Merpati Terima Keputusan Sanksi Dephub

Manajemen PT Merpati Nusantara Airline (MNA) mengaku sempat terkejut dengan dikeluarkannya kebijakan pencabutan sementara izin pengerjaan inspeksi, pengetesan dan perbaikan rem dan roda untuk pesawat jenis Boeing 737 serie 200/300/400/ 500 yang dimiliki Merpati Maintenance Facility (MMF) serta pembekuan lisensi tiga menaniknya oleh Departemen Perhubungan. Meski demikian, PT MNA tidak menolak atau memprotes kebijakan tersebut.

”Kami menerima dan patuh terhadap kebijakan apapun yang dikeluarkan regulator. Bukan hanya kami, tetapi semua airlines domestik juga wajib menaatinya. Karena regulator, dalam hal ini Departemen Perhubungan, adalah pemegang kebijakan tertinggi terkait aturan penerbangan di negara ini,” ujar Sukandi, Juru Bicara Perusahaan PT MNA, Kamis (9/7) petang.

Sukandi menambahkan, pihaknya meyakini bahwa kebijakan yang dikeluarkan pasca lepasnya salah satu roda pesawat Boeing 737-200 PK-MDO di Bandara Frans Kaisepo Biak, Papua, 6 Juli lalu dan kejadian-kejadian seelumnya itu, memiliki tujuan baik. Yaitu untuk menyehatkan maskapai penerbangan nasional dan meningkatkan daya saing di tingkat internasional. ”Pemerintah pasti punya tujuan baik dengan semua kebijakan yang dikeluarkannya. Kami meyakini hal itu,” imbuhnya.

Sementara, lanjut Sukandi, perusahaannya belum menentukan kebijakan strategis apa yang akan diambil setelah keputusan pencabutan kewenangan MMF tersebut dikeluarkan Dephub. Termasuk kapan akan mulai melakukan pengawasan dan evaluasi internal secara menyeluruh terhadap sistem dan prosedur guna mencari akar permasalahan terhadap insiden tersebut, sebagaimana diminta Dephub. "Itu masih kami rapatkan di tingkat direksi," ujarnya.

Keputusan pencabutan yang dilakukan Dephub tersebut didasari pada surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kepada Pimpinan PT MNA bernomor AU/4604/DKUPPU/ 2725/2009 tertanggal 7 Juli 2009 itu. Didasari pada surat tersebut, Dephub juga membekukan lisensi (Aircraft Maintenance Engineer License/AMEL) tiga personel teknisi MMF. (roda kemudi)

Proyek Stimulus Fiskal Departemen Perhubungan Dimulai Semester I

Departemen Perhubungan menargetkan perealisasian proyek stimulus fiskal bidang infrastruktur transportasi 2009 senilai Rp2,198 triliun dapat dimulai pada semester I tahun ini.

”Panitia anggaran DPR sudah memberikan persetujuan, tinggal dijalankan saja. Pengerjaannya akan dilakukan secara bertahap,” ujar Sekretaris Jenderal Dephub M Ikhsan Tatang di kantornya, Jakarta, Jumat (15/5).

Dephub memeroleh sebesar Rp 2,19 triliun dari total stimulus fiskal yang dikucurkan pemerintah sebesar Rp 12,2 triliun. Seluruh dana tersebut akan disebar di seluruh sub sektor perhubungan. Rinciannya, subsektor perhubungan udara mendapat sebesar Rp 800 miliar, subsektor laut Rp 600 miliar, subsektor kereta api Rp 400 miliar, dan sub sektor perhubungan darat sebesar Rp300 miliar.

Tatang menambahkan, pelaksanaan lelang terhadap sekitar 80 proyek di lingkungan Dephub yang tersebar di seluruh Indonesia itu telah memasuki tahap akhir. Tujuan utama pengucuran stimulus fiskal bidang infrastruktur tersebut adalah menyerap tenaga kerja sebanyak 62.692 orang.

”Kita doakan supaya bisa cepat direalisasikan dan berjalan tanpa hambatan. Karena ini program pemerintah, memberikan stimulus untuk mengurangi pengangguran,” imbuhnya.

Departemen Perhubungan sendiri mempersiapkan tender proyek stimulus tersebut lebih awal, sebelum Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) diterbitkan dan disetujui Panitia Anggaran DPR. Tujuannya untuk adalah agar penyerapan dapat dilakukan lebih optimal. Yaitu ketika DIPA telah selesai dan disetujui DPR, pemenang tender sudah ada, tanpa harus menunggu DIPA turun.

Sebelumnya, medio April 2009 lalu, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan, efektifitas stimulus fiskal infrastruktur 2009 sebesar Rp12,2 triliun ini baru 2-3 bulan lagi. Meski begitu, Paskah menekankan agar proses pencairannya dipercepat, sehingga meski DIPA belum, turun tender sudah bisa dilaksanakan.

Menyinggung soal pengawasan terhadap stimulus fiskal ini, Tatang memastikan, monitoring dan pengawasan sudah pasti ketat. "Monitoring kami sangat ketat dan tidak hanya pada dana stimulus ini karena proyek lain dengan dana APBN nilainya juga jauh lebih besar," katanya. Tatang juga menegaskan bahwa tendernya terbuka dan diharapkan panitia lelangnya mampu "menyeleksi" maksimal. "Saya berharap, panitia tender memahami hal ini," katanya. (roda kemudi)

Pemerintah Respons IATA Loloskan Audit Seluruh Anggota

Departemen Perhubungan merespons positif pengumuman asosiasi maskapai penerbangan sipil internasional IATA (International Air Transport Association) yang menyatakan bahwa seluruh anggotanya dari seluruh penjuru dunia telah lolos audit keselamatan IOSA (IATA Operational Safety Audit).

