Menhub Baru Harus Mampu Perbaiki Transportasi Massal

Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II memunculkan nama Freddy Numberi yang diprediksi menjabat sebagai menteri perhubungan (menhub), menggantikan Jusman Syafii Djamal. Sebelumnya diketahui, Freddy menjabat sebagai menteri kelautan dan perikanan.

Pengamat transportasi Unika Soegijapranata Joko Setijowarno mengungkapkan, penetapan Freddy Numberi sebagai sosok Menhub dalam kabinet mendatang sudah menjadi pilihan dan keputusan Presiden yang tidak perlu diperdebatkan lagi.

“Saat ini yang lebih penting, bagaimana peta jalan transportasi selama 5 tahun ke depan dapat diimplementasikan. Harus disadari kondisi transportasi saat ini cukup kritis, terutama realisasi angkutan massal yang sangat minim,” ungkapnya, saat dihubungi SH, Selasa (20/10).

Menurut Joko, tugas Menhub yang baru adalah mengurangi kecelakaan lalu lintas, pengembangan angkutan massal perkotaan, revitalisasi perkeretaapian, pengembangan pelayaran rakyat, pengembangan penerbangan perintis, pembangunan transportasi pedesaan dan transportasi antarpulau-pulau kecil, serta yang paling utama: pengetatan barang dan jasa untuk mengurangi korupsi, serta peningkatan sumber daya manusia perhubungan.

“Kita tidak butuh orang yang pintar semata, tetapi harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan instansi terkait lainnya, sehingga setiap program yang direncanakan dapat terealisasikan,” kata dia.

Untuk sosok Freddy Numberi, lanjutnya, dengan bekal dan pengalaman sebagai anggota militer di bidang kelautan, diharapkan ia mampu belajar cepat dalam pengembangan peta jalan transportasi serta mengimplementasikannya dengan cepat.

Cukup Mumpuni

Secara terpisah, Sekjen Asosiasi Perusahaan Pe-nerbangan Nasional Indonesia (INACA), Tengku Burhanud-din, menilai sosok Freddy Numberi cukup mumpuni dalam memimpin dunia transportasi Indonesia selama lima tahun ke depan. “Meskipun kuat di bidang kelautan, kami meyakini beliau mampu me-rangkul seluruh moda transportasi yang ada,” ungkapnya.

Menurut Tengku, relasi internasional yang dimiliki oleh Freddy juga diharapkan bisa membawa transportasi Indonesia ke arah yang lebih baik lagi, terutama di bidang penerbangan.

Tahun ini, katanya, Indonesia berhasil mencapai satu lompatan besar dengan dicabutnya larangan terbang Uni Eropa bagi empat maskapai domestik.

“Kami berharap menteri yang baru nanti bisa lebih meningkatkan program safety dan security, sehingga mampu mengembalikan kembali ke posisi penerbangan Indonesia pada kategori I Federal Aviation Administration (FAA).

Pengalaman Freddy sebagai Dubes Italia, mantan TNI-AL dan menteri kelautan dan perikanan, lanjutnya, dianggap merupakan indikasi kapabilitas yang cukup untuk bersinergi dengan pihak instansi terkait lainnya, guna mencapai peningkatan kualitas transportasi di Tanah Air. (sinar harapan)

Menhub Jusman: Indonesia Ferry Tak Berwenang Tutup Dermaga Merak dan Bakauheni

Beralasan akibat cenderung terus menurunnya muatan kapal pada rute Bakauheni-Merak, PT Indonesia Ferry, memutuskan untuk mengurangi pengoperasian dermaga di Pelabuhan Bakauheni (Lampung) dan Merak(Banten). Satu dari empat dermaga di kedua pelabuhan itu ditutup perusahaan tersebut sejak 22 April 2009.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal menilai bahwa apa yang dilakukan PT Indonesia Ferry telah di luar batas kewenangan. Alasannya, perusahaan tersebut bukanlah sebagai pengelola fasilitas pelabuhan. Di sisi lain, penutupan fasilitas dermaga juga tidak bisa dilakukan hanya semata-mata karena menurunnya jumlah muatan kapal-kapal yang dikelola perusahaan pelat merah itu.

