Pages

Friday, July 23, 2010

AP II Akan Fokus Bisnis Jasa Bandara

Direktur Utama PT Angkasa Pura II Tri S Sunoko menegaskan, seiring dengan akan dipisahkannya pelayanan navigasi udara (air traffic services/ATS) dari struktur bisnis perusahaan tersebut, perseroan akan memfokuskan pengembangan usaha pada bisnis jasa bandara. Hal itu ditegaskan Tri seusai dilantik menjadi pimpinan puncak perusahaan tersebut, Jumat (23/7).

Menurut Tri Sunoko, pengalihan bisnis utama perseroan dari ATS menjadi bisnis jasa bandara merupakan hal utama yang harus dilakukan perusahaannya ke depan. ”Karena ATS dipisahkan, dari segi pendapatan kita memang akan berkurang. Karena itu, kami harus melihat peluang bisnis pengganti hilangnya pendapatan itu," ungkapnya, tanpa menyebut secara pasti berapa potensi kehilangan pendapatan tersebut.

Dipaparkan, beberapa bisnis jasa bandara yang akan diutamakan ke depan oleh AP II tersebut antara lain dari sisi layanan kargo serta layanan penumpang pesawat. "Untuk kargo, rencana direksi yang lama bahwa di Bandara Soekarno-Hatta harus dibangun terminal khusus kargo akan tetap dilanjutkan. Sekarang kan bentuknya hanya pergudangan dan kapasitasnya kecil," imbuhnya.

Selain bisnis kargo, kapasitas terminal penumpang di bandara terbesar di Indonesia itu menurutnya juga harus ditambah. Sehingga pemasukan dari Passenger Service Charge (PSC) bisa meningkat. "Untuk jangka pendek sampai panjang, kapasitas Soekarno-Hatta harus ditambah. Karena saat ini bandara itu sudah jenuh," jelas Tri.

Disebutnya, Bandara Soekarno-Hatta di desain untuk melayani penumpang hanya sampai kapasitas 18 juta penumpang per tahun. Namun kenyataannya sekarang bandara tersebut sudah melayani sampai 38 juta penumpang per tahun.

"Pada 2013 atau 2014, terminal 1, 2, dan 3 bandara itu ditargetkan sudah bisa bertambah kapasitasnya menjadi 38 juta penumpang. Untuk jangka panjang, sekitar 2020 kapasitasnya rencananya akan menjadi 65 juta penumpang. Tapi itu masih panjang," imbuh Tri.

Untuk memastikan seluruh rencana pengembangan itu berjalan lancar, Tri mengaku akan memilah pekerjaan apa yang bisa dikerjakan langsung karena merupakan wewenang direksi BUMN. Serta pekerjaan apa yang membutuhkan pembicaraan dan kesepakatan dengan pihak lain. "Termasuk keperluan pendanaan rencana pengembangan itu. Akan dilihat, berapa banyak yang bisa dibiayai kas AP II sendiri dan berapa banyak yang harus melalui pinjaman," pungkasnya. (roda kemudi)

Tri Sunoko: AP II Andalkan Soetta dan Kualanamu

PT Angkasa Pura (AP) II akan mengandalkan Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng dan Bandara Kualanamu untuk menyerap potensi pendapatan dari kebijakan liberalisasi penerbangan ASEAN atau Asean Open Sky 2015.

"Bukan hanya Soekarno-Hatta, tetapi juga Kualanamu yang ditargetkan selesai 2012 jadi andalan Open Sky," kata Direktur Utama AP II Tri S Sunoko, Jum'at (23/7).

Menurut Tri, dua bandara itu akan menjadi tulang punggung perseroan dalam melayani seluruh potensi penerbangan internasional sejak kebijakan itu diberlakukan.

"Apalagi Medan itu kan dekat dengan Singapura dan Kualalumpur. Karena itu kami akan genjot supaya bisa bersaing dengan dua bandara milik negara itu," pungkasnya. (kontan.co.id)

Susunan Direksi AP I dan AP II Dirombak

Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merombak susunan dewan direksi PT Angkasa Pura (AP) I dan II. Meneg BUMN Mustafa Abubakar yang melakukan pelantikan tersebut, Jumat (23/7), mengungkapkan, proses penggantian jajaran direksi ini merupakan bagian dari penyegaran sistem birokrasi untuk kian mengoptimalisasikan peran bandara sebagai pintu gerbang utama bangsa.

