Pages

Wednesday, December 23, 2009

KNKT: Merpati Tergelincir di Makassar Masuk Kategori Accident

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) memasukkan peristiwa tergelincirnya pesawat Merpati Nusantara Airlines nomor penerbangan MZ 766 di runway Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, ke dalam kategori accident (kecelakaan). Saat ini KNKT tengah memeriksa data hasil rekaman black box pesawat tersebut untuk menelusuri penyebab kecelakaan.


”Karena, meski tidak menelan korban jiwa, ada struktur pesawat yang rusak. Ada wringcle (kerutan) pada bodi bagian depan sebelah kiri. Selain itu, engine-nya juga kena. Jadi, ini masuk dalam kategori accident, bukan insiden. Garuda yang pecah ban di Denpasar (Bali) sebelumnya juga sama, masuk kategori accident karena ada kerusakan yang ditimbulkan sebagai akibatnya,” jelas Ketua KNKT Tatang Kurniadi di kantornya, Jakarta, Rabu (23/12).

Dipaparkan Tatang, kerusakan struktur yang terjadi pada pesawat jenis jenis Boeing 737-300 dengan register PK-MDH itu diduga akibat hentakan keras yang terjadi saat melakukan pendaratan. Pesawat yang tengah melayani penerbangan untuk tujuan Surabaya-Makassar-Jayapura itu, menurutnya, turun terlalu cepat dan mengalami perubahan udara drastis pada ketinggian sekitar 50 feet.

”Hentakan keras saat landing terjadi karena pesawat terkena hampa udara. Untuk memastikan, sekarang KNKT sedang membongkar black box pesawat itu di laboratorium,” imbuh Tatang, yang baru saja kembali dari Makassar untuk mengambil black box pesawat Merpati tersebut.

Pesawat yang mengangkut 100 orang penumpang ini tergelincir setelah ban bagian depannya pecah pada Senin (21/112) dini hari lalu, sekitar pukul 02.00 WITA. Peristiwa tersebut terjadi setelah pesawat melakukan penerbangan sekitar dua jam dari Surabaya.

Tatang menyebutkan, selama kurun tiga tahun terakhir telah terjadi 13 kasus serupa. Tahun 2009 ini saja, terdapat delapan kasus pesawat pecah ban. (roda kemudi)

Thursday, November 5, 2009

KPK Tetapkan Mantan Dirjen Perkeretaapian Jadi Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Mantan Direktur Jenderal Perkeratapian Soemino Eko Saputro sebagai tersangka. Menurut Deputi Bidang Penindakan Ade Raharja, Soemino diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi hibah kereta listrik eks Jepang di Departemen Perhubungan tahun 2006-2007.


Ade menambahkan pengiriman kereta itu diduga menaikkan biaya pengiriman kereta tersebut dari Jepang. "Ada kemahalan ongkos," kata dia di Komisi III bidang Hukum DPR, Jakarta, rabu 4 November 2009.

Hibah tersebut bermula ketika Jepang tidak lagi menggunakan kereta listrik sejak tahun 1998-1999. Kebijakan itu berlaku karena Jepang memberlakukan Undang-undang Lingkungan Hidup yang melarang penggunaan
refrigent freon pada Air Conditioner (AC) di kendaraan umum.

Indonesia merupakan satu-satunya negara yang sistem transportasi kereta rel listrik (KRL) yang sama dengan Jepang. Tahun 2004, melalui PT Kereta Api pemerintah membeli 16 unit KRL kepada Itocu Corporation Japan dengan harga 8 Juta Yen per unit KRL seri 103. Biaya tersebut termasuk angkut dan transaksi. Tahun 2005 PT KA kembali membeli 16 unit KRL seri 8000 pada Tokyu Corporation dengan harga yang sama.

Namun, 30 November 2006, ditandatangani kontrak pengangkutan 60 unit kereta tipe 5000 milik Tokyo Metro dan tipe 1000 milik Toyo Rapid hibah eks Jepang itu antara Satuan Kerja Pengembangan Sarana Kereta Api dengan Sumitomo Corporation. Kontrak tersebut menyebutkan nilai per unitnya mencapai 9,9 yen termasuk biaya angkut dan asuransinya.

Dua tipe itu merupakan tipe yang generasi 1 dan 5 yang tergolong tua. Indonesia Corruption Watch menduga ada kerugian negara mencapai 570 juta yen. (vivanews)

Friday, October 30, 2009

Dephub Selidiki Insiden Lepasnya Ban Garuda

Departemen Perhubungan dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) langsung mengirimkan inspektor dan investigatornya untuk menyelidiki lepasnya ban pesawat Garuda Indonesia tujuan Jakarta-Banda Aceh di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, Jumat (30/10).


”Sudah diutus inspektor dari DKUPPU (Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara) Ditjen Perhubungan Udara untuk memeriksa pesawat tersebut di Cengkareng,” jelas Kepala Pusat Komunikasi Publik Dephub Bambang S Ervan di Jakarta, Jumat.

Pesawat yang membawa total 49 orang penumpang, terdiri dari 45 penumpang kelas ekonomi dan empat penumpang kelas ekonomi itu lepas landas dari landasan pacu Soekarno-Hatta pukul 08.14 WIB. Beberapa saat setelah meninggalkan bumi, ban sebelah kiri bagian dalam (main wheel No.2) dari pesawat dengan nomor penerbangan GA 142 itu terlepas.

Sebelum mendarat kembali ke bandara asal, pilot terlebih dahulu membawa pesawat untuk berputar-putar di udara selama sekitar satu jam. Hal itu dilakukan untuk mengurangi jumlah bahan bakar agar bobot maksimal pesawat saat mendarat (maximum landing weight) terpenuhi.

Tidak ada korban akibat insiden ini. Pesawat landing dengan lancar pukul 09.35 WIB. Seluruh penumpang dialihkan dengan pesawat pengganti yang terbang pukul 11.00 WIB. Pesawat penggantinya adalah Boeing 737-500 dengan nomor penerbangan yang sama.

Menurut Bambang, selain memeriksa penyebab lepasnya ban, para inspektur Ditjen Perhubungan Udara yang dikirimkan beberapa saat setelah diketahui terjadinya tersebut, juga akan meneliti riwayat perawatan rutin pesawat jenis Boeing 737-300 beregristrasi PK-GGQ tersebut. Pesawat, kata Bambang, tidak akan diterbangkan hingga pemeriksaan dan perbaikan selesai dilakukan.

Sementara itu, Juru Bicara KNKT JA Barata menambahkan, institusinya juga telah mengutus dua orang investigator untuk menyelidiki penyebab lepasnya ban pesawat Garuda. ”Yaitu Kapten Chaerudin sebagai Inspector In Charge (IIC) dan investigator Sulaeman. Mereka akan menyelidiki apakah lepasnya ban akibat faktor maintenance atau akibat kelelahan material (fatigue),” jelasnya. (roda kemudi)

Ban Garuda Lepas, Bandara Soetta Ditutup Sementara

Insiden lepasnya salah satu ban pesawat Garuda Indonesia saat lepas landas di Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat pagi tadi, sempat membuat bandara internasional tersibuk di Indonesia itu ditutup untuk sementara.


”Seluruh penerbangan menuju Soekarno-Hatta kami alihkan. Penutupan ini kami lakukan sekitar satu jam, setelah dipastikan tidak ada masalah dan aman, bandara langsung kami buka kembali,” jelas Kepala Administrator Bandara Soekarno-Hatta Edward A Silooy ketika dihubungi.

Silooy menambahkan, penutupan itu dilakukan antara pukul 09.00-10.00 WIB. Pembukaan bandara, menurutnya, dilakukan setelah bandara dipastikan aman dan landasan pacu yang digunakan untuk mendaratkan pesawat secara darurat.

Pendaratan darurat yang dilakukan sang pilot, Jhonny Siregar, tersebut tidak menyebabkan kerusakan pada landasan pacu. Karena, jelasnya, meski salah satu bannya terlepas, pesawat tetap bisa mendarat dengan mulus. ”Yang lepas hanya ban kiri bagian dalam, tetapi ban lain di bagian luar berfungsi dengan baik sehingga pendaratan bisa dilakukan. Pilotnya cukup piawai dalam mengendalikan pesawat sehingga tidak ada akibat buruk yang terjadi. Dia (Jhonny Siregar) patut diacungi jempol,” ujarnya.

Meski pendaratan darurat bisa dilakukan dengan lancar, pihaknya tetap melakukan prosedur antisipasi pendaratan darurat. Antara lain menyiapkan kendaraan pemadam untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran saat pendaratan gagal dilakukan. Selain itu disiapkan pula sejumlah kendaraan ambulans untuk persiapan evakuasi korban. (roda kemudi)

Ban Garuda Copot di Udara Saat Lepas Landas

Pesawat Garuda Indonesia GA 142 tujuan Jakarta-Banda Aceh terpaksa melakukan pendaratan darurat karena salah satu bannya terlepas di uadara, sesaat setelah melakukan lepas landas (take off) di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, Jumat (30/10).


