TOT: Mau Blackberry Gratisan?

Ini lho.. barangnya yang gratisan..., kalo mau infonya, klik aja gambarnya langsung...

Dephub Akan Ulang Tender Proyek Pelabuhan Bermasalah

Departemen Perhubungan segera menggelar ulang tender proyek pembangunan fasilitas pelabuhan yang terkait langsung kasus dugaan korupsi yang tengah disidil Komisi Pemberantasan Korupsi. Di mana kasus tersebut diduga melibatkan pejabat eselon III Distrik Navigasi Dephub Tanjung Priok, Darmawati Dareho dan anggota Komisi V DPR dari Fraksi PAN Abdul Hadi Jamal.

Dirjen Perhubungan Laut Dephub Sunaryo mengatakan lelang ulang untuk mencegah praktek manipulasi dalam proses penentuan pemenang proyek strategis itu. "Kami akan gelar tander ulang kalau ternyata pemenang tender melanggar hukum," katanya dalam jumpa pers Selasa (3/3) petang.

Sampai saat ini, Dephub mengalokasikan angaran sekitar Rp3 triliun untuk proyek pembangunan fasilitas pelabuhan di 92 lokasi kawasan timur Indonesia. Sebagian proyek itu telah ditentukan pemenangnya sedangkan sebagian lainnya masih berjalan.

Sunaryo memperkirakan kasus dugaan korupsi yang menyeret Darmawati ditangkap tangan bersama anggota Komisi V DPR Abdul Hadi Jamal, dan komisaris PT Kurnia Jaya Wira Bakti, Hontjo Kurniawan terkait proses lelang yang masih berjalan. "Barangkali untuk mempercepat pemenang lelang."

Selama ini, Darmawati yang kini menduduki posisi kepala bagian Tata Usaha Distrik Navigasi Pelabuhan Tanjung Priok tidak terkait langsung dengan proyek pembangunan fasilitas pelabuhan di kawasan timur Indonesia.

Abdul Hadi dan Darmawati ditangkap Tim KPK pada Senin malam lalu di Jalan Jenderal Sudirman atau di kawasan Karet, Jakarta Selatan. Hontjo juga ditangkap di sebuah apartemen di Jakarta Barat.

Dari penangkapan Abdul Hadi Jamal dan Darmawati, KPK mendapatkan barang bukti di dalam mobil tersangka sebesar sebesar Rp54,5 juta dan USD90 ribu yang diduga diperoleh dari Hontjo. Pemberian ini diduga terkait dengan program lanjutan pembangunan fasilitas bandara dan pelabuhan di kawasan Indonesia timur. (roda kemudi)

Tanki Pesawat Super Jumbo A380 Qantas Bocor

Maskapai penerbangan nasional Australia, Qantas menghentikan sementara waktu pengoperasian tiga pesawat super jumbo terbarunya, Airbus A380 setelah ditemukan kebocoran dalam sistim bahan bakar pesawat produksi Airbus Industrie itu.

Kebocoran tanki bahan bakar itu pertama kali dialami Airbus A380 Qantas yang melayani rute penerbangan London-Melbourne Senin waktu setempat, demikian ABC melaporkan, Selasa.

Akibatnya, penerbangan dari London ke Melbourne itu ditunda lebih dari 12 jam untuk memberi kesempatan kepada para teknisi memperbaiki kerusakan. Para penumpangnya kemudian dialihkan ke pesawat Boeing 747 yang dijadwalkan tiba di Melbourne, Selasa malam.

Manajemen Qantas juga mengecek sistim bahan bakar dua pesawat A380-nya yang lain sebelum keduanya kembali melayani rute penerbangan ke Singapura dan London Selasa malam.

Pesawat super-jumbo yang kini digunakan maskapai penerbangan Qantas, Singapore Airlines, dan Emirates Airline itu memiliki kapasitas 853 penumpang. (antara)

Langsung Dinonaktifkan, Dephub Segel Sendiri Ruang Kerja Darmawati

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Sunaryo langsung merekomendasikan penonaktifan Darmawati Dareho dari tugas-tugasnya di Bagian Tata Usaha Distrik Navigasi Dephub Tanjung Priok. Hal tersebut sebagai tindak lanjut atas penangkapan dan penetapan status tersangka pejabat eselon III tersebut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

”Tidak hanya itu, meskipun KPK belum minta dan lakukan, kami juga sudah lebih dulu memblokir dan menyegel kantor yang bersangkutan,” jelas Sunaryo saat dikonfirmasi, Selasa (3/3).