Mustafa melantik Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Tri S Sunoko menjadi Direktur Utama PT AP II untuk menggantikan dirut sebelumnya, Eddie Haryoto. Sedangkan untuk menggantikan kepemimpinan Bambang Darwoto di PT AP I , ditunjuk Tommy Soetomo yang sebelumnya menjabat Direktur Keuangan PT AP II.

Secara lengkap, di jajaran Direksi PT AP II, Mustafa melantik Rinaldo J. Aziz sebagai Wakil Dirut untuk mendampingi Tri Sunoko. Pada rezim Edie Haryoto, Rinaldo juga menempati posisi yang sama. Sementara pada posisi Direktur Operasi dan Teknik dipilih Salahudin Rafi yang sebelumnya menjabat Manager Operasi Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta. Untuk mengisi jabatan Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha, dilantik Sulistio Wijayadi. Selanjutnya, Laurensius Manurung yang sebelumnya menjabat Direktur Keuangan PT AP I didaulat menepati posisi yang sama di AP II. Sementara jabatan Direktur Personalia dan Umum diberikan kepada Endang A. Sumiarsa yang mantan Kepala Cabang PT AP II di Bandara Polonia Medan.

Kemudian untuk mendampingi Tommy Soetomo dalam jajaran direksi PT AP I, Meneg Mustafa melantik Harjoso Tjatur Prijanto sebagai Direktur Operasi dan Teknik, Robert Daniel Waloni sebagai Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha, Gunawan Agus Subrata sebagai Direktur Keuangan, serta Yushan Sayuti sebagai Direktur Personalia dan Umum. Sementara untuk mengawasi kinerja direksi perusahaan tersebut, dilantik Effendi Batubara sebagai Komisaris Utama perseroan. (roda kemudi)

Thursday, July 15, 2010

Pemudik Sepeda Motor 2010 Diprediksi Capai 3,6 Juta Unit

Sepeda motor masih diprediksi akan mendominasi jalan raya pada masa pelaksanaan angkutan Lebaran 2010 mendatang. Pemerintah memprediksi akan terjadi peningkatan penggunaan kendaraan pribadi beroda dua itu hingga 15 persen dibandingkan tahun lalu.

Data Kementerian Perhubungan menyebutkan, jumlah sepeda motor yang akan berada di jalan raya selama masa angkutan Lebaran nanti berkisar hingga 3.617.666 unit. Sedangkan pada masa angkutan Lebaran 2009, jumlah sepeda motor yang digunakan pemudik mencapai 3.146.945 unit, atau lebih rendah sekitar 15 persen dibandingkan jumlah yang prediksi pada 2010 ini.

Tercatat, dari tahun ke tahun penggunaan sepeda motor selama arus mudik terus mengalami peningkatan. Pada masa angkutan Lebaran 2009 sendiri, pertumbuhan sepeda motor di jalur mudik melonjak hampir 38 persen dibandingkan masa yang sama pada 2008 yang mencapai 2.285.195 unit. Kondisi tersebut memicu pemerintah untuk terus melakukan antisipasi guna menekan pertumbuhannya di jalan raya, seiring upaya pemerintah menekan angka kecelakaan di jalan raya yang juga didominasi oleh sepeda motor. Hal itu mengingat Pemerintah tidak bisa melarang masyarakat untuk memilih jenis kendaraan apa yang akan mereka gunakan untuk mudik.

Salah satu antisipasi yang dilakukan Pemerintah untuk mengurangi populasi sepeda motor di jalan saat mudik adalah dengan menyediakan sarana khusus pengangkutan sepeda motor menggunakan moda angkutan kereta api. ”Sepeda motornya tidak harus dinaiki untuk mengurangi potensi kecelakaan, tetapi masyarakat tetap bisa bersilaturahmi di kampung dengan sepeda motor mereka. Ini jauh lebih praktis dan aman,” jelas Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub Bambang S Ervan, Kamis (15/7).