”Itu namanya cuma memikirkan kepentingan sendiri. Sebetulnya Dephub tidak mengenal PT Indonesia Ferry untuk mengelola pelabuhan atau dermaga. Yang dikenal itu PT ASDP, yang ditugaskan atas nama Dephub. Nah, operatornya baru Indonesia Ferry,” ujar Menhub Jusman kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/4).

Menhub menambahkan, karena pengoperasian pelabuhan dan dermaga terkait dengan pelayanan publik, maka pihak yang paling berwenang memerintahkan atau merekomendasikan penutupan dermaga itu adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pelabuhan yang dibangun menggunakan dana APBN tersebut, paparnya, diorentasikan untuk memaksimalisasikan pelayanan publik dengan tidak membanding-bandingkan mutu pelayanan. Pelabuhan penyeberangan Merak dan Bakauheni tidak dibangun khusus untuk memfasilitasi pengoperasian kapal-kapal milik Indonesia Ferry.

”Kapal-kapal milik operator lain juga harus dilayani dengan equal treatment. Jadi tidak boleh main tutup hanya karena alasah muatan turun atau terkena pengaruh krisis ekonomi global. Presiden saja terus meminta supaya pelayanan kita jangan terpengaruh oleh krisis,” lanjut Menhub.

DitambahkanMenhub Jusman, karena aksinya tersebut, PT Indonesia Ferry terancam akan dikenakan sanksi. Namun, Menhub mengaku belum bisa menyebutkan sanksi apa yang akan dikenakan. ”Nanti akan saya bicarakan dulu dengan Dirjen Darat,” katanya.

Terpisah, Direktur Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Penyeberangan (ASDP) Ditjen Perhubungan Darat Dephub Wiratno menjelaskan, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan tentang penutupan dermaga di kedua pelabuhan penyeberangan dari perusahaan yang bersangkutan.

”Laporannya yang masuk ke kami, sekitar 2-3 minggu lalu, adalah laporan tentang kerusakan dolphin dermaga 4 di Bakauheni. Mereka berencana menutup dermaga untuk memperbaiki dolphin yang rusak karena sering tertabrak kapal itu. Kalau ditutup karena muatan mereka turun, berarti Indonesia Ferry sudah ndak bener itu,” ujar Wiratno, seraya membenarkan bahwa hingga saat ini nama yang tercatat sebagai pengelola Pelabuhan Merak dan Bakauheni adalah PT ASDP.

Pasca pengurangan tersebut, diberitakan bahwa manajemen perusahaan yang memublikasian penggantian nama dari PT ASDP menjadi PT Indonesia Ferry pada Agustus 2008 tersebut, hanya melayani 65 rit pelayaran setiap hari untuk rute Pelabuhan Bakauheni (Lampung)-Merak (Banten). Sebelumnya, dalam sehari, perusahaan itu melayani penyeberangan hingga 72 kali bolak-balik. (roda kemudi)

Dephub Ketatkan Pengawasan Pesawat Tua

Departemen Perhubungan akan mengetatkan pengawasan terhadap pesawat-pesawat berusia tua. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas maskapai penerbangan Indonesia. Kebijakan ini diambil menyusul kembali maraknya permasalahan yang muncul melibatkan pesawat berusia lanjut tersebut.

”Kita akan meningkatkan lagi pengawasan terhadap semua maskapai-maskapai yang menggunakan pesawat-pesawat yang kita anggap memerlukan perhatian terhadap perawatan pesawat terbang,” tegas Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal kepada wartawan di Jakarta, Selasa (24/3).

Menhub menambahkan, pengecekan mendalam terhadap pesawat-pesawat yang mengalami masalah menjadi salah satu agenda pokok dalam program peningkatan pengawasan yang disebutkannya itu. ”Contohnya seperti yang dialami (pesawat) Sriwijaya Air. Sebenarnya sudah direkomendasikan lebih mengganti pesawat-pesawatnya yang jenis 200-nya itu (Boeing 737-200, Red) dengan jenis yang lebih baru. Waktu dulu, rekomendasi saya lebih kepada alasan bahan bakar terlalu boros,” ungkap mantan Dirut PT Dirgantara Indonesia tersebut.