Juru Bicara Garuda Pujobroto saat dikonfirmasi menjelaskan, roda pesawat jenis Boeing 737-300 registrasi PK-GGQ yang lepas itu adalah roda sebelah kiri bagian dalam (main wheel No.2). Pesawat yang dipiloti Kapten Jhonny Siregar itu lepas landas pukul 08.14 WIB dengan membawa 49 orang penumpang, 45 orang di kelas ekonomi dan empat penumpang kelas bisnis.

”Lepasnya ban dirasakan oleh Kapten Jhonny Siregar. Sesuai standar prosedur keselamatan penerbangan, pilot memutuskan untuk RTB (return to base) atau terbang kembali ke bandara asal,” Pujobroto menambahkan.

Sebelum mendarat kembali ke bandara asal, pilot terlebih dahulu membawa pesawat untuk berputar-putar di udara selama sekitar satu jam. Hal itu dilakukan untuk mengurangi jumlah bahan bakar agar bobot maksimal pesawat saat mendarat (maximum landing weight) terpenuhi.

Pujo menambahkan, tidak ada korban akibat insiden ini. ”Pesawat landing dengan lancar pukul 09.35 WIB. Seluruh penumpang sudah kami alihkan dengan pesawat pengganti. Mereka terbang pukul 11.00 WIB ke Aceh,” sambung Pujobroto.

Pesawat pengganti yang digunakan Garuda untuk mengangkut penumpang menuju Serambi Mekkah itu adalah Boeing 737-500 registrasi PK-GGA dengan nomor penerbangan yang sama. (roda kemudi)

Wednesday, October 28, 2009

Diduga Terlibat Korupsi, Polisi Tahan Dirkeu PT KA

Satuan Tindak Pidana Korupsi Polda Jabar resmi menahan Direktur Keuangan Pt Kereta Api Achmad Kuncoro terkait kasus dugaan korupsi investasi PT Kereta Api ke PT Optima Karya Capital Management (OKCM). "Kita lakukan penahanan setelah ditetapkan sebagai tersangka," kata Kasat Tipikor Polda Jabar Sony Sonjaya kepada detikbandung via telepon, Rabu (28/10/2009).
Penahanan Achmad Kuncoro di tahanan Mapolda Jabar, imbuh Sony, dilakukan sekitar pukul 19.00 WIB setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan terhadap Achmad Kuncoro. Sebelumnya, Achmad dua kali mangkir dari pemeriksaan penyidik Polda Jabar.


Sebelumnya, polisi telah menetapkan dua tersangka terkait dugaan korupsi di tubuh PT KA. Selain Achmad Kuncoro, Polisi menetapkan Direktur Utama PT Optima Haryono Kusuma sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Kasus bermula saat kerjasama penyertaan modal antara PT KA dengan OKCM di bulan Juli-Desember 2008 sebesar Rp 100 miliar. Dalam perjanjian tersebut OKCM memberikan jaminan aset sebesar Rp 120 miliar kepada PT KA.

Dalam kerjasama tersebut PT KA dijanjikan mendapat keuntungan 11 persen dari nilai yang ditanamkan ke OKCM dan pengembalian modal pokok di akhir kerjasamanya.

Namun sampai dengan batas kerjasama yang ditentukan, OKCM tidak membayarkan keuntungan 11 persen dan dana pokok sesuai dengan yang dijanjikan. Begitu pula dengan aset yang dijaminkan tidak dapat dicairkan oleh PT KA. (detik)

Pesawat Gagal Take Off, Pilot AS Tewas

Sebuah pesawat bermesin tunggal jenis Beechcraft Bonanza A36, terjatuh dan terbakar hebat di landasan pacu Kalamazoo Battle Creek International Airport, Michigan, AS, Selasa (27/10), pagi waktu setempat. Diduga, kecelakaan yang menewaskan pilot pesawat nahas itu terjadi akibat adanya kerusakan pada mesin yang membuat pesawat gagal lepas landas.

Sebagaimana diberitakan laman media lokal, Newschannel3, lokasi terjatuhnya pesawat berada sekitar 2200 blok dari East Kilgore Road. Pesawat yang hanya ditumpangi pilotnya seorang ini terjatuh di sebuah area parkir jalan tersebut.

Menurut sumber dari otoritas setempat, saat kecelakaan terjadi, sang pilot hendak membawa terbang pesawatnya menuju menuju Muskoka, Ontario.

Sehari sebelumnya, pesawat jet eksekutif milik British Aerospace BAe-125-800B yang mengangkut lima pnumpang termasuk awak, terjatuh di sebuah hutan yang berjarak sekitar 3 km (1.9 miles) dari Minsk-2 International Airport, Belarusia, Senin (26/10), pukul 18:35 waktu setempat.

Laman Air Safety Network menyebutkan, pesawat beregistrasi RA-02807 yang dioperasikan S-Air dengan nomor penerbangan RLS9607 itu terbang dari Moskva-Vnukovo Airport, Russia. Dalam penerbangannya menuju Minsk, pesawat tiga-tiba terjatuh saat berusaha mendekati runway 31 bandara Minks-2. Akibat kecelakaan itu, badan pesawat nahas tersebut hancur berantakan. (roda kemudi)

Pilot Sibuk Main Laptop di Kokpit, Pesawat Salah Mendarat

Lembaga Administrasi Penerbangan Federal Amerika Serikat (FAA), Selasa 27 Oktober 2009, mencabut lisensi dua pilot dari maskapai penerbangan Northwest Airlines. Mereka dianggap bertindak lalai menjalankan tugas sebagai pilot sehingga membuat pesawat mereka tersasar jauh dari bandara tujuan sehingga terlambat mendarat

Kedua pilot itu adalah Kapten Timothy Cheney (53) dan Opsir Pertama Richard Cole (54). Pada Rabu pekan lalu, 21 Oktober 2009, kedua pilot menerbangkan pesawat Northwest dari Kota San Diego, negara bagian California, menuju bandar udara Minneapolis-St.Paul di negara bagian Minnesotta.



Namun, berkat kecerobohan mereka, pesawat itu malah nyasar ke arah kota Denver, negara bagian Colorado, atau sejauh 150 mil (sekitar 241 km) dari bandara tujuan. Pesawat Airbus A320 saat itu membawa 144 penumpang dan 3 awak kabin.

FAA menilai, kecerobohan kedua pilot tak terampuni karena mereka sempat kehilangan kontak dengan petugas lalu lintas udara di bandara tujuan selama 78 menit. "Kedua pilot mengaku kepada penyelidik bahwa mereka sempat bercakap-cakap sehingga tidak melakukan komunikasi dengan petugas lalu lintas udara," demikian pernyataan FAA seperti yang dikutip stasiun televisi CNN.

Setelah diselidiki, kedua pilot ternyata mengaku bahwa saat itu mereka sedang sibuk dengan komputer laptop masing-masing. Padahal, peraturan perusahaan melarang pilot membawa laptop ke ruang kokpit, apalagi sampai menggunakannya di tengah menjalankan tugas.

Keduanya mengaku sengaja membawa laptop masing-masing dalam rangka menyusun sistem penjadwalan terbang. Cole mengaku saat itu ingin mengajari Cheney sistem penjadwalan terbang melalui laptop.

Namun, kedua pilot tidak sadar akan posisi terkini pesawat mereka sebelum akhirnya mendapat panggilan radio dari seorang awak kabin lima menit dari jadwal dimana seharusnya pesawat mulai mendarat. Mereka sadar pesawat sudah tersasar jauh saat awak meminta perkiraan waktu pendaratan.

Mereka padahal merupakan pilot berpengalaman. Cheney, yang direkrut sejak 1985, memiliki lebih dari 20.000 jam terbang. Cole, yang direkrut sejak 1997, memiliki 11.000 jam terbang.

Kendati berpengalaman, FAA menilai bahwa kedua pilot sudah melakukan kesalahan fatal sehingga patut dihukum berupa pencabutan lisensi terbang masing-masing. Mereka kini punya waktu 10 hari untuk mengajukan banding atas keputusan FAA, yang segera berlaku. (vivanews)

Tuesday, October 27, 2009

Menhub: Terminal 1 Soekarno-Hatta Amburadul

Menteri Perhubungan Freddy Numberi mengkritik kondisi pelayanan publik di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Bahkan Menhub menilai pelayanan publik di terminal yang dikelola PT Angkasa Pura (AP) II tersebut masih amburadul. ”Masih ada pedagang, atau tukang semir yang berlalu lalang di sana. Masih banyak orang duduk-duduk sembarangan dan membuang puntung rokok di lantai, padahal sudah disediakan tempatnya. Saya juga masih mendengar banyak keluhan tentang kondisi toilet di sana,” ungkap Menhub saat melakukan kunjungan kerja ke bandara tersibuk di Indonesia tersebut, Selasa (27/10).