Direktur Jenderal dan CEO IATA Giovanni Bisignani dalam pernyataan resmi yang dirilis 1 April 2009, menyatakan bahwa dengan demikian total 224 maskapai yang tergabung dalam organisasi itu telah mempunyai standar keselamatan yang sama. Dia berharap, keselamatan penerbangan global akan lebih terjamin dan jumlah kecelakaan penerbangan akan bisa lebih ditekan.

Tak hanya Giovanni, Pemerintah Indonesia khususnya Departemen Perhubungan juga sangat menyambut baik kabar gembira ini. Terlebih salah satu maskapai nasional, yakni Garuda Indonesia, juga ikut menerima sertifikat lolos audit keselamatan tersebut.

"Ini kabar yang sangat baik. Ini pengakuan yang nyata dari dunia penerbangan internasional bahwa maskapai Indonesia telah memenuhi standar keselamatan," ujar Kepala Pusat Komunikasi Publik Departemen Perhubungan Bambang S Ervan di Jakarta, Kamis (2/4).

Bambang menambahkan, pemerintah berharap manajemen Garuda Indonesia tidak terbuai dengan keberhasilannya memeroleh sertifikat lolos audit keselamatan IATA tersebut. "Tetapi bisa mempertahankan apa yang didapat dan meningkatkan lagi kualitas keselamatan untuk memberikan pencitraan lebih baik lagi terhadap penerbangan nasional," ujarnya.

Tidak hanya Garuda, Bambang menambahkan, "Semua perusahaan penerbangan juga diharapkan tetap mempertahankan dan meningkatkan kinerja untuk meningkatkan keselamatan," imbuhnya.

Rasio kecelakaan penerbangan di dunia pada tahun 2008 adalah 0,81. Artinya, terjadi satu kecelakaan dari setiap 1,2 juta penerbangan. Sedangkan untuk anggota IATA, rasionya adalah 0,52 yang artinya terjadi satu kecelakaan untuk setiap 1,9 juta penerbangan.

IOSA adalah sistem audit keselamatan dari IATA yang dikembangkan dari sistem keselamatan penerbangan beberapa negara. Di antaranya diadopsi dari FAA, CASA, JAA dan Transport Canada. Untuk anggota IATA, audit ini gratis. Pada tahun 2009 ini, IATA telah menganggarkan USD 8 juta untuk mengaudit keselamtan penerbangan seluruh anggotanya.

Selain anggota IATA, IOSA juga telah diminati oleh 84 maskapai non-anggota. "Pada tahun ini kita juga menganggarkan 3 juta dolar AS untuk membangun kerjasama program keselamatan dengan 180 maskapai lain lagi di seluruh dunia," kata Bisignani dalam siaran persnya.

Satu-satunya maskapai Indonesia yang menjadi anggota IATA adalah Garuda Indonesia yang telah menyelesaikan audit IOSA-nya pada Juni 2008 lalu. Berbekal audit tersebut, Garuda sat ini tengah berjuang untuk dapat membuka larangan terbang yang diterapkan Uni Eropa bagi dunia penerbangan Indonesia. (roda kemudi)

Proyek Stimulus Perhubungan Terancam Molor

Departemen Perhubungan hingga saat ini belum mendapat surat daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) stimulus dari Departemen Keuangan. Tertundanya surat ini menyebabkan pelaksanaan program stimulus molor hingga beberapa pekan.

Menteri Perhubungan Jusman Safii Djamal mengatakan, kajian program-program yang diusulkan kementrian dan lembaga berada di Departemen Keuangan. "Sampai batas yang disepakati, pada 18 Maret, usulan program proyek stimulus dibahas di situ," kata Menhub usai membuka International Workshop Climate Information Seervice di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (24/3).

Pembahasan di Departemen Keuangan itu, dilakukan bersama dengan Panitia Anggaran dan komisi teknis. Pada proses ini, akan diputuskan proyek mana saja yang bisa ditetapkan dalam paket stimulus. "Artinya sesuai hak bujet DPR, ada proyek di daerah X dan Y, yang mungkin bisa memperoleh dana atau tidak," papar Menhub.

Setelah pembahasan, Menhub Jusman mengatakan, seharusnya Departemen Perhubungan menerima DIPA. "Tetapi sampai saat ini, kami belum terima," ujarnya.

Departemen Perhubungan, lanjut Menhub, mendapat alokasi Rp 2,2 triliun dari alokasi stimulus tambahan di APBN sebesar Rp 12,2 triliun. Jumlah ini lebih kecil dari yang diajukan, yaitu sebesar Rp 3 triliun. "Itu pun setelah kami cermati, ternyata ada alokasi yang tidak sesuai," jelasnya.

Proyek yang tidak sesuai itu, antara lain pembangunan dermaga senilai Rp 58 miliar. Akibatnya, dari total stimulus Rp 2,2 triliun, masih harus dikurang lagi Rp 58 miliar. (roda kemudi)