Ditambahkannya, upaya tersebut dilakukan untuk memudahkan penyidikan lebih lanjut yang akan dilakukan KPK. ”Agar KPK jadi lebih leluasa untuk memeriksa yang bersangkutan. Selain itu, agar rantai organisasi di Distrik Navigasi juga tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya,” lanjutnya.

Sunaryo menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Dephub untuk menciptakan birokrasi yang bersih. Di sisi lain, hal itu juga sebagai respons dukungan yang diberikan Dephub terhadap kinerja KPK. Selain menonaktifkan Darmawati dan menyegel ruang kerjanya, bentuk respons lain yang dilakukan adalah mengumpulkan seluruh data-data terkait yang sekiranya dapat digunakan KPK untuk mengembangkan proses penyidikan.

Sebelumnya, Menhub Jusman Syafii Djamal juga telah menegaskan hal serupa. ”Pak Menteri sangat mendukung upaya yang dilakukan KPK dan mendorong untuk menyelidiki kasus ini sampai tuntas. Pak Menteri juga sudah merekomendasikan agar dilakukan investigasi internal,” jelas Kepala Pusat Komunikasi Publik Dephub Bambang S Ervan yang dihubungi terpisah.

Darmawati ditangkap tangan bersama anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional Abdul Hadi Jamal, dan komisaris PT Kurnia Jaya Wira Bakti, Hontjo Kurniawan. Abdul Hadi dan Darmawati ditangkap Tim KPK pada Senin (2/3) malam di Jalan Jenderal Sudirman atau di kawasan Karet, Jakarta Selatan. Disusul kemudian dengan penangkapan terhadap Hontjo di sebuah apartemen di Jakarta Barat.

Dari penangkapan Abdul Hadi Jamal dan Darmawati, KPK mendapatkan barang bukti di dalam mobil tersangka sebesar sebesar Rp 54,5 juta dan US$ 90 ribu yang diduga diperoleh dari Hontjo. Pemberian ini diduga terkait dengan program lanjutan pembangunan fasilitas bandara dan pelabuhan di kawasan Indonesia timur. Diharapkan, dengan memberikan dana kepada kedua orang itu, Hontjo bisa mendapatkan proyek tersebut.

Dalam pemeriksaan, Abdul Hadi Jamal mengakui telah menerima Rp1 miliar pada 27 Februari lalu dari Hontjo. Hontjo sendiri mengaku telah memberikan uang senilai Rp 2 miliar dalam bentuk dolar AS kepada Abdul melalui Darmawati dalam dua tahap. Kemudian kepada Darmawati, Hontjo memberikan Rp600 juta kepada Darmawati sebagai ”komisi”.

”Kita sangat mendukung KPK untuk menelusuri kasus ini sampai tuntas. Kami akan membantu KPK semaksimal mungkin dalam pengadaan barang bukti yang dibutuhkan. Karena kita memang tidak toleran terhadap aksi-aksi yang sangat mencemarkan nama Dephub ini,” tegas Sunaryo. ”Sekarang kita sedang melakukan investigasi internal dan mengumpulkan data-data tambahan untuk diserahkan ke KPK,” imbuhnya.

Sunaryo mengaku terkejut atas keterlibatan Darmawati pada kasus ini. Alasannya, dengan posisi yang didudukinya saat ini, potensi Darmawati untuk terkoneksi dengan Abdul Hadi Jamal dan proyek tersebut relatif jauh. ”Kalau menurut logika, rantainya terlalu jauh. Dia hanya staf tata usaha, dan di distrik navigasi pula. Tapi, ya, itu tidak mustahil juga untuk terjadi,” ujarnya.