Selain sarana kereta api, Bambang menambahkan, wacana untuk melibatkan sarana angkutan laut untuk membawa sepeda motor pemudik ke kampung halaman juga tengah dibahas Pemerintah saat ini. ”Semua alternatif terbaik, aman dan praktis, diupayakan pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat saat mudik nanti,” imbuhnya.

Tidak hanya sepeda motor, Bambang menambahkan, volume kendaraan pribadi roda empat pada jalur-jalur mudik tahun ini juga diperkirakan mengalami peningkatan hingga 4,6 persen dibandingkan 2009, yaitu dari 1.313.495 unit menjadi 1.373.916 unit.

Untuk mengantisipasi penumpukkan kendaraan, menurutnya, selain menyiapkan rekayasa manajemen lalu lintas di jalur-jalur favorit dan jalur rawan kemacetan, Pemerintah juga menyiapkan jalur-jalur alternatif bagi para pemudik. (roda kemudi)

Pemerintah Bentuk Tim Advokasi Tumpahan Minyak di Laut Timor

Pemerintah membahas proses penuntutan penggantian ganti rugi akibat tumpahan minyak dari kilang Montara milik PTTEP Australasia, di Laut Timor. Rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Perhubungan Freddy Numberi selaku ketua Tim Nasional Penanggulangan Tumpahan Minyak Laut Timor, digelar di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu (14/7).

Menhub Freddy usai rakor tersebut menyatakan, tim advokasi akan dibentuk untuk membahas khusus proses penggantian rugi itu telah dibentuk. Termasuk di dalamnya melakukan verifikasi terhadap besaran nilai kerugian akibat dampak pencemaran, yang diperkirakan mencapai angka Rp 247 miliar.

Ditegaskan, proses verifikasi terhadap temuan sementara nilai kerugian yang akan dituntut pembayaran ganti ruginya kepada PTTEP Australasia tersebut sangat diperlukan. Hal itu agar seluruh tuntutan tidak sertamerta dan bisa dipertanggungjawabkan. Tim berskala nasional tersebut, menurutnya, tidak hanya beranggotakan personel dari instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, tetapi juga melibatkan peran masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM).

”Tim kita bentuk hari ini dan akan langsung mulai bekerja. Mudah-mudahan keputusannya bisa didapat sesegera mungkin. Tim ini akan membahas ganti rugi, berapa yang akan kita tuntut berdasarkan data kredibel, valid, dan bisa dipertangungjawabkan. Itu yang paling penting. Nanti, apa pun keputusannya, dia (PTTEP Australasia) harus bisa menerima,” ujarnya.

Selain mengkalkulasi ganti rugi, lanjut Menhub, tim yang diketuai perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup tersebut juga ditugaskan untuk melakukan pembicaraan dengan perusahaan yang menjadi operator kilang Montara perihal penggantian rugi. ”Tim dengan perusahaan akan mencocokkan angka kerugian yang didapat oleh masing-masing pihak. Kita semua berharap, peristiwa semacam ini tidak terulang lagi di masa mendatang,” lanjutnya.

Menurut Data Badan Riset Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengutip Australian Marine Safety Authority (AMSA) menyebutkan, tumpahan minyak akibat meledaknya kilang Montara di Blok Atlas Barat Laut Timor pada 21 Agustus 2009 lalu itu telah mencemari sekitar 56.440 kilometer per segi perairan di sekitarnya dengan estimasi tumpahan mencapai 400 barrel per hari (64 ton/hari).

Dari total penyebaran tumpahan, seluas 16.40 kilometer per segi di antaranya masuk ke wilayah perairan Indonesia. Tim Nasional Penanggulanan Tumpahan Minyak Laut Timor menghitung, pencemaran ini berpotensi menimbulkan kerugian total hingga mencapai Rp 247 miliar, dengan nilai kerugian langsung sebesar Rp 42 miliar. Dari total potensi kerugian, nilai kerugian akibat rusaknya lingkungan perairan yang mencapai Rp 64,6 miliar; lingkungan pantai Rp 16,8 miliar; terumbu karang Rp 153,9 miliar; dan  budidaya rumput laut sebesar Rp 11,5 miliar. (roda kemudi)