Dalam kunjungannya itu, Menhub menyempatkan diri untuk memasuki satu per satu toilet di Terminal 1A, setelah sebelumnya melakukan peninjauan ke Terminal 3. Dia berharap, kondisi yang tampak dan kenyamanan yang dirasakan di Terminal 3 bisa dirasakan di seluruh bandara yang ada di Indonesia.

”Kalau semua bandara di Indonesia seperti Terminal 3, bagus. Tetapi Terminal 1 masih amburadul,” ujarnya. Menhub meyakini, kenyamanan dan ketertiban di setiap bandara bisa diupayakan. Karena menurutnya, Indonesia bukanlah negara miskin yang akan menemui kendala permodalan untuk mewujudkan hal tersebut. Di satu sisi, dia juga menambahkan, ”Orang pintar juga banyak di negara kita. Kita harus bisa lebih baik dari Singapura,” tegasnya.

Atas dasar itu, PT AP II selaku pengelola bandara internasional tersebut diminta untuk terus mengupayakan peningkatkan kualitas pelayanannya. Menhub meminta PT AP II untuk memerhatikan hal-hal kecil yang justru dapat berdampak besar terhadap pencerminan dan pencitraan jati diri bangsa Indonesia di mata wisatawan asing. Hal itu mengingat bandara merupakan salah satu penghubung utama Indonesia dengan dunia internasional.

Toilet, kata Menhub, kerap dijadikan tolok ukur penilaian sebuah kepribadian bangsa. ”Yang pertama dilihat orang asing itu toilet. Kalau dia masuk lihat toilet kotor, dia akan langsung bilang kalau semua orang Indonesia itu jorok-jorok,” ujarnya. ”Jadi, ini soal kepribadian yang tidak bisa dibiarkan seenaknya. Kamar mandi, WC, semua harus terjaga dengan baik. Tidak ada alasan tidak bisa,” lanjutnya.

Kemudian terkait banyaknya pedagang maupun penyemir sepatu liar yang berkeliaran di area publik terminal di bandara, menurut Menhub hal tersebut bisa disiasati tanpa harus menghilangkan keberadaan mereka. Justru sebaliknya, keberadaan mereka bisa diberdayakan sebagai bagian dari pelayanan publik.

”Tukang semir atau pedagang itu tidak perlu diusir, tetapi sediakan mereka tempat yang layak dan tepat. Jangan keluarkan mereka dari sistem, tetapi jadikan mereka sebagai bagian dari sistem tanpa harus merusak sistem. Ini yang harus dipikirkan. Di luar negeri, tukang semir itu disediakan booth khusus, mereka tidak liar dan itu malah menjadi bagian dari pelayanan,” papar Menhub.

Program Sepanjang Masa

Menhub menekankan bahwa pelayanan publik di seluruh fasilitas infrastruktur transportasi harus menjadi prioritas para pengelola dan operator angkutan yang beroperasi di sana. Keteraturan, kedisiplinan, dan kebersihan merupakan hal-hal pokok yang harus dijadikan fokus dalam mengupayakan peningkatan kenyamanan terhadap penumpang. ”Pelayanan publik itu bukan program sementara, tidak hanya 100 hari, sebulan atau setahun, tetapi ini program sepanjang masa,” tegasnya.

Untuk merealisasikan hal tersebut, lanjut dia, dibutuhkan pemimpin tegas yang tidak hanya duduk manis dan menerima gaji besar. Di Indonesia, menurut Menhub, terutama pada instansi maupun lembaga yang erat kaitannya dengan pelayanan publik, masih banyak terdapat pemimpin yang kurang berkompeten dalam menjalani tugas.

”Ada leaked of managerial skill di sini. Kalau memang tidak mampu, bilang saja biar nanti cepat kita ganti sama orang yang mampu,” ujar Menhub.

Ditambahkan Menhub, upaya penciptaan kenyamanan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bandara tidak hanya menjadi tanggung PT AP II selaku pengelola. Di sisi lain, maskapai sebagai operator penerbangan juga dituntut kontribusinnya untuk menjaga sistem agar tetap berjalan dengan baik. (roda kemudi)

Kepala Stasiun Jakarta Kota dan Wakilnya Dicopot

Pelayanan publik benar-benar menjadi sorotan utama Menteri Perhubungan Freddy Numberi dalam mewujudkan sistem transportasi ideal yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Karena dianggap lalai dalam menjalani fungsi dan tanggungjawabnya, Menhub Freddy meminta Kepala Stasiun Kereta Api Jakarta Kota, Jatun, dan wakilnya, Suyatno, untuk dicopot. Menhub Freddy menuturkan, keputusan untuk mengeluarkan rekomendasi pencopotan dua pejabat tinggi di stasiun terbesar dan terpadat di Indonesia itu, berawal dari inspeksi mendadak yang dilakukannya pada Senin (26/10) lalu.

”Sewaktu saya sidak kemarin, saya lihat Stasiun (Jakarta) Kota kotor sekali dan berantakan. Saya cari kepala stasiun dan wakilnya juga tidak ada. Saya sudah perintahkan Dirjen (Perkeretaapian) untuk mengganti kepala stasiun dan wakilnya itu. Mudah-mudahan hari ini mereka sudah diganti,” ujar Menhub di sela kunjungan ke Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Selasa (27/10).

Dipaparkan Menhub, baik kepala stasiun maupun wakilnya adalah orang yang paling bertanggungjawab di lokasi tempat mereka bekerja. Kepala stasiun maupun wakilnya adalah pemimpin sekaligus pejabat publik yang senantiasa dituntut harus selalu berada di posnya untuk memantau dan mengendalikan situasi ketika terjadi masalah atau menerima komplain dari masyarakat.

Di mata Menhub, Stasiun Jakarta Kota merupakan salah satu fasilitas publik yang harus selalu dijaga keamanan dan kenyamanannya, sebagaimana bandara dan pelabuhan laut. Karena itu dia tidak mentolerir adanya kondisi yang bisa mengurangi kualitas pelayanan publik di semua lokasi tersebut.

Menhub Freddy membantah bahwa rekomendasi pencopotan dua pejabat Stasiun Jakarta Kota itu sebagai upaya mengejar target 100 hari kerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II. ”Pelayanan publik itu bukan program 100 hari. Tidak ada cerita program 100 hari, ini program sepanjang waktu,” tegasnya.

Tidak hanya melakukan inspeksi di Stasiun Jakarta Kota, di hari yang sama Menhub juga menyempatkan diri untuk meninjau langsung situasi dan kondisi di Pelabuhan Tanjung Priok. ”Sama, di sana juga kotor dan masih berantakan. WC-nya tidak bersih. Saya sudah minta kepada Pelindo untuk mengurusi itu, dan mencari orang yang baik dan pas yang mampu bertanggung jawab di sana. Kita simple saja, kalau tidak bisa bilang, biar kita ganti,” jelas Menhub.

Menurut Menhub, sama halnya dengan bandara, pelabuhan dan stasiun juga bisa dijadikan representasi baik dan buruknya kepribadian bangsa Indonesia oleh masyarakat internasional. ”Di pelabuhan, misalnya, di sana banyak berada kapal-kapal yang membawa pekerja asing. Kalau mereka masuk dan melihat kondisi WC-nya tidak baik, apa yang akan mereka bilang?” kata Menhub.

Demikian pula halnya stasiun kereta api, di mana saat ini tak sedikit wisatawan mancanegara yang memanfaatkan sarana KA untuk pelesiran ke berbagai daerah yang menjadi tujuan wisata. ”Intinya, pelayananan publik harus menjadi prioritas,” pungkas Menhub. (roda kemudi)

Monday, October 26, 2009

Mandala Airlines Gandeng Tiga Perusahaan Migas

PT Mandala Airlines tengah menjajaki kerjasama penerbangan bisnis rutin dengan tiga perusahaan minyak dan gas (migas). Mereka adalah Eni Spa Italia, Star Energy dan Chevron Pacific Indonesia (CPI).

"Kami memiliki sejumlah perusahaan yang sudah masuk daftar untuk menjadi corporate client Mandala. Tahun depan diharapkan bisa dimulai kerjasama," kata Michael Hamelink, Chief Financial Officer Mandala, Senin (26/10).

Menurut Head of Corporate Communication Mandala Trisia Megawati KD, jika ketiga perusahaan migas tersebut jadi menggunakan jasa maskapainya, maka akan semakin banyak perusahaan migas yang masuk menjadi deretan corporate client Mandala.

Saat ini, Mandala sendiri sudah melayani penerbangan untuk Total E&P Indonesie dan ConocoPhillips, serta perusahaan kontraktor batubara PT Pamapersada Nusantara.

"Eni, Star Energy dan Chevron baru selesai melakukan audit terhadap kinerja kami. Jadi memang belum ada keputusan. Untuk tahap awal biasanya perusahaan minyak melakukan audit dulu. Lalu tahap kedua melakukan pembicaraan secara komersial, misalnya hitungan-hitungan berapa saving yang bisa didapat dengan menggunakan Mandala, selain faktor keselamatan," katanya.