Ditambahkan Sunaryo, kasus yang tengah disidik KPK tersebut merupakan proyek lama yang telah dirancang sebelum dirinya dilantik sebagai Dirjen Perhubungan Laut. ”Tapi, bukan berarti saya harus tutup mata dan bertindak masa bodoh. Karena keberadaan saya di sini (Dephub), salah satu alasannya adalah untuk itu. Yaitu untuk membersihkan kasus-kasus yang ada dan memperbaiki sistem di sini. Sehingga diharapkan ke depan tidak ada lagi peristiwa memalukan ini,” pungkasnya. (roda kemudi)

Arab Danai Pelabuhan Kaltim Rp 20 Triliun

Investor dari Timur Tengah akan membangun fasilitas infrastruktur pengangkut batu bara di Kutai, Kalimantan Timur senilai USD 1,7 miliar atau Rp 20 triliun.

Penandatanganan itu dilakukan oleh pemerintah Ras Al-Khaimah Emirate, salah satu negara federasi Uni Emirat Arab dengan Propinsi Kalimantan Timur di sela-sela Forum Ekonomi Islam Sedunia di Jakarta, Senin (2/3).

"Nilai pembangunan infrastruktur pengangkutan batu bara ini adalah kontrak yang terbesar," ujar Menteri BUMN Sofyan Djalil.

Menurut dia, investasi senilai USD 1,7 miliar akan digunakan untuk membangun rel kereta pengangkut batu bara sepanjang 200 kilometer, pelabuhan dan kawasan industri oleh Kutai, Kalimantan Timur.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), M Lutfi mengatakan investasi pembangunan rel kereta api membutuhkan nilai USD 500 juta. Selanjutnya, akan ditambah menjadi USD 750 juta - 1 miliar. "Nanti rel itu yang akan dipakai untuk mengangkut batubara," ujar Lutfi.

Selain di Kalimantan, Ras al-Khaimah juga bekerjasama untuk membuka smelting di Sumatra Selatan. Lokasinya berada di daerah tanjung api-api. Prosesnya menurut Lutfi, tinggal menunggu keputusan.

Garuda Dapat Jatah Rp 4,3 Triliun

Sementara itu, Dubai Aerospace Enterprises mendanai pembelian delapan pesawat Boeing 737-800 PT Garuda Indonesia Airlines. Harga satu pesawat USD 45 juta atau sekitar Rp 540 miliar.

"Pembiayaan dilakukan selama 10 tahun. Mereka membiayai delapan pesawat dari 50 pesawat Boeing yang akan didatangkan Garuda," kata Direktur Utama Garuda Emirsyah Satar di sela acara yang sama.

Dengan demikian, untuk delapan pesawat itu Dubai Aerospace Enterprises mengeluarkan total USD 360 juta atau sekitar Rp 4,3 triliun dengan kurs Rp 12.000/USD.

Pesawat-pesawat ini, kata Emir, akan datang sekitar Juni 2009. Selain 50 pesawat B737NG, Garuda juga memesan 10 pesawat jenis B777-300ER yang akan dikirimkan pada 2010 untuk dukung perkembangan bisnis di 2009

Sebelumnya, Jubir Presiden Dino Patti Djalal mengatakan, selain penandatangan dengan Garuda, juga akan ditandatangani kerja sama antara pemerintah Ras Al-Khaimah Emirate dengan Propinsi Kalimantan Timur; the ETA Star Dubai dan Itochu Corporation Japan dengan PT Pertamina; Bank Muamalat Indonesia dengan the National Commercial Bank Saudi Arabia, serta the Islamic Payments System Sdn. Berhad Malaysia dan PT Pos Indonesia.

Di sela-sela pertemuan WIEF ke-5, menurut Dino, rencananya akan dilakukan pertemuan bilateral antara Presiden Yudhoyono dengan sejumlah pemimpin negara.

Pertemuan WIEF ke-5 dinilai tepat di tengah upaya penanganan krisis keuangan, pangan dan energi yang tengah melanda negara-negara di dunia. Diharapkan pertemuan ini dapat menawarkan solusi yang feasible bagi upaya penanganan krisis melalui kemitraan global baik di antara negara Muslim maupun negara Muslim dengan masyarakat internasional lainnya. (roda kemudi)