Pesawat Sriwijaya Air yang maksudkan Menhub adalah jenis Boeing 737-300 yang memutuskan mengalihkan pendaratan ke Bandara Hang Nadim, Batam, Senin (23/3) lalu. Pesawat yang membawa 108 penumpang tersebut terbang dari Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang pada pukul 07.10 WIB. Pesawat itu direncanakan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, pada 08.40 WIB.

Beberapa menit setelah terbang, mesin nomor satu (sebelah kiri) pesawat beregistrasi PK-CJN itu diketahui tidak berfungsi. Untuk mengantisipasi risiko, pilot pun memutuskan untuk mengalihkan pendaratan ke Bandara Hang Nadim, Batam.

Menurut Menhub, dirinya telah meminta Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan investigator Direktorat Kelaikan Udara dan Pengawasan Pesawat Udara (DKUPPU) Direktorat Perhubungan udara Dephub untuk melakukan penyelidikan.

Jika dari penyelidikan kedua institusi itu ditemukan ketidakberesan yang menyangkut hal teknis, kata Menhub, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan melakukan aksi seperti yang dilakukan terhadap pesawat jenis MD-90 milik Lion Air. Yakni menghentikan sementara operasi pesawat yang bersangkutan.

”Supaya hal-hal semacam ini dapat dihindari, kita ingin membangun suatu suasana bahwa pesawat terbang itu dipelihara dengan baik,” tegas Menhub.

”Kemudian kalau pesawat dinyatakan laik terbang, tidak dinyatakan sering mengalami apa yang disebut abort to take-off, return to base, dan lain-lain. Kita harapkan setiap pesawat yang beroperasi dipelihara dengan baik,” harapnya.

Terkait hal itu, Menhub meminta setiap maskapai untuk meningkatkan prosedur dan intensitas perawatan pesawat, khususnya pesawat-pesawat yang tergolong berusia tua. Karena menurutnya, kelaikan terbang sebuah pesawat udara tidak dipengaruhi oleh usia dan frekwensi terbang, meski dari sisi operasional dinilai kurang efisien bila dibandingkan dengan pesawat berusia lebih muda.

”Sebetulanya kalau mereka mau memelihara pesawat yang tua seperti itu, saratnya satu: harus melakukan perawatan yang lebih baik lagi. Kalau perawatan pesawat terbangnya kurang baik, maka akan mengalami hal semacam ini (masalah, Red). Sehingga akan menyebabkan penumpang akhirnya menjauhi maskapai itu,” paparnya. (roda kemudi)

Proyek Stimulus Perhubungan Terancam Molor

Departemen Perhubungan hingga saat ini belum mendapat surat daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) stimulus dari Departemen Keuangan. Tertundanya surat ini menyebabkan pelaksanaan program stimulus molor hingga beberapa pekan.

Menteri Perhubungan Jusman Safii Djamal mengatakan, kajian program-program yang diusulkan kementrian dan lembaga berada di Departemen Keuangan. "Sampai batas yang disepakati, pada 18 Maret, usulan program proyek stimulus dibahas di situ," kata Menhub usai membuka International Workshop Climate Information Seervice di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (24/3).

Pembahasan di Departemen Keuangan itu, dilakukan bersama dengan Panitia Anggaran dan komisi teknis. Pada proses ini, akan diputuskan proyek mana saja yang bisa ditetapkan dalam paket stimulus. "Artinya sesuai hak bujet DPR, ada proyek di daerah X dan Y, yang mungkin bisa memperoleh dana atau tidak," papar Menhub.

Setelah pembahasan, Menhub Jusman mengatakan, seharusnya Departemen Perhubungan menerima DIPA. "Tetapi sampai saat ini, kami belum terima," ujarnya.