Trisia menjelaskan, pekerjaan melayani penerbangan korporat sebenarnya baru dimulai Mandala pada Mei 2008. Sehingga pemasukan yang diterima dari penerbangan korporat masih di bawah 10% dari keseluruhan penerimaan Mandala tahun lalu.

"Target kami, tahun ini pendapatan corporate client naik menjadi 15% dari total revenue. Kontrak terakhir yang kami buat dengan Pamapersada, yaitu 24.000 penerbangan domestik," kata Trisia.

Sekadar mengingatkan, pada 15 April lalu, Pama meneken kerjasama penerbangan dengan Mandala. Pama mengejar target penghematan biaya perjalanan udara sebesar Rp 9 miliar sampai Rp 13,5 miliar dengan mengontrak Mandala Airlines sepanjang 2009.

General Manager Pama, Dede Andarso mengatakan, tahun lalu, perusahaan kontraktor pertambangan itu membelanjakan Rp 45 miliar untuk membeli tiket penerbangan bagi karyawannya.

"Dengan kerjasama ini, kami berharap bisa saving optimal 20 persen sampai 30 persen. Sehingga dengan pertambahan jumlah karyawan, dana yang dibelanjakan untuk perjalanan udara tidak bertambah," kata Dede beberapa waktu lalu. (roda kemudi)

Dephub Bantah Cabut Izin Terbang Pelita Air

Departemen Perhubungan menegaskan tidak pernah mencabut izin terbang pesawat milik maskapai penerbangan Pelita Air. Penghentian pengoperasian sejumlah pesawat Pelita Air sebagaimana yang diberitakan sejumlah media online, Senin (26/10), tersebut terkait jadwal pemeliharaan rutin (maintenance) pesawat.

”Kita tidak pernah mencabut izin terbang Pelita Air. Pesawat itu tidak beroperasi karena memang harus sudah masuk bengkel sesuai siklus inspeksi rutin pesawat. Karena harus masuk bengkel, pesawat maka otomatis tidak akan terbang,” jelas Direktur Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan Herry Bakti S Gumay di Jakarta, Senin malam.

Herry memaparkan, pesawat carter jenis Fokker-28 yang melayani rute Denpasar—Labuan Bajo—Maumere—Kupang serta rute Tambulaka—Ende—Kupang tersebut, saat ini berada di bengkel perawatan pesawat Pelita Air di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten.

Di luar pengecekan seluruh komponen, keberadaan pesawat berkapasitas 85 penumpang itu di bengkel adalah untuk menjalani heavy maintenance, yang salah satunya meliputi modifikasi pintu kokpit (reinforced cockpit door) agar tahan peluru sesuai dengan standar keselamatan penerbangan internasional. Kurun waktu yang dibutuhkan dalam menjalani inspeksi ini berkisar antara 4 minggu hingga sebulan ke depan.

”Pesawat ini harus heavy maintenance atau pemeriksaan di level D-Check, karena sudah memasuki siklus inspeksi 12 ribu jam terbang. Sebelum memasuki level ini, pesawat juga telah menjalani inspeksi rutin sesuai siklus terbangnya, seperti A-Check pada 100 jam terbang, B-Check (600 jam), serta C-Check (3000 jam),” papar Herry.

Ditambahkan Herry, meski pesawat Pelita Air tersebut tidak beroperasi untuk sementara waktu, proses pengangkutan penumpang di rute-rute yang biasa dilayaninya tidak akan terhambat. ”Karena di sana ada pesawat lain, seperti Merpati, Riau Airlines, serta Trigana. Jadi, tidak akan ada masalah,” sambungnya.

Isu Pencabutan Izin Terbang

Sebagaimana diberitakan sejumlah media online, dikabarkan bahwa Departemen Perhubungan telah mencabut izin terbang pesawat milik maskapai penerbangan Pelita Air tersebut. Alasan Dephub melakukan pencabutan itu karena pesawat yang diperasikan Pelita Air dianggap tidak laik untuk terbang.

Dephub, diberitakan, memberikan kesempatan kepada manajemen Pelita Air selama satu bulan sejak 16 Oktober 2009 untuk memperbaiki pesawat milik mereka, sebelum kembali melayani rute penerbangan tersebut. Menyangkut izin rute penerbangan pesawat Pelita Air, izin rute pesawat Pelita Air hingga satu bulan ke depan masih berlaku. Namun, jika hingga tenggat waktu yang diberikan pesawat milik Pelita itu tidak melakukan penerbangan, maka izinnya juga akan dicabut.

Namun, informasi tersebut dibantah Herry Bakti. ”Itu tidak benar,” tegasnya. Dia memaparkan, sesuai dengan aturan internasional, seluruh pesawat yang dioperasikan wajib memenuhi aturan standar keselamatan. Antara lain adalah melengkapi pesawat dengan pintu kokpit anti peluru, penyempurnaan sistem navigasi, dan lain-lain.

”Itu aturan yang wajib dipenuhi penerbangan semua maskapai, deadline-nya sampai 30 November ini. Tetapi, mayoritas pesawat yang beroperasi di kita (Indonesia) saat ini sudah memenuhi seluruh persyaratan itu, karena mayoritas baru. Yang belum mungkin hanya beberapa pesawat saja, seperti pesawat-pesawat yang agak tua. Tetapi tidak semua, hanya beberapa saja,” jelasnya. (roda kemudi)

Izin Terbang Pelita Air Dicabut

Departemen Perhubungan mencabut izin terbang pesawat milik maskapai penerbangan Pelita Air. Alasan Dephub melakukan pencabutan itu karena pesawat yang diperasikan Pelita Air dianggap tidak laikan terbang.

"Izin terbang pesawat Pelita Air sudah dicabut Dephub, karena pesawat mereka tidak laik terbang," kata Kepala Bidang Perhubungan Udara, Yusuf Adoe di Kupang, Senin (26/10).

Selama ini, katanya, pesawat milik Pelita Air melayani dua rute penerbangan di NTT, yakni Denpasar, Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Maumere Kabupaten Sika dan Kupang, sedangkan rute keduanya, yakni Tambolaka di Sumba Barat, Ende dan Kupang.

Dephub, katanya, memberikan kesempatan kepada manajemen Pelita Air selam satu bulan sejak 16 Oktober 2009 untuk memperbaiki pesawat milik mereka, sebelum kembali melayani rute penerbangan tersebut.

"Masa terbang pesawat milik pelita sudah habis, sehingga harus diperbaiki sebelum diterbangkan kembali," katanya.

Menyangkut izin rute penerbangan pesawat Pelita Air, jelasnya, izin rute pesawat Pelita Air hingga satu bulan ke depan masih berlaku, namun jika hingga "dead line" waktu yang diberikan pesawat milik pelita tidak melakukan penerbangan, maka izinnya juga akan dicabut.

"Jika izin dicabut, maka untuk melayani rute tersebut, pelita harus mengajukan izin rute baru," katanya.

Dengan tidak terbangnya pesawat milik pelita, maka jumlah maskapai penerbangan yang beroperasi di NTT menyisahkan delapan maskapai, yakni Lion Air, Batavia Air, Sriwijaya, Garuda, Merpati, Mandala, Riau Air dan Indonesia Air Transport.

"Maskapai Indonesia Air Transport hanya melayani penerbangan Denpasar-Labuan Bajo, khusus untuk pariwisata," katanya. (antara)

Saturday, October 24, 2009

Gempa 7,30 SR, Maluku Diancam Tsunami

Gempa berkekuatan 7,3 pada Skala Richter (SR) terjadi Maluku. Pusat gempa diketahui berada di kedalaman 165 kilometer.

Berdasarkan informasi yang dirilis dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), gempa terjadi pukul 21.40 WIB, Sabtu, 24 Oktober 2009.

Lokasi gempa diketahui pada koordinat 6.23 Lintang Selatan (LS) dan 130.60 Bujur Timur (BT). BMKG mendeteksi pusat gempa berada di kedalaman 165 kilometer.

Gempa yang mengguncang Maluku, tepatnya 209 barat laut Saumlaki-Maluku itu disinyalir berpotensi tsunami. Hingga kini, belum ada informasi terkait korban jiwa, kerusakan, atau luka-luka. (roda kemudi)

Wednesday, October 21, 2009

Tabrakan Kereta di India, 9 Tewas

Tabrakan kereta ekspres dekat kota Agra, India, menewaskan setidaknya sembilan orang pada Rabu pagi, 21 Oktober 2009. Peristiwa ini terjadi di Mathura, 30 kilometer dari Agra.

"Sembilan orang meninggal dan 15 lainnya terluka," kata juru bicara kereta api divisi Agra, Bhupinder Dhillon seperti dikutip laman harian The Age.

