proses pembentukan grand design badan usaha yang rencananya akan dinamai Trans Jabodetabek tersebut sudah disiapkan pihaknya. Dijelaskan, langkah ini merupakan respons atas lambannya sikap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyediakan angkutan umum yang memadai untuk mereduksi kemacetan di Ibu Kota yang disebabkan oleh kendaraan pribadi.

Elly menambahkan, pembentukan BLU Trans Jabodetabek tersebut erat kaitannya dengan rencana penerapan sistem penggunaan jalan berbayar (road pricing) di Ibu Kota. Karena menurutnya, sistem pemungutan retribusi jalan melalui sistem elektronik itu menjadi sebuah kebutuhan yang harus segera diterapkan untuk mengurangi populasi kendaraan pribadi di kota-kota besar seperti Jakarta.

”Seharusnya, ERP (electronic road pricing) sudah bisa jalan sekarang. Tetapi, kalau angkutan umumnya belum siap, ya, tidak bisa itu kita terapkan. Masyarakat yang tidak mau bayar untuk pakai jalan di Jakarta harus dikasih alternatif, dong,” tegasnya di Jakarta, Selasa (18/5).

Pemprov DKI yang dinilai Elly terlalu lamban dalam menyiapkan sarana angkutan umum yang memadai sehingga membuat ERP belum dapat direalisasikan. Sebagaimana diketahui, hingga saat ini Pemprov DKI masih melakukan pengerjaan jalur TransJakarta untuk Koridor IX (Pinang Ranti-Pluit), dari sebanyak 15 koridor yang direncanakan. Koridor IX sendiri diharapkan bisa rampung pada akhir 2010.

Menurut Elly, busway merupakan salah satu komponen utama yang harus disiapkan untuk menunjang penerapan ERP di DKI Jakarta. Busway dengan segala kekurangannya masih dapat diandalkan dan menjadi angkutan umum perkotaan paling ideal pada masa saat ini.

”Tetapi pengembangan TransJakarta terlalu lamban. Sudah lima tahun ini, Koridor IX nggak jadi-jadi. Padahal, seharusnya sekarang Koridor XV sudah jadi. Biar bagaimana pun, ERP harus jalan. Lalu lintas Jakarta sudah terlalu sesak dan parah. Kalau harus menunggu sampai 15 koridor selesai, kelamaan. Karena itulah, kita akan bentuk Trans Jabodetabek. Jangan mengejar standar ideal dulu, minimal memadai dan layak supaya ERP bisa jalan,” imbuhnya.

Ketika ERP bisa diterapkan, paparnya, maka dengan sendirinya Jakarta bisa melakukan pengembangan dengan melakukan pengadaan bus baru menggunakan dana retribusi yang ditariknya melalui sistem tersebut. ”Hitung-hitungannya gampang. Satu kendaraan ditarik Rp 10 ribu, kemudian, misalnya, dikalikan 100 ribu kendaraan yang lewat per hari. Maka, DKI punya minimal Rp 1 miliar sehari. Dalam setahun mereka bisa punya sampai 360 miliar. Uang ini bisa dipakai untuk membeli bus yang banyak sekali,” katanya.

Kementerian Perhubungan belum lama ini menyerahkan sebanyak 15 bus kepada Perum PPD untuk dioperasikan menjadi angkutan pengumpan (feeder) busway dengan rute khusus Ciputat-Lebak Bulus.  PPD sedianya akan dijadikan sebagai proyek percontohan pengoperasian feeder di daerah penunjang Ibu Kota. Sebagai pelengkap, di jalur itu akan dibangun sebanyak 21 halte feeder busway. Termasuk membangun sarana Park and Ride (lahan parkir) yang lengkap seluas 5,3 hektare di Ciputat. Jam operasi bus pengumpan ini akan disamakan dengan jam operasi Trans Jakarta, yaitu pukul 05.00 hingga pukul 22.00.

Menurut Elly, langkah tersebut menjadi bagian dari rencana pembentukan BLU Trans Jabodetabek. ”Tangerang sudah kita lakukan. Tahun depan akan kita lakukan di Bekasi. Selanjutnya Depok serta Bogor, dan akan terus kita kembangkan sampai memenuhi kebutuhan di seluruh Jabodetabek. Tidak hanya jadi feeder, tetapi juga sekaligus bisa jadi angkutan utama di dalam kota,” jelasnya.

Dia menambahkan, kebijakan tersebut jangan diterjemahkan sebagai langkah intervensi Pemerintah Pusat terhadap daerah. Karena, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan sarana angkutan umum ideal dan meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum bagi masyarakat.

”Bukan intervensi. Saya tidak setuju dengan istilah intervensi, apalagi mengambil alih peran Pemprov DKI. Itu salah. Ini adalah program Pemerintah yang diamanatkan UU 22/2009, dan akan kita terapkan juga di kota-kota besar lain di seluruh Indonesia,” pungkasnya. (roda kemudi)

Thome Group Buka Kantor Cabang di Jakarta

Thome Group, perusahaan manajemen perkapalan asal Singapura membuka kantor perwakilannya di Jakarta.Langkah ini merupakan respons perusahaan tersebut yang melihat pertumbuhan signifikan dan besarnya peluang pangsa di Indonesia

Olav Thorstensen, Chairman & Group CEO Thome menjelaskan keputusan perusahaannya untuk membuka kantor cabang di Indonesia tidak lain karena tingginya kebutuhan kapal di Indonesia. "Industri migas dan logistik tumbuh pesat di Indonesia. Potensi itulah yang coba kami ambil," kata Olav, Rabu (19/5).

Karena hanya berperan sebagai perusahaan manajemen perkapalan, Thome menurutnya tidak menanamkan modal besar untuk menandai beroperasinya kantor perwakilan di Indonesia.Perusahaan manajemen perkapalan menurutnya merupakan pihak ketiga yang mempertemukan antara perusahaan pemilik kapal dengan perusahaan yang membutuhkan jasa.

"Investasi kami tidak besar, karena kami hanya melayani jasa manajemen kapal. Kami tidak buka perusahaan atau terlibat dalam kontrak antara perusahaan yang kami urus dengan mitranya," tambahnya

Setelah membuka kantor cabang, rencana Thome Group selanjutnya adalah membentuk Timur Ship Management di Indonesia, bekerja sama dengan perusahaan lokal. Timur Ship Management merupakan perusahaan yang khusus memanajemen kapal-kapal milik WNI.

Claes Eek Thorstensen, Presiden Thome Offshore Management Pte Ltd mencontohkan salah satu proyek migas yang mendapat sokongan jasa manajemen kapal dari perusahaannya adalah proyek gas lepas pantai di laut dalam Makassar. Menurut Claes, Blok di Selat Makassar itu dimiliki oleh BP Indonesia, ExxonMobil dan StatOil.

"Kami gunakan pola one stop service. Mulai dari manajemen kapal hingga perekrutan pelaut akan kami lakukan. Untuk di Indonesia, kami akan gunakan 100 persen pelaut domestik. Kami akan lakukan training-training terhadap pelaut Indonesia yang akan kami rekrut. Kami juga berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan azas cabotage di Indonesia," ujarnya. (roda kemudi)

Kecelakaan di Jalan Raya Indonesia Setiap 9,1 Menit

Hingga saat ini kecelakaan jalan raya masih memegang predikat ”pembunuh” terbesar ketiga di dunia, setelah penyakit jantung dan TBC. Data Kepolisian RI tahun 2009 menyebutkan, sepanjang tahun itu terjadi sedikitnya 57.726 kasus kecelakaan di jalan raya. Artinya, dalam setiap 9,1 menit sekali terjadi satu kasus kecelakaan.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono saat membuka Pekan Keselamatan Trasnportasi Jalan IV tahun 2010 di Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (15/5). ”Dari jumlah tersebut, total korban meninggal dunia di lokasi mencapai 28 ribu orang. Itu berarti, tiga jiwa melayang setiap tiga jam, atau setiap 20 menit ada satu nyawa yang hilang di jalan raya. Saya yakin, jumlahnya bisa di atas itu, karena korban yang mengalami luka berat bisa jadi meninggal beberapa waktu kemudian saat dibawa ke rumah sakit atau setelah mendapatkan perawatan. Ini kondisi yang sangat memperihatinkan,” jelasnya.

Kecelakaan di jalan, menurut Wamenhub, tidak hanya mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Di sisi lain, juga menimbulkan kerugian ekonomi (economic lost) yang cukup besar akibat efek domino yang ditimbulkan. Pada 2008, paparnya, Polri mencatat sebanyak 94.924 kasus kecelakaan terjadi di Indonesia. Banyaknya korban tewas yang ditimbulkan mencapai 19 ribu orang lebih. Sedangkan korban luka berat mencapai angka 22 ribu, dan korban luka ringan sebanyak 53 ribu orang.

”Jika dihitung dari pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia tahun itu, kerugian ekonominya mencapai Rp 81 triliun lebih,” jelasnya. Jumlah tersebut meliputi perhitungan potensi kehilangan pendapatan para korban kecelakaan, perbaikan fasilitas infrastruktur yang rusak akibat kecelakaan, rusaknya sarana transportasi yang terlibat kecelakaan, serta unsur lainnya.

Badan kesehatan dunia WHO mencatat, hingga saat ini lebih dari 1,2 juta nyawa hilang di jalan raya dalam setahun, dan sebanyak 50 juta orang lainnya menderita luka berat. Dari seluruh kasus kecelakaan yang ada, 90 persen di antaranya terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kerugian materiil yang ditimbulkan mencapai sekitar 3 persen dari PDB tiap-tiap negara.

Kondisi inilah yang memicu PBB untuk mengeluarkan resolusi dengan membentuk Global Road Safety Partnership (GRSP) di bawah pengawasan WHO pada 2006 silam, dengan tujuan utama menekan angka kecelakaan dan tingkat fatalitas yang ditimbulkan terhadap korban-korbannya. PBB meminta negara-negara anggotanya untuk membuat kebijakan-kebijakan strategis baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk meminimalisasi jumlah maupun akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan jalan raya.

Di Indonesia, Pemerintah menunjukkan komitmennya dengan membentuk jejaring organisasi yang sama pada 2007 dengan nama Global Road Safety Partnership Indonesia atau yang disingkat GRSPI. ”Tetapi kita, di Indonesia menggunakan falsafah kita sendiri, dengan memanjangkan GRSP menjadi Gotong Royong Selamatkan Pengguna Jalan,” ujar Ketua GRSPI Giri Suseno.

Program ini terfokus pada penyadaran akan pentingnya keselamatan di jalan raya kepada masyarakat. Karena sebagaimana dirilis WHO, dari seluruh kecelakaan yang terjadi di jalan raya, faktor kelalaian manusia (human error) memiliki kontribusi paling tinggi. Yaitu mencapai antara 80-90 persen dibandingkan faktor ketidaklaikan sarana kendaraan yang berkisar antara 5-10 persen, maupun akibat kerusakan infrastruktur jalan (10-20 persen).

”Ada etika yang tererosi di masyarakat, yaitu etika berkendara dengan tertib dan menaati peraturan serta menghindari pelanggaran-pelanggaran,” pungkas Wamenhub. Pemerintah, jelasnya, tidak hanya berupaya menurunkan angka kecelakaan dan fatalitas korban melalui kampanye. Upaya nyata lain dengan melibatkan banyak lembaga pemerintahan juga dilakukan, seperti memperbaiki fasilitas infrastruktur, sistem pelayanan transportasi, hingga menyiapkan regulasi. (roda kemudi)