Departemen Perhubungan, lanjut Menhub, mendapat alokasi Rp 2,2 triliun dari alokasi stimulus tambahan di APBN sebesar Rp 12,2 triliun. Jumlah ini lebih kecil dari yang diajukan, yaitu sebesar Rp 3 triliun. "Itu pun setelah kami cermati, ternyata ada alokasi yang tidak sesuai," jelasnya.

Proyek yang tidak sesuai itu, antara lain pembangunan dermaga senilai Rp 58 miliar. Akibatnya, dari total stimulus Rp 2,2 triliun, masih harus dikurang lagi Rp 58 miliar. (roda kemudi)

Menhub: KNKT Butuh Peningkatan Konsolidasi Internal

Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal mengungkapkan, hal utama yang paling dibutuhkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) saat ini adalah peningkatan konsolidasi internal. Konsolidasi tersebut menjadi modal pokok yang harus dimiliki KNKT untuk menuju proses pemandirian, di samping tunjangan pendanaan dan fasilitas.

”Harus ada semacam inti untuk meningkatkan kapasitasnya,” ujar Menhub kepada wartawan akhir pekan lalu. Menhub juga menyatakan, dirinya mendukung apabila KNKT harus menjadi organisasi independen terpisah dari Dephub dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Penerbangan. ”Kalau saya senang-senang saja,” imbuhnya.

Menhub menilai, kerja sama yang dilakoni KNKT dengan lembaga-lembaga serupa seperti Biro Keselamatan Transportasi Australia, ATSB, dan lembaga serupa milik Jepang, JTSB, saat ini merupakan hal positif yang harus mendapatkan apresiasi dari seluruh komponen masyarakat. ”Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan kualitas investigasi KNKT bisa berkembang dan semakin maju,” ujarnya.

Kerja sama yang dijalankan KNKT dengan ATSB merupakan bagian dari program bantuan bidang keselamatan transportasi. Untuk mendukung program ini, Negeri Kanguru tersebut mengucurkan bantuan dengan nilai total mencapai USD 24 juta. Salah satu kerja sama yang dijalin antara lain pertukaran tenaga ahli sebagai bagian dari program pendidikan.

Saat ini, menurut Menhub, sejumlah tenaga ahli KNKT tengah berada di Australia untuk memelajari proses pembacaan black box. ”Laboratoriumnya kita sudah punya. Black box reader KNKT sudah ter-install. Kita tinggal menunggu tenaga ahli yang kita sekolahkan itu datang. Insya Allah tahun ini (laboratorium black box KNKT) sudah bisa beroperasi,” imbuhnya.

Dipaparkan Menhub, sedianya laboratorium pemeriksaan kotak hitam ini menjadi alat pendukung KNKT untuk menyelidiki berbagai kasus kecelakaan udara. Bahkan, laboratorium ini juga telah dirancang untuk mampu membaca kotak hitam berbagai tipe pesawat. Selama laboratorium black box itu belum dapat difungsikan, KNKT memanfaatkan fasilitas pembacaan kotak hitam pada institusi serupa di Singapura maupun Australia.

Program kerja sama dengan lembaga keselamatan transportasi Jepang, JTSB, lanjut Menhub, tidak hanya dilakoni untuk meningkatkan kapasitas KNKT. Di sisi lain, Jepang juga menargetkan mampu menyerap pengalaman KNKT terutama di bidang investigas kecelakaan laut.

Program kerja sama yang difasilitasi Japan International Cooperate Agency (JICA) itu meliputi pendidikan investigasi kedua belah pihak, pertukaran tenaga ahli, bantuan pendanaan dan sarana, serta peningkatan kapasitas. Namun berapa nilai bantuan yang berikan melalui program ini, hingga saat ini pihak Jepang belum memublikasikannya.

Pemerintah, lanjut Menhub, dengan katerbatasan yang dimiliki memang belum bisa optimal memberikan dukungan dari sektor pendanaan dan sarana, sebagaimana diungkapkan Ketua JTSB Norihiro Goto kepada wartawan beberapa waktu sebelumnya.

Goto menilai, perhatian dan dukungan moral yang diberikan pemerintah Indonesia kepada KNKT melebihi perhatian yang diberikan pemerintahnya terhadap JTSB. Namun, dia menyayangkan, dukungan tersebut tidak diiringi pemberian tunjangan pendanaan dan sarana yang maksimal. Di sisi lain, Goto juga menyoroti masih sedikitnya jumlah sumber daya manusia yang dimiliki KNKT untuk menjalankan perannya.

Menjawab hal itu, Menhub mengakui adanya persolan minimnya tunjangan dana dan prasarana KNKT. ”Karena itulah kerja sama ini dilakukan. Tujuannya untuk itu, agar KNKT bisa meningkatkan kapasitas untuk memaksimalisasikan perannya dalam investigasi kecelakaan,” ujar Menhub.

”Tetapi, sekarang anggaran setiap tahunnya sudah meningkat. Artinya mulai ada kesadaran pemerintah untuk memperbaiki itu. Tahun lalu, Rp 20 miliar dan tahun ini Rp 15 miliar,” imbuhnya.

Menhub menambahkan, kendati masih memiliki sejumlah keterbatasan, terjalinnya kerja sama antara Jepang dan Australia tersebut merupakan bentuk apresiasi kedua negara atas keberhasilan yang telah dicapai KNKT. Di antaranya adalah antara lain sudah berhasil dieksposnya beberapa kasus kecelakaan penerbangan. (roda kemudi)

Lima Pesawat Digrounded, Lion Jamin Jadwal Penerbangan Tidak Terganggu

Menanggapi perintah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan, terhitung sejak Rabu, 11 Maret 2009, maskapai Lion Air menghentikan pengoperasian seluruh pesawat jenis MD-90 series miliknya.

Dengan penghentian sementara ini, manajemen Lion Air menjamin seluruh operasi penerbangan yang awalnya dilayani oleh lima unit MD-90 series miliknya itu tetap akan dilayani sesuai jadwal penerbangan yang ada.

”Kita akan gunakan pesawat pengganti jenis lainnya,” jelas Direktur Umum Lion Air Edward Sirait dalam surat keterangan resmi yang dirilisnya, Rabu. Penghentian pengoperasian ini dilakukan hingga pemeriksaan yang dilakukan pihak regulator selesai dilakukan.

Pemeriksaan yang dilakukan Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKUPPU) Ditjen Perhubungan Udara ini terkait dua peristiwa kecelakaan yang melibatkan pesawat jenis itu. Yakni pendaratan darurat tanpa roda depan di Bandara Hang Nadim, Batam, 23 Februari silam (JT 972), dan peristiwa tergelincir di landasan Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, pada 9 Maret lalu.

Pasca pendaratan darurat di Batam beberapa waktu lalu, Menhub Jusman Syafii Djamal mengimbau agar Lion Air mengganti pesawat-pesawat MD series yang dimilikinya. Menhub menilai, selain pesawat jenis itu termasuk pesawat yang boros dalam penggunaan bahan bakar. Selain itu, menurut Menhub, peremajaan ini juga untuk menopang citra Lion yang sudah baik dengan penggunaan pesawat-pesawat baru jenis Boeing 737-900 ER.

Usai memberikan sambutan pada acara Munas ke-3 Masyarakat Kereta Api (Maska), Rabu (11/3), Menhub juga kembali mengungkapkan hal serupa. Terkait alasan Dephub untuk meng-grounded seluruh pesawat MD-90 milik Lion Air selama sekitar tiga hari, Menhub mengatakan, ”Dua kali accident, maskapainya sama, pesawatnya juga sama. Itu alasannya,” jelasnya.

Dikatakan Menhub, usia pesawat pada dasarnya tidak akan mempengaruhi kualitas keselamatan pesawat tersebut. ”Asalkan pesawatnya dirawat dengan baik dan seluruh prosedur dijalankan. Usia tidak berpengaruh. Mau baru, mau lama, sama saja. Semua tergantung pada mekanisme perawatannya,” tegas Menhub.

Maskapai seperti Lion Air yang menggunakan pesawat berusia di atas 20 tersebut, menurut Menhub, sedianya dituntut untuk memperketat mekanisme dan jadwal perawatan rutin. ”Semakin tua usia pesawat, tingkat pemeriksaannya harus lebih sering dibandingkan pesawat baru di samping biaya operasionalnya juga lebih tinggi. Ini yang akan kita konfirmasikan kepada pihak Lion Air,” ujarnya.

Terkait hal itu, Edward Sirait dalam keterangan resminya juga menjelaskan bahwa perusahaannya akan terus menjalankan program peremajaan pesawat dengan selalu menambah atau memperkuat armada yang ada diantaranya pesawat jenis Boeing 737-900 ER.

”Saat ini kami sudah mengoperasikan 18 Boeing 737-900 ER yang diterima secara bertahap, dari total 178 pesawat yang sudah dipesan langsung dari Boeing Commercial Airplane Amerika Serikat. Pada bulan Maret 2009 ini, kami akan menerima armada Boeing 737-900 ER sehingga menjadi 20 pesawat,” pungkasnya. (roda kemudi)

Dephub Rombak Kembali Jajaran Eselon I

Struktur organisasi tingkat eselon I Departemen Perhubungan kembali mengalami perombakan. Prosesi pergantian ini mengacu pada surat Keputusan Presiden (Keppres), yang dikeluarkan berdasarkan rekomendasi Tim Penilaian Akhir yang diketuai Presiden.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, posisi-posisi yang mengalami perombakan itu antara lain posisi Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan Direktur Jenderal Perkeretaapian. Keempat pejabat baru itu akan dilantik Menhub Jusman Syafii Djamal, Kamis (5/3) petang ini.

M Ikhsan Tatang yang sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Jenderal didaulat menggantikan posisi H Harijogi sebagai Sekjen Dephub. Sedangkan Harijogi, selanjutnya akan menduduki posisi sebagai Staf Ahli Menhub.

Kabar tentang posisi baru Ikhsan Tatang ini rupanya telah menyebar ke luar. Hal itu bisa dilihat dari terpampangnya karangan bunga ucapan selamat kepadanya atas pelantikan itu. Sebuah karangan bunga raksasa itu telah berada di depan Ruang Mataram Dephub, tempat yang biasa digunakan untuk melakukan prosesi pelantikan, sejak pagi hari. Padahal, menurut informasi, prosesi pelantikan sendiri baru akan digelar sore hari.

Sementara untuk mengisi posisi Inspektur Jenderal, dilantik Zoelkarnain Oeyoeb yang sebelumnya memegang memegang jabatan Staf Ahli Menhub Bidang Regulasi dan Keselamatan Perhubungan.

Di tingkat direktorat, TPA menunjuk Staf Ahli Menhub Bidang Lingkungan Perhubungan yang juga mantan Kepala Administrator Bandara Soekarno-Hata Jakarta, Herry Bhakti Singayuda sebagai Dirjen Perhubungan Udara. Herry menggantikan posisi Budhi M. Suyitno yang digeser menjadi staf ahli.

Kemudian untuk mengisi jabatan Dirjen Perkeretaapian yang sebelumnya dipegang Wendy Aritenang Yazid, TPA memilih Kepala Biro Perencanaan Dephub Tunjung Indriawan. Wendy yang juga sempat memegang posisi Sekjen Dephub tersebut selanjutnya akan bertugas sebagai Staf Ahli Menhub. (roda kemudi)

Langsung Dinonaktifkan, Dephub Segel Sendiri Ruang Kerja Darmawati

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Sunaryo langsung merekomendasikan penonaktifan Darmawati Dareho dari tugas-tugasnya di Bagian Tata Usaha Distrik Navigasi Dephub Tanjung Priok. Hal tersebut sebagai tindak lanjut atas penangkapan dan penetapan status tersangka pejabat eselon III tersebut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

”Tidak hanya itu, meskipun KPK belum minta dan lakukan, kami juga sudah lebih dulu memblokir dan menyegel kantor yang bersangkutan,” jelas Sunaryo saat dikonfirmasi, Selasa (3/3).

Ditambahkannya, upaya tersebut dilakukan untuk memudahkan penyidikan lebih lanjut yang akan dilakukan KPK. ”Agar KPK jadi lebih leluasa untuk memeriksa yang bersangkutan. Selain itu, agar rantai organisasi di Distrik Navigasi juga tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya,” lanjutnya.

Sunaryo menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Dephub untuk menciptakan birokrasi yang bersih. Di sisi lain, hal itu juga sebagai respons dukungan yang diberikan Dephub terhadap kinerja KPK. Selain menonaktifkan Darmawati dan menyegel ruang kerjanya, bentuk respons lain yang dilakukan adalah mengumpulkan seluruh data-data terkait yang sekiranya dapat digunakan KPK untuk mengembangkan proses penyidikan.

Sebelumnya, Menhub Jusman Syafii Djamal juga telah menegaskan hal serupa. ”Pak Menteri sangat mendukung upaya yang dilakukan KPK dan mendorong untuk menyelidiki kasus ini sampai tuntas. Pak Menteri juga sudah merekomendasikan agar dilakukan investigasi internal,” jelas Kepala Pusat Komunikasi Publik Dephub Bambang S Ervan yang dihubungi terpisah.

Darmawati ditangkap tangan bersama anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional Abdul Hadi Jamal, dan komisaris PT Kurnia Jaya Wira Bakti, Hontjo Kurniawan. Abdul Hadi dan Darmawati ditangkap Tim KPK pada Senin (2/3) malam di Jalan Jenderal Sudirman atau di kawasan Karet, Jakarta Selatan. Disusul kemudian dengan penangkapan terhadap Hontjo di sebuah apartemen di Jakarta Barat.

Dari penangkapan Abdul Hadi Jamal dan Darmawati, KPK mendapatkan barang bukti di dalam mobil tersangka sebesar sebesar Rp 54,5 juta dan US$ 90 ribu yang diduga diperoleh dari Hontjo. Pemberian ini diduga terkait dengan program lanjutan pembangunan fasilitas bandara dan pelabuhan di kawasan Indonesia timur. Diharapkan, dengan memberikan dana kepada kedua orang itu, Hontjo bisa mendapatkan proyek tersebut.

Dalam pemeriksaan, Abdul Hadi Jamal mengakui telah menerima Rp1 miliar pada 27 Februari lalu dari Hontjo. Hontjo sendiri mengaku telah memberikan uang senilai Rp 2 miliar dalam bentuk dolar AS kepada Abdul melalui Darmawati dalam dua tahap. Kemudian kepada Darmawati, Hontjo memberikan Rp600 juta kepada Darmawati sebagai ”komisi”.

”Kita sangat mendukung KPK untuk menelusuri kasus ini sampai tuntas. Kami akan membantu KPK semaksimal mungkin dalam pengadaan barang bukti yang dibutuhkan. Karena kita memang tidak toleran terhadap aksi-aksi yang sangat mencemarkan nama Dephub ini,” tegas Sunaryo. ”Sekarang kita sedang melakukan investigasi internal dan mengumpulkan data-data tambahan untuk diserahkan ke KPK,” imbuhnya.

Sunaryo mengaku terkejut atas keterlibatan Darmawati pada kasus ini. Alasannya, dengan posisi yang didudukinya saat ini, potensi Darmawati untuk terkoneksi dengan Abdul Hadi Jamal dan proyek tersebut relatif jauh. ”Kalau menurut logika, rantainya terlalu jauh. Dia hanya staf tata usaha, dan di distrik navigasi pula. Tapi, ya, itu tidak mustahil juga untuk terjadi,” ujarnya.

Ditambahkan Sunaryo, kasus yang tengah disidik KPK tersebut merupakan proyek lama yang telah dirancang sebelum dirinya dilantik sebagai Dirjen Perhubungan Laut. ”Tapi, bukan berarti saya harus tutup mata dan bertindak masa bodoh. Karena keberadaan saya di sini (Dephub), salah satu alasannya adalah untuk itu. Yaitu untuk membersihkan kasus-kasus yang ada dan memperbaiki sistem di sini. Sehingga diharapkan ke depan tidak ada lagi peristiwa memalukan ini,” pungkasnya. (roda kemudi)