Kecelakaan terjadi sekitar pukul 5.30 pagi waktu setempat atau 7.00 WIB. Perwakilan perusahaan kereta api, Rajendra Dutt Tripathi mengatakan tim penyelamat dan tentara masih berusaha membebaskan puluhan penumpang yang terperangkap dalam sebuah gerbong yang keluar dari rel.

Tripathi mengungkapkan tabrakan bermula ketika masinis kereta ekspres yang berangkat dari Goa menuju Delhi tidak memperhatikan sinyal yang meminta dia untuk berhenti. Sinyal diberikan karena kereta ekspres Mewar berhenti setelah seorang penumpang menarik rem darurat.

"Penyelidikan menyeluruh akan dilakukan," ujar Tripathi.

Juru bicara perusahaan kereta api utara, R.D. Vajpayee mengatakan perusahaan akan memberi uang sebesar US$ 10.800 untuk keluarga korban meninggal.

Kereta api merupakan moda transportasi jarak jauh utama di India. Setiap hari, 18,5 juta orang bepergian dengan kereta api.

Sekitar 300 kecelakaan kereta api terjadi setiap tahun. Februari lalu, 16 orang tewas dan 60 lainnya terluka saat 12 gerbong kereta keluar jalur di India bagian timur. (vivanews)

Menhub Baru Harus Mampu Perbaiki Transportasi Massal

Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II memunculkan nama Freddy Numberi yang diprediksi menjabat sebagai menteri perhubungan (menhub), menggantikan Jusman Syafii Djamal. Sebelumnya diketahui, Freddy menjabat sebagai menteri kelautan dan perikanan.

Pengamat transportasi Unika Soegijapranata Joko Setijowarno mengungkapkan, penetapan Freddy Numberi sebagai sosok Menhub dalam kabinet mendatang sudah menjadi pilihan dan keputusan Presiden yang tidak perlu diperdebatkan lagi.

“Saat ini yang lebih penting, bagaimana peta jalan transportasi selama 5 tahun ke depan dapat diimplementasikan. Harus disadari kondisi transportasi saat ini cukup kritis, terutama realisasi angkutan massal yang sangat minim,” ungkapnya, saat dihubungi SH, Selasa (20/10).

Menurut Joko, tugas Menhub yang baru adalah mengurangi kecelakaan lalu lintas, pengembangan angkutan massal perkotaan, revitalisasi perkeretaapian, pengembangan pelayaran rakyat, pengembangan penerbangan perintis, pembangunan transportasi pedesaan dan transportasi antarpulau-pulau kecil, serta yang paling utama: pengetatan barang dan jasa untuk mengurangi korupsi, serta peningkatan sumber daya manusia perhubungan.

“Kita tidak butuh orang yang pintar semata, tetapi harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan instansi terkait lainnya, sehingga setiap program yang direncanakan dapat terealisasikan,” kata dia.

Untuk sosok Freddy Numberi, lanjutnya, dengan bekal dan pengalaman sebagai anggota militer di bidang kelautan, diharapkan ia mampu belajar cepat dalam pengembangan peta jalan transportasi serta mengimplementasikannya dengan cepat.

Cukup Mumpuni

Secara terpisah, Sekjen Asosiasi Perusahaan Pe-nerbangan Nasional Indonesia (INACA), Tengku Burhanud-din, menilai sosok Freddy Numberi cukup mumpuni dalam memimpin dunia transportasi Indonesia selama lima tahun ke depan. “Meskipun kuat di bidang kelautan, kami meyakini beliau mampu me-rangkul seluruh moda transportasi yang ada,” ungkapnya.

Menurut Tengku, relasi internasional yang dimiliki oleh Freddy juga diharapkan bisa membawa transportasi Indonesia ke arah yang lebih baik lagi, terutama di bidang penerbangan.

Tahun ini, katanya, Indonesia berhasil mencapai satu lompatan besar dengan dicabutnya larangan terbang Uni Eropa bagi empat maskapai domestik.

“Kami berharap menteri yang baru nanti bisa lebih meningkatkan program safety dan security, sehingga mampu mengembalikan kembali ke posisi penerbangan Indonesia pada kategori I Federal Aviation Administration (FAA).

Pengalaman Freddy sebagai Dubes Italia, mantan TNI-AL dan menteri kelautan dan perikanan, lanjutnya, dianggap merupakan indikasi kapabilitas yang cukup untuk bersinergi dengan pihak instansi terkait lainnya, guna mencapai peningkatan kualitas transportasi di Tanah Air. (sinar harapan)

Monday, September 14, 2009

Pemerintah Targetkan Angkutan Lebaran 2009 Lebih Baik

Pemerintah menargetkan pelaksanaan mudik Lebaran tahun 2009 (1430 H) yang terpusat di 10 provinsi harus lebih baik dari tahun lalu. Dengan dukungan infrastruktur sarana dan prasarana yang memadai, seluruh pemudik diharapkan bisa sampai di kampung halaman sebelum shalat Iedul Fitri dilaksanakan.

Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal selaku Koordinator Pelaksanaan Angkutan Lebaran Terpadu 2009 menjelaskan, seluruh sarana dan prasarana yang ada telah siap untuk menampung beban arus mudik yang diperkirakan mencapai 27, 25 juta pemudik selama masa operasi pada H-7 hingga H+7 Lebaran.

”Rehabilitasi sarana dan prasarana, termasuk perbaikan telah dilakukan dan siap untuk mendukung kelancaran arus mudik nanti. Sesuai arahan Presiden, pelaksanaan angkutan Lebaran tahun ini harus bisa menjaga tiga pilar agar bisa lebih baik dari tahun lalu. Yaitu pilar keamanan, pilar keselamatan, dan pilar pelayanan,” jelas Menhub usai Rapat Koordinasi Angkutan Lebaran Terpadu 2009 (1430 H) yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani Indrawati di gedung Dephub, Jakarta, Jumat (11/9).

Dari total jumlah pemudik yang diperkirakan tersebut, Menhub menambahkan, sebanyak 16,25 juta pemudik merupakan pengguna sarana angkutan umum. Sedangkan 11 juta pemudik sisanya menggunakan mobil pribadi dan sepeda motor. ”Untuk pemudik yang menggunakan angkutan umum, ketersediaan jumlah tempat duduk untuk semua moda angkutan umum mencapai 36,4 juta. Jadi suplai untuk angkutan umum cukup, bahkan melebihi kapasitas yang dibutuhkan,” jelasnya. Jumlah tersebut, imbuhnya, belum termasuk armada laut cadangan yang disediakan TNI.

Rakor yang merupakan rapat lanjutan dari rakor kabinet yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Presiden sehari sebelumnya tersebut dihadiri sejumlah menteri terkait termasuk perwakilan Polri dan TNI, pemerintah daerah, serta perusahaan dan organisasi masyarakat. Menteri-menteri dan perwakilan lembaga kementrian dan departemen yang hadir di antaranya adalah Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu, Menteri Pertanian Anton Apriantono, Dirjen Migas Departemen ESDM Evita Herawati Legowo, serta Deputi Operasi Polri SY Wenas.

Menhub Jusman melanjutkan, untuk menjamin kelancaran arus lalu lintas darat, Polri bersama Dinas Perhubungan dan aparat pemerintah daerah di seluruh wilayah yang menjadi tujuan mudik. Menurutnya, personel gabungan ini telah diinstruksikan untuk menyiapkan mekanisme upaya antisipasi pada daerah-daerah rawan kemacetan seperti di persilangan jalan, persimpangan sebidang dengan jalur kereta api, pasar tumpah dan lainnya, termasuk di jalur-jalur alternatif.

”Untuk macet, Polri sudah menyiapkan strategi menguraikan kemacetan serta untuk mengurangi waktu macet. Polri juga akan mengawal pemudik pengguna sepeda motor, dan telah menyiapkan aturan khusus. Kemudian untuk daerah-daerah yang diprediksi menjadi rawan longsor, Departemen PU juga sudah menyiagakan alat-alat berat,” jelas Menhub. Fasilitas jalan rusak juga sudah diperbaiki dan direhabilitasi Departemen PU untuk melancarkan pelaksanaan mudik.

”Memang masih ada sejumlah titik yang pengerjaannya belum selesai karena disesuaikan dengan waktu kontrak. Tetapi, mulai H-7, semua pekerjaan akan dihentikan dan akan kita hilangkan semua potensi gangguan akibat pekerjaan yang belum selesai itu untuk memperlancar arus mudik. Jalan-jalan akan kita bersihkan,” timpal Menteri PU Joko Kirmanto, menjawab pertanyaan wartawan.

Di sisi lain, selain menyiapkan mekanisme kelancaran arus lalu lintas, Polri yang pada masa Lebaran kali ini menyiapkan 123 ribu personel juga disiagakan untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan di terminal-terminal bus, bandara dan pelabuhan, bersama aparat TNI.

”Jadi, jangan aneh jika melihat ada aparat Polri maupun TNI berseragam dan bersenjata lengkap di terminal, pelabuhan atau bandara. Peningkatan proses pengamanan ini bukan dilakukan karena kondisi tertentu, tetapi untuk menciptakan rasa aman dan nyaman para pemudik,” ujar Menhub.

Deputi Operasional Polri SY Wenas menambahkan, tak hanya di jalur-jalur mudik dan objek vital transportasi, personel kepolisian juga akan disiagakan untuk mengamankan kawasan permukiman, pusat-pusat perbelanjaan dan tempat-tempat rekreasi. ”Semua Polda telah disiagakan untuk mengamankan kawasan-kawasan tersebut selama masa Lebaran,” jelasnya. Tidak hanya jalur darat, Menhub memaparkan, untuk melancarkan dan menjaga keamanan moda angkutan udara dan pelayaran, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) juga telah diinstruksikan untuk memberikan laporan prediksi cuaca aktual secara rutin dan berkala setiap hari.

”Terutama untuk pelayaran, laporan prediksi perubahan cuaca harus disampaikan secara cepat. Untuk udara, selain cuaca buruk, juga harus disampaikan secara lebih sering laporan tentang adanya kabut asap yang dapat mengganggu jalur penerbangan,” ujar Menhub.

Pasokan BBM dan Bahan Pokok Cukup

Selain sarana dan prasarana transportasi, Menhub menjabarkan, jumlah pasokan bahan makanan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) dijamin akan cukup hingga masa Lebaran. Departemen Perhubungan sendiri, menurutnya, telah menyiapkan mekanisme pendistribusian untuk menjamin kelancaran pasokan BBM dan bahan pokok ke daerah-daerah. Termasuk di antaranya, memberikan dispensasi khusus bagi kendaraan pengangkut air mineral kemasan.

Dirjen Migas Departemen ESDM Evita Herawati Legowo menambahkan, pihaknya telah meminta PT Pertamina untuk menyiapkan kantung-kantung pengisian BBM untuk menjamin ketersediaan BBM bagi para pemudik. ”Kita minta Pertamina untuk menyediakan 50 kantung pengisian selain SPBU,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, mengingat tingginya kebutuhan premium selama arus mudik, disediakan pula 16 SPBU premium tambahan yang sebelumnya merupakan pengalihan dari SPBU solar. ”Kita juga menyediakan 95 unit SPBU transit khusus para pengguna sepeda motor. Secara keseluruhan stok BBM selama arus mudik Idul Fitri 1430 Hijriah akan aman dalam posisi 23,9 hari. Stok ini melebihi stok normal yang biasanya 18 hari,” kata Evita. (roda kemudi)

Thursday, September 10, 2009

SBY Teken PP Penyelenggaraan Kereta Api

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya menandatangani Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perkeretaapian yang disusun Departemen Perhubungan. Aturan teknis pendukung UU Perkeretaapian No 23/2007 itu ditetapkan menjadi PP No 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kereta Api.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Dephub Tundjung Inderawan menjelaskan, PP yang menjabarkan teknis penyelenggaraan angkutan kereta api tersebut ditandatangani Presiden SBY pada Selasa, 8 September 2009. Tundjung berharap, kelahiran PP tersebut dapat memacu operator angkutan perkeretaapian, baik PT Kereta Api (PT KA) maupun PT KAI Commuter Jabodetabek untuk meningkatan pelayanan.

Selain itu, PP tersebut juga diharapkan bisa mendorong swasta maupun menjadi modal bagi pemerintah daerah untuk turut mengembangkan sarana transportasi massal ini di wilayahnya masing-masing dengan dukungan pemerintah pusat sebagai regulator. Karena, selain mengatur pemisahan pengelolaan antara prasarana dan sarana KA, PP ini juga mengatur tentang pembentukan badan baru sebagai penyelenggara prasarana KA.

Menurut Tundjung, molornya proses penerbitan PP tersebut hingga hampir tiga tahun setelah diterbitkannya UU Perkeretaapian, bukan disebabkan oleh kelambanan tim perumus dalam merancang butir-butir aturan yang akan diterapkan. Karena segala yang diimbuhkan pada PP ini tidak menyeleweng dari apa yang telah ditetapkan oleh UU 23/2007.

”Ada beberapa poin yang membutuhkan persamaan persepsi yang sangat matang dari berbagai pihak terkait. Karena dalam pengimplementasiannya nanti, PP ini akan melibatkan tidak hanya Departemen Perhubungan. Tetapi juga pihak lain seperti Kementrian Negara BUMN, PT KA, pemerintah daerah, investor swasta yang ke depan dapat menjadi pengelola angkutan perkeretaapian, maupun masyarakat secara langsung,” jelas Tundjung di Jakarta, Kamis (10/9).

Salah satu materi yang membutuhkan proses penyamaan persepsi yang alot adalah klausul yang membahas tentang status aset negara yang digunakan untuk kegiatan perkeretaapian, serta kepentingan yang terkait dengan industri ini. Materi ini terkait pula dengan klausul penetapan status Departemen Perhubungan selaku regulator sebagai penanggungjawab atas pengelolaan prasarana perkeretaapian yang semula dilakukan PT Kereta Api, di mana BUMN itu selanjutnya ditugaskan sebagai operator dengan fokus peningkatan keselamatan dan pelayanan penumpang.

Menjadi alot karena harus dilakukannya pemisahan aset antara milik PT KA dan milik negara, seperti lahan, prasarana rel, stasiun, dll, yang semula penanganannya dilakukan oleh PT KA. ”Ini tidak mudah, karena tidak hanya antara Dephub dan PT KA, tetapi juga melibatkan Menneg BUMN sebagai pemegang saham PT KA dan Kementrian Hukum dan HAM terkait penetapan status aset. Tetapi sekarang, semua sudah tidak lagi jadi masalah,” imbuh Tundjung.

Dipaparkannya, PP 56/2009 ini sendiri merupakan harmonisasi dari tiga konsep PP yang direncanakan akan diterbitkan untuk mendukung pengimplementasian UU 23/2007. Yaitu RPP tentang Tatanan dan Penyelenggaraan, RPP tentang Sarana, serta RPP tentang Prasarana.

”Pada awalnya ada empat RPP yang kita susun. Satu lagi adalah RPP tentang Lalu Lintas. Yang tiga, yang mengenai tatanan dan penyelenggaraan, sarana, serta prasarana digabungkan jadi satu RPP. Sedangkan yang membahas tentang Lalu Lintas tetap terpisah. Jadi, nantinya, UU Perkeretaapian akan didukung oleh dua PP,” jelas Tundjung. (roda kemudi)

Wednesday, August 26, 2009

Tiket KA Tambahan Dijual Mulai 27 Agustus 2009

PT Kereta Api (KA) meluncurkan empat rangkaian KA tambahan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang Lebaran tahun ini yang tiketnya akan dijual mulai besok.

Direktur Komersial PT Kereta Api Sulistyo Wimbo Hardjito mengatakan KA tambahan itu meliputi KA Kamandanu, Argo Lawu I, Argo Lawu II dan Gajayana. "Tiket KA tambahan Lebaran itu kami jual mulai Kamis [27 Agustus]," katanya.

Dia memaparkan KA Kamandanu Lebaran rute Gambir-Semarang Tawang akan dijalankan 17-20 September dengan keberangkatan dari Gambir pukul 18.55. KA Argo Lawu Lebaran I rute Gambir-Solobalapan berangkat dari Gambir pukul 09.45 yang dijalankan 16-20 September.

KA Argo Lawu Lebaran II relasi Gambir-Solobalapan berangkat dari Gambir pukul 21.00 yang dijalankan 15-20 September dan KA Gajayana Lebaran relasi Gambir-Malang berangkat dari Gambir pukul 14.50 yang dijalankan 11-20 September.

Wimbo menjelaskan periode angkutan Lebaran tahun ini berlangsung selama 22 hari pada 11 September -- 2 Oktober dengan prediksi total penumpang 3.256.036 orang atau naik 5% dibandingkan tahun lalu.

Dia menjelaskan pihaknya akan melakukan perbaikan kualitas pelayanan yang diberikan pada keberangkatan angkutan Lebaran tahun ini dengan menambah petugas kebersihan. Bila setiap kereta kelas ekonomi yang membawa 10 kereta dilayani oleh satu petugas kebersihan, maka untuk tahun ini pada setiap dua gerbong dilayani oleh satu petugas.

"Pada kereta kelas bisnis, eksekutif, dan ekonomi kami sediakan satu petugas pada setiap dua kereta," tegas dia.

Vice President Public Relations PT Kereta Api Adi Suryamini menambahkan kapasitas tempat duduk untuk KA kelas eksekutif dan KA bisnis dari Jakarta ke berbagai kota di Pulau Jawa berjumlah 18.182 kursi per hari, sedangkan kelas ekonomi berjumlah 16.760 kursi.

Pemesanan tiket melalui call center beroperasi Senin-Minggu pukul 06.00-20.00. Kedepan pihaknya merencanakan call center beroperasi 24 jam setiap hari melalui nomor 021-6916060 dan 121 untuk panggilan dari telepon rumah, para penumpang akan mendapat kode booking baik untuk kereta kelas eksekutif/argo dan bisnis.

"Penumpang juga dapat melakukan pembayaran melalui ATM BRI, BII, dan Mandiri yang maksimal dilakukan 3 jam setelah mendapat kode booking. Resi pembayaran itu nantinya ditukarkan ke loket penjualan di stasiun yang sudah online," papar Adi.

Di Pulau Jawa dan Sumatera sudah terdapat 145 stasiun yang sudah online yang setiap tempatnya terdapat beberapa loket. Di samping itu, terdapat 83 agen perjalanan dengan 18 di antaranya berada di wilayah Jakarta. (roda kemudi)

Perbaikan Jalan Dihentikan H-7 Lebaran

Komisi D DPRD Jateng meminta proyek perbaikan sejumlah ruas jalan di wilayah itu dihentikan pada H-7 Lebaran untuk memperlancar kegiatan arus mudik.

Beberapa titik proyek perbaikan jalan di Jateng di antaranya terdapat di jalur lingkar Kota Semarang, antara Kalibanteng dan Kaligawe, dilanjutkan lajur jalan Kaligawe hingga sekitar Kabupaten Demak.

Selain jalur jalan di kawasan pantai utara (pantura) itu, proyek perbaikan jalan sedang dikerjakan pada jalur tengah yang menghubungkan Gemolong Sragen hingga Purwodadi Grobogan.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng Endro Suyitno mengatakan selama Ramadan dan menjelang Lebaran, diharapkan pengerjaan fisik ringan di sejumlah ruas jalan itu dapat segera selesai.

"Paling tidak satu minggu sebelum Lebaran seluruh jalur yang diperbaiki tersebut dapat dibuka, untuk memperlancar arus lalu lintas mudik," ujarnya di sela-sela kunjungan kerja di Terminal Tirtonadi Solo hari ini.

Dia meminta kesediaan Dinas Perhubungan dan Dinas Bina Marga segera memasang rambu lalu lintas untuk meningkatkan keamanan pengguna jalan di jalur yang masih dalam taraf perbaikan.

Selain itu, dia menuturkan adanya pemasangan rambu lalu lintas khusus yang ditempatkan pada jalur jalan yang mengalami penyempitan atau bottle-neck, terutama untuk mengantisipasi traffic mudik pada malam hari. (bisnis.com)

KNKT Telah Operasikan Laboratorium Black Box

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) telah mengoperasikan laboratorium pembaca kotak hitam (black box) pesawat. Dengan demikian, KNKT kini memiliki kemampuan untuk membaca data kotak hitam yang terdiri dari flight data recorder (FDR) dan cockpit voice recorder (CVR) untuk menyelidiki kecelakaan.

Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal, Rabu (26/8), dalam kunjungannya ke laboratorium milik KNKT tersebut mengatakan, keberadaan laboratorium dan perangkatnya itu bisa mendongkrak kemampuan dan kredibilitas KNKT ke depan.

”Sejak bergabung dengan ICAO 59 tahun lalu, baru pertama kali ini Indonesia punya laboratorium pembaca Black Box sendiri. Dari dahulu kita selalu meminta bantuan Singapura atau Australia,” jelas Menhub.

Ketua KNKT yang mendampingi Menhub menjelaskan, investasi yang dibutuhkan untuk mengadakan perangkat lunak (software) pembaca data, mencapai sebesar USD 250 ribu. Ditambahkan, investasi tersebut belum termasuk untuk pengadaan perangkat keras (hardware).

”Software untuk FDR berasal dari Kanada. Sedangkan CVR-nya dari Australia. Kalau hardware-nya, kita menda[patkan bantuan dari pemerintah Jepang senilai 32 ribu yen atau setara Rp 3 miliar,” jelas Tatang.

”Kita juga harus berterima kasih kepada komisi V DPR RI yang telah menyetujui anggaran untuk pengadaan alat pembaca black box tersebut,” sambung Menhub menambahkan.

Menurut Menhub, perlengkapan yang dimiliki KNKT tersebut saat ini baru untuk membaca data FDR dan CVR pesawat. Namun ketika terjadi deformasi data, maka black box masih membutuhkan bantuan dari laboratorium lain seperti laboratorium metalurgi ITB atau negara lain yang lebih canggih.

Laboratorium KNKT yang secara resmi dioperasikan sejak 17 Agustus 2009. Operasi pertama laboratorium KNKT adalah membaca rekaman CVR pesawat Twin Otter Merpati Nusantara, dan menampilkan hasil pembacaan data FDR milik pesawat BAE Aviastar Mandiri yang jatuh di Papua beberapa waktu lalu. (roda kemudi)

Tuesday, August 18, 2009

Pemesanan Tiket KA Mulai H-30

PT Kereta Api (KA) Daerah Operasi (DAOP) I Jakarta menetapkan, masa angkutan lebaran 2009 akan berlangsung selama 22 hari, dimulai 11 September hingga 2 Oktober 2009. Kemudian untuk mengantisipasi penumpukkan antrean calon penumpang di loket pejualan tiket, PT KA Daops I Jakarta membuka pembelian tiket kelas komersial sejak H-30. ”Atau mulai 21 Agustus mendatang,” jelas Kahumas Daop I Sugeng Priyono, Selasa (18/8.

Dijelaskannya, untuk kemudahan masyarakat, PT KA telah melayani pembelian tiket secara online baik di agen-agen maupun di stasiun. Yaitu di mana calon penumpang juga bisa membeli tiket melalui fasilitas anjungan tunai mandiri (ATM).

Ditambahkan Sugeng, selama masa angkutan lebaran nanti, pihaknya memprediksi akan terjadi peningkatan hingga 846 ribu penumpang (10 persen) dibandingkan periode yang sama di 2008.

”Masa puncaknya kita prediksikan pada H-3 Idul Fitri, di mana hampir seluruh karyawan sudah memeroleh cuti bersama untuk libur lebaran yang jatuh pada 22 September mendatang,” tandasnya.

Tak hanya KA penumpang, lanjut dia, PTKA juga akan kembali memberangkatkan KA untuk angkutan khusus motor seperti tahun lalu yang akan disandingkan dengan KA penumpang. (roda kemudi)

Friday, July 17, 2009

Dana PSO Bukan untuk PT KA, Tetapi untuk Masyarakat

Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal menegaskan, angkutan penumpang kereta api tetap membutuhkan subsidi dana public service obligation (PSO). Tujuannya hanya satu, yaitu agar tarif kelas ekonomi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

"Kereta api adalah angkutan umum massal dan milik publik, karena itu harus memikirkan adanya freedom of movement atau kebebasan mobilitas bagi setiap masyarakat, terlebih bagi yang tidak mempunyai dukungan ekonomi," ujar Menhub Jusman di Jakarta, Jumat (17/7).

Pernyataan tersebut disampaikan Menhub menyusul dilontarkannya pernyataan oleh PT Kereta Api Ignasius Jonan sebelumnya, bahwa perusahaannya tetap mampu melayani masyarakat di kelas ekonomi tanpa harus mendapatkan pendanaan PSO dari pemerintah. Atas dasar itulah, dia meminta agar pemerintah mencabut PSO yang telah sekian lama diberikan pemerintah hingga saat ini. Sebagai gantinya, PT KA diberi kebebasan untuk menentukan tarif tiket kelas ekonomi dan menerapkan tarif dengan harga jual rata-rata seperti moda angkutan darat lainnya.

Menhub menegaskan, pemberian dana PSO bukan untuk kepentingan PT KA secara korporasi. Tetapi, dana itu diberikan untuk membantu masyarakat kelas ekonomi kecil. Dana itu, kata Menhub, berguna untuk mendukung biaya operasional untuk pelayanan kereta api ekonomi, sehingga tarif di kelas itu bisa terjangkau oleh masyarakat luas.

"Direktur Utama PT Kereta Api harus mempelajari kegunaan dari PSO, dan dia tidak bisa menolak karena itu adalah misi pemerintah yang harus diemban," tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perkeretaapian Tundjung Inderawan mengungkapkan penolakan senada dengan Menhub. Tundjung menilai, dasar pemikiran Dirut PT KA yang meminta PSO dicabut tidak dilandasi pada latar belakang alasan pemerintah menyediakan anggaran tersebut.

”Dia pikir PSO itu untuk membantu PT KA secara korporasi. Padahal bukan itu tujuannya. Dana itu diberikan bukan untuk PT KA, tetapi untuk masyarakat ekonomi rendah supaya mereka tetap bisa menggunakan transportasi,” ujar Tundjung saat ditemui di kantornya, Kamis (16/7).

Tundjung menambahkan, adalah sebuah kesalahan jika PT KA mengangap bahwa PSO sebagai pendapatan perusahaan sehingga bisa dengan bebas memanfaatkan di luar dari yang diamanatkan pemerintah.

”Ini yang salah, karena itulah mereka terus mengeluhkan PSO, karena tolok ukurnya koorporasi. PSO itu diarahkan untuk pelayanan, bukan untuk pengembangan usaha. Pembukuannya jangan disatukan dengan pendapatan perusahaan, tetapi dipisah agar pemanfaatannya jelas,” papar Tundjung.

Namun, Tundjung mengatakan bahwa adanya kemungkinan pengucuran PSO akan dihentikan. ”Itu memang harus. Tetapi, yang jelas tidak sekarang-sekarang ini. Entah kapan waktunya, itu tidak pasti. Mungkin nanti ketika kondisi seluruh masyarakat sudah mapan sehingga tidak perlu dibantu lagi dengan subsidi pemerintah,” pungkasnya. (roda kemudi)

Menhub Istruksikan Pengetatan Pengamanan Objek Vital Transportasi

Menyikapi tragedi pemboman di Hotel JW Marriott dan Ritzt Carlton, Jakarta Selatan, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal langsung mengeluarkan instruksi kepada jajarannya untuk memperketat pengamanan di seluruh objek vital transportasi yang ada di negara ini.

Menhub yang mengaku prihatin dan sedih atas tragedi yang menimbulkan sedikitnya 9 korban jiwa dan puluhan korban luka itu
menjelaskan, langkah penyiagaan tersebut merupakan prosedur tetap yang diambil terkait peristiwa besar seperti yang terjadi saat ini.

”Ini prosedur biasa yang diambil kalau terjadi peristiwa semacam ini, untuk mengantisipasi dan membantu aparat,” ujar Menhub seusai melaksanakan ibadah salat Jumat di kantornya, Jumat (17/7). Penyiagaan ini, akan diberlakukan sampai kondisi dinyatakan normal kembali. Setidaknya, hingga seminggu ke depan. Hal tersebut agar aliran terutama barang-barang berbahaya (dangerous good) seperti kargo mengalami pemeriksaan lebih ketat.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Herry Bhakti S Gumay menambahkan, pihaknya mengeluarkan Status Kuning (Waspada) untuk seluruh bandara, baik domestik maupun internasional. ”Khusus Bandara Soekarno-Hatta, pintu belakang ditutup. Pintu M1, sekarang jadi tidak umum lagi. Ini supaya tidak semua orang bisa masuk melalui jalur itu. Untuk jangka waktu ke depan, kami memang merencakan untuk menutup pintu itu secara permanen,” jelasnya.

Hal senada dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Sesuai arahan Menhub, Dirjen Perhubungan Laut Sunaryo langsung mengeluarkan surat Maklumat Pelayaran yang berisi perintah peningkatan pengamanan dan pemeriksaan barang di pelabuhan dan lokasi strategis lain di sekitar pelabuhan.

”Maklumat Pelayaran disampaikan ke para kepala Administrator Pelabuhan dan kepala Kantor Pelabuhan di seluruh Indonesia agar dilakukan pengetatan pengamanan dan pemeriksaan di jalur masuk dan keluar pelabuhan,” jelas Kepala Pusat Komunikasi Publik Dephub Bambang S. Ervan, Jumat (17/7).

Ditambahkan, pemeriksaan barang di pintu masuk dan peningkatan pengamanan di lokasi strategis seperti depot BBM wajib diterapkan sampai batas waktu yang ditetapkan kemudian.

"Laporan perkembangannya harus terus disampaikan ke Dirjen Perhubungan Laut Dephub Sunaryo. Peningkatan pengamanan ini bertujuan mencegah terjadinya aksi serangan bom lanjutan ke fasilitas vital transportasi,” pungkas Bambang. (Roda Kemudi)

Pasca Bom Kuningan, Bandara Soekarno-Hatta Status Kuning

Departemen Perhubungan menyatakan kondisi Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Banten, berstatus kuning (rawan) menyusul tragedi pengboman di Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (17/7) pagi.

Dirjen Perhubungan Udara Dephub Herry Bakti S. Gumay mengatakan peningkatan status itu bertujuan untuk mencegah terjadinya aksi serangan bom lanjutan ke fasilitas vital transportasi, misalnya di bandara terbesar di Indonesia.

"Kami sudah sampaikan ke Adbandara untuk meningkatkan level kategori kuning di Soekarno-Hatta untuk kewaspadaan," katanya seusai salat Jumat di Dephub.

Status level kuning secara otomatis mengaktifkan Emergency Operation Center (EOC) yang beranggotakan seluruh instansi yang duduk di Komite Pengamanan Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Dengan peningkatan status menjadi rawan, seluruh mobil yang masuk ke Bandara Soekarno-Hatta wajib diperiksa dengan detektor logam.

Peningkatan status level kuning dari sebelumnya level hijau menjadikan kewaspadaan ditingkatkan.
Status kuning hanya satu tingkat di bawah status merah atau kondisi gawat.

Herry melanjutkan pihaknya juga memerintahkan pintu belakang M1 Bandara Soekarno-Hatta ditutup sampai kondisi rawan diturunkan menjadi kondisi aman (level hijau). "Rencana ke depan pintu M1 akan ditutup seterusnya," papar Herry. (roda kemudi)

Wednesday, July 15, 2009

UE Resmi Cabut Empat Maskapai Indonesia dari Larangan Terbang

Uni Eropa secara resmi mengumumkan pencabutan empat maskapai penerbangan Indonesia dari daftar larangan terbang. Alasan mendasar pencabutan itu adalah adanya kepuasan UE terhadap kemajuan yang telah dilakukan otoritas penerbangan Indonesia dalam mewujudkan keselamatan penerbangan.

Keempat maskapai yang telah dibebaskan terbang ke langit eropa itu adalah Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines, dan Ekspres Transportasi Antarbenua (Premi Air). Keputusan ini ini dimuat dalam daftar larangan terbang terbaru yang dirilis situs Komisi UE pada 14 Juli 2009 waktu Brusells (15 Juli malam, WIB).

Pada siaran persnya, Komisi UE menyebutkan, pencabutan itu didasari pada keyakinan yang diberikan otoritas penerbangan Indonesia untuk menjunjung tinggi standar keamanan dan keselamatan penerbangan.

”Tujuan membuat daftar ini adalah lebih kepada pencegahan daripada penghukuman, untuk melindungi keamanan penerbangan. Dan ini telah terbukti berhasil,” tulis mereka, seraya menyebutkan keberhasilan yang telah dicapai otoritas Indonesia dalam menerapkan standar keamanan internasional sebagai contoh.

Pembaruan daftar terbaru larangan terbang itu merupakan kelanjutan dari dialog yang dilakukan UE dan negara-negara terkait, yang di antaranya meliputi kemajuan standar tingkat keselamatan.

Disebutkan, pemeriksaan keselamatan yang dilakukan International Civil Aviation Organisation (ICAO) merupakan pilar dan salah satu dasar landasan bagi UE untuk mengeluarkan larangan terbang. Di sisi lain Komisi UE akan terus meningkatkan kerja sama dengan ICAO untuk memperkuat dimensi penerbangan internasional. (roda kemudi)



47 Maskapai Indonesia yang Masih Berada dalam Daftar Larangan Terbang:

1. AIR PACIFIC UTAMA
2. ALFA TRANS DIRGANTATA
3. ASCO NUSA AIR
4. ASI PUDJIASTUTI
5. AVIASTAR MANDIRI
6. CARDIG AIR
7. DABI AIR NUSANTARA
8. DERAYA AIR TAXI
9. DERAZONA AIR SERVICE
10. DIRGANTARA AIR SERVICE
11. EASTINDO
12. GATARI AIR SERVICE
13. INDONESIA AIR ASIA
14. INDONESIA AIR TRANSPORT
15. INTAN ANGKASA AIR SERVICE
16. JOHNLIN AIR TRANSPORT
17. KAL STAR
18. KARTIKA AIRLINES
19. KURA-KURA AVIATION
20. LION MENTARI ARILINES
21. MANUNGGAL AIR SERVICE
22. MEGANTARA
23. MERPATI NUSANTARA AIRLINES
24. METRO BATAVIA
25. MIMIKA AIR
26. NATIONAL UTILITY HELICOPTER
27. NUSANTARA AIR CHARTER
28. NUSANTARA BUANA AIR
29. NYAMAN AIR
30. PELITA AIR SERVICE
31. PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA
32. PURA WISATA BARUNA
33. REPUBLIC EXPRESS AIRLINES
34. RIAU AIRLINES
35. SAMPOERNA AIR NUSANTARA
36. SAYAP GARUDA INDAH
37. SKY AVIATION
38. SMAC
39. SRIWIJAYA AIR
40. SURVEI UDARA PENAS
41. TRANSWISATA PRIMA AVIATION
42. TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE
43. TRAVIRA UTAMA
44. TRI MG INTRA ASIA AIRLINES
45. TRIGANA AIR SERVICE
46. UNINDO
47. WING ABADI AIRLINES

Thursday, July 9, 2009

Merpati Terima Keputusan Sