Tarif Baru Angkutan Udara Ekonomi Terbit Akhir Januari 2010

Penyusunan konsep akhir ketentuan batas atas tarif angkutan udara untuk penumpang kelas ekonomi telah selesai dilakukan. Ditargetkan, peraturan baku yang akan dikemas dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan ini akan ditetapkan selambatnya akhir Januari 2010. Namun sebelum ditetapkan, naskah tersebut masih harus disosialisasikan kepada seluruh operator penerbangan.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Herry Bakti S Gumay menjelaskan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan mengundang seluruh maskapai baik domestik maupun luar negeri yang beroperasi di Indonesia untuk membahas konsep akhir tentang batasan tarif tersebut.

”Sebelum draft final diteken, kita mesti mengundang seluruh operator untuk menyosialisasikannya. Barangkali nanti ada masukan dari maskapai, kita akan bahas nanti dalam pertemuan itu. Kita targetkan akhir Januari ini SK-nya keluar,” terang Herry Bakti usai mengikuti sosialisasi penyelesaian program 100 hari Kementerian Perhubungan kepada wartawan yang digelar Menhub Freddy Numberi di ruang kerjanya, di Jakarta, Senin (18/1) malam.

Herry memaparkan, sedianya pembatasan tarif penerbangan tersebut akan dibagi dalam tiga kategori. Yaitu tarif full service yang akan dikenakan kepada penumpang pesawat yang menyediakan pelayanan penuh; medium service untuk pesawat berstandar pelayanan menengah; serta untuk kategori no frill service, untuk tarif pesawat dengan pelayanan minimum.

Untuk kategori full service, jelasnya batasan tarif tertinggi yang dikenakan mencapai hingga 100 persen dari tarif dasar. Sedangkan untuk maskapai berkategori medium service, batas maksimal pengenaan tarif hanya hingga 90 persen dari tarif dasar, dan untuk kategori no frill maksimal hingga 85 persen.

”Semisal untuk rute Jakarta-Surabaya yang full service batas atasnya Rp 1 juta, maka yang medium batasnya Rp900 ribu, dan yang no frill Rp 850 ribu. Secara prinsip, perbedaannya tidak terlalu jauh dari tarif yang lama. Besarannya fluktuatif, ada yang lebih tinggi, dan bahkan ada yang lebih rendah,” papar Herry Bakti.

Dijelaskannya, pembedaan standar pembatasan pengenaan tarif tertinggi tersebut didasari pada pelayanan yang diberikan oleh maskapai di masing-masing kategori. ”Pengkategoriannya detail dijelaskan dalam SK. Standarnya berdasarkan pelayanan, misalnya jarak antar-tempat duduk, pemberian konsumsi di atas pesawat, dll,” pungkasnya.

Untuk diketahui, penyiapan konsep akhir batasan tarif  ini, menjadi bagian dari program 100 hari Kementerian Perhubungan yang berhasil dirampungkan pada hari ke-75. Konsep tersebut merupakan merupakan bagian dari penyempurnaan (revisi) Surat Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 9 tahun 2002 tentang Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi. (roda kemudi)

Menhub: Mayoritas Program 100 Hari Telah Terselesaikan

Meski masa 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II belum berakhir, Menteri Perhubungan Freddy Numberi mengungkapkan bahwa mayoritas program 100 hari Kementerian Perhubungan dapat terselesaikan secara optimal. Sebagian besar program berhasil dirampungkan tersebut merupakan program-program inti Kementerian Perhubungan.

Dipaparkan Menhub Freddy, ada tiga jenis program yang direalisasikan oleh Kementerian Perhubungan pada masa 100 hari. ”Target pertama dalam 100 hari pertama saya adalah menyelesaikan rencana aksi pengoperasian kepelabuhanan 24 jam per hari per minggu yang meliputi tiga program. Prosentase capaiannya pada hari ke-75 untuk seluruh program yang dimaksud telah mencapai 100 persen,” paparnya dalam sebuah perbincangan santai dengan sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Senin (18/1) petang.

Terkait rencana aksi pengoperasian kepelabuhanan 24 jam tersebut, Menhub menambahkan, hal yang paling dominan berpotensi menjadi kendala dalam merealisasian rencana ini adalah faktor tenaga kerja pendukung. ”Sebab, kalau semua elemen di pelabuhan sudah siap tetapi tenaga kerjanya tidak, ya, percuma saja pelabuhan buka 24 jam. Ini yang harus diantisipasi sejak awal. Karena, jam berapa pun nantinya kapal akan masuk, pelabuhan harus siap bongkar. Jadi, tidak ada lagi istilah kapal harus lego jangkar lama-lama di tengah lau. Begitu datang, ya, harus langsung ditangani,” tegasnya.

Sedangkan target kedua adalah program 100 hari Kementerian Perhubungan yang disusun berdasarkan kontrak kerja dengan Presiden. Program itu terdiri dari 13 program kerja dengan 22 rencana aksi program. Prosentase capaian pada hari ke-75 untuk seluruh program tersebut telah mencapai kisaran antara 75-100 persen. Ketiga belas program yang dipaparkan Menhub itu adalah Memastikan tersusunnya rencana strategis Kementerian Perhubungan tahun 2009-2014; dan Menetapkan cetak biru Sistem Transportasi Nasional untuk seluruh infrastruktur moda transportasi baik darat, laut, udara maupun kereta api.

Program selanjutnya adalah melakukan Penetapan tarif batas atas bagi penumpang ekonomi angkutan udara; Penataan ulang dan optimalisasi penyelenggaraan angkutan udara perintis; Penyempurnaan kelembagaan dan regulasi dalam rangka pengembangan SDM transportasi; serta Memastikan beroperasinya secara penuh National Single Window (NSW)  untuk impor dan ekspor, serta mempercepat realisasi proses penyelesaian bea cukai di luar pelabhan dengann implementasi tahap I, yaitu Custom Advanced Trade System (CATS) di Dry Port Cikarang.

”Untuk penerapan NSW untuk impor, ditargetkan Januari 2010 ini harus sudah tuntas. Rencana aksinya adalah mengoperasikan Inaportnet. Persiapan peluncurannya di beberapa pelabuhan besar seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan dan Tanjung Emas, sudah dilakukan. Ujicobanya (soft launching) juga sudah dilakukan. Grand launching-nya direncanakan 29 Januari nanti. Dengan layanan ini, kita ingin meningkatkan servis kepada para pengguna jasa. Kita permudah mereka dalam hal pengurusan dokumen dan lain-lainnya, agar proses di pelabuhan bisa lancar,” papar Menhub.

Kemudian program selanjutnya adalah Memastikan penetapan kebijakan khusus bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta pasca konflik melalui peningkatan layanan transportasi (dengan melakukan pengadaan enam unit kapal penyeberangan dan 78 unit bus perintis), dan pemberian tunjangan khusus bagi penjaga menara suar; Peningkatan kapasitas fasiliitas sisi udara Bandara Sultan Hasanuddin Makassar; Pembangunann fisik Bandara Lombok Baru di NTB; serta Penyempurnaann prosedur dalam rangka peningkatan keselamatan penerbangan khusus di wilayah Papua.

Kemudian, kelompok program kerja 100 hari terakhir adalah program kerja yang ditentukan berdasarkan Rembug Nasional (National Summit). Yaitu meliputi dua program kerja dengan empat rencana aksi. Program tersebut meliputi dukungan infrastruktur transportasi dalam rangka mengatasi tersendatnya arus barang dan ekonomi biaya tinggi. Hingga hari ke-75, sebagian besar dari seluruh program yang dimaksudkan tersebut dapat diselesaikan dengan prosentase capaian berkisar antara 50-100 persen

”Ada tiga rencana aksi yang dijalankan untuk merealisasikan program berdasarkan National Summmit ini. Yaitu, melakukan evaluasi penurunan pungutan kontainer di terminal kontainer (terminal handling charge/THC); mengkaji ulang rencana induk pelabuhan terkait dengan keberadaan galangan kapal; serta mengkaji ulang kebijkan impor kapal bekas dengan menetapkan peningkatan rasio dengan kemampuan dalam negeri secara bertahap,” jelas Menhub. ”Progress-nya, dua rencana aksi pertama sudah selesai 100 persen. Sementara yang terakhir, sudah 75 persen,” imbuhnya.

Dalam pertemuan yang dikemas sangat santai tersebut, Menhub didampingi Wakil Menhub Bambang Susantono, Sekretaris Jendral M. Ikhsan Tatang, Dirjen Perhubungan Udara Herry Bhakti S Gumay, Dirjen Perkeretaapian Tundjung Inderawan, Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut Bobby Mamahit, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Leon Muhamad, serta Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan Bambang S Ervan. (roda kemudi)

Garuda Indonesia ’Buyback’ Surat Berharga USD 25 juta

Garuda Indonesia membeli kembali surat berharga dengan nilai pembelian USD 25 juta atau sebesar 56 persen dari harga pokok sebesar USD 45 juta. Dengan pembelian itu, Garuda mengklaim berhasil mengurangi utangnya hingga USD 45 juta.

"Garuda akan melaksanakan pembayaran ke pemenang tender pada 21 Januari 2010, dan hal itu berarti bahwa setelah dilaksanakan pembayaran maka surat berharga yang telah dibeli tidak akan berlaku lagi," kata Juru Bicara Perusahaan Pujobroto dalam siaran persnya.

Menurut Pujobroto, pembelian kembali surat berharga itu merupakan tindak lanjut proses restrukturisasi floating rate notes (FRN) yang jatuh tempo pada 2007, yang dilaksanakan melalui Dutch Auction pada 11 Januari 2010 di Singapura. ”Sisa atau outstanding Garuda saat ini senilai US$115,68 juta dan Rp146,514 miliar,” imbuh Pujobroto.

Dalam proses restrukturisasi itu, 99,2 persen pemegang surat berharga yang hadir pada saat itu memberikan persetujuan terhadap program restrukturisasi yang dilaksanakan.  Menurut Pujobroto, proses restrukturisasi surat berharga yang akan diperpanjang masa jatuh temponya hingga Januari 2018. Dengan demikian, neraca keuangan Garuda akan mengalami penguatan secara signifikan.

Ditambahkannya, Garuda kini merencanakan untuk melaksanakan penawaran serupa kepada para perusahaan pemberi pinjaman pembelian pesawat dengan nilai pembelian hingga sebesar USD 11 juta.

Dalam restrukturisasi surat berharga yang dilaksanakan, Garuda dibantu oleh Rothschild & Son Limited sebagai penasihat restrukturisasi, K&L Gates LLP sebagai penasihat hukum internasional, dan Wiriadinata & Saleh sebagai penasehat hukum Indonesia. (roda kemudi)

China Tertarik Investasi Galangan Kapal

China tertarik berinvestasi galangan kapal di Indonesia. Hal itu terungkap saat kedatangan 10 delegasi dari China yang menemui Menteri Perindustrian MS Hidayat.

Hidayat menjelaskan, kedatangan delegasi dari China ingin menjajaki investasi beberapa sektor industri yang berpotensi di Indonesia. "Saya tawarkan industri galangan kapal, infrastruktur, dan baja," kata Hidayat usai menemui 10 delegasi dari China yang tergabung dalam Committe National People China Delegate Conference di kantor Departemen Perindustrian Jakarta, 26 November 2009.

Khusus untuk industri galangan kapal, dia menambahkan, akan ditindaklanjuti lebih serius dengan pertemuan tim kecil antara Sekretaris Jenderal Depperin dan Sekjen federasi asosiasi yang beranggotakan 2,3 juta perusahaan tersebut.

Ketua delegasi Huang Mengfu menyambut baik kerja sama yang lebih intens antara Indonesia dengan China. Selain industri galangan kapal, dia menambahkan, investor China cukup tertarik dengan industri permesinan dan sektor pertanian.

"Kami sudah ada satu perusahaan galangan kapal di Indonesia dan perusahaan ini akan ekspansi. Selain dari yang sudah ada itu, perlu mencari partner di Indonesia, kalau tidak maka akan ada masalah," kata Huang Mengfu.

Huang mengakui, belum bisa menyebutkan potensi investasi yang bakal digelontorkan ke Indonesia paska pertemuan ini. "Mengapa Indonesia, karena di negara ini kondisi politiknya stabil, perkembangan ekonomi luar biasa bagus, jumlah penduduk paling besar di Asean," ujar Huang.

Bahkan, menurutnya, dengan membangun pabrik di Indonesia, selain mendapatkan pasar domestik Indonesia, juga menyasar pasar Asean. Untuk merealisasikan rencana investasi ini, Huang meminta pemerintah Indonesia mau memberikan insentif pajak.

Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika Depperin Budi Darmadi menilai kerjasama investasi bisa meningkatkan produktivitas kapal melalui teknologi tepat guna yang sudah dikuasai China.

"China bisa bikin kapal dengan proses produksi yang murah karena memakai teknologi tepat guna misal sistem balon," ujar Budi.

Sebanyak tiga hingga empat industri galangan kapal Indonesia akan dipertemukan dengan tiga hingga empat industri galangan kapal China untuk menindaklanjuti hal tersebut. "Kemungkinan akan investasi untuk produksi kapal di bawah 50 ribu ton," katanya.

Selain investasi pabrik galangan kapal, investasi juga dimungkinkan untuk membangun pabrik komponen kapal di Indonesia. "Komponen yang belum bisa dibuat di Indonesia akan dikerjasamakan untuk dibangun pabrik di sini," ujarnya.

Untuk investasi galangan kapal, kata Budi, pemerintah akan memberikan insentif pajak berupa bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP). (vivanews)

Menhub Resmikan KRDI Seminung di Lampung Pagi Ini

Menteri Perhubungan Freddy Numberi dijadwalkan meresmikan pengoperasian kereta api bertenaga diesel, ”KRDI Seminung”, di Bandar Lampung, Rabu (13/1) pagi ini. Kereta ini akan melayani rute sejauh 80 kilometer dari Stasiun Tanjungkarang menuju Stasiun Kotabumi, Lampung. Pengoperasian keretai ini akan dilakukan PT Kereta Api Subdivre III.2 Tanjungkarang.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tundjung Inderawan, menjelaskan, rangkaian kereta yang didominasi warna kuning cerah ini merupakan rakitan PT Inka Madiun. Kereta rakyat (baca: ekonomi) yang mengadopsi nama salah satu gunung di Lampung ini, sedianya menjadi kelima yang diserahkan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk dioperaskan PT Kereta Api. Sedangkan empat kereta sejenis yang telah diserahkan pemerintah adalah KRDI Banyubiru, KRDI Kaligung Baru, KRDI Blora Jaya, serta KRDI Madiun Jaya.

Dijelaskan Tundjung, biaya pembuatan rangkaian KRDI Seminung yang terdiri dari empat kereta penumpang berkapasitas total 574 penumpang ini, diambil pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Ditjen Perkeretaapian tahun anggaran 2009. ”Total biaya untuk membangun KRDI ini sebesar Rp 30,5 miliar,” jelasnya, Rabu (12/1).

Selain komposisi tata letak bangku penumpang yang menggunakan formasi 2-2 (dua di kiri, dan dua di kanan), hal lain yang membuatnya berbeda dengan kereta yang pernah ada sebelumnya adalah penempatan dua unit toilet di setiap kereta.

”Kereta ini kita lengkapi dengan dua toilet di setiap trailer-nya (kereta), karena waktu tempuhnya di atas dua jam. Jadi, supaya penumpang nyaman dan tidak perlu berlama-lama antre kalau harus ke belakang. Intinya, dengan segala fasilitas yang ada ini, kita menginginkan munculnya kepuasan maksimal dari masyarakat pengguna,” imbuh Tundjung.

Untuk tarif, PT Kereta Api Subdivre III.2 Tanjungkarang akan menetapkan tarif Rp 2.500 untuk jarak terdekat dan Rp 7.000 untuk jarak paling jauh. (roda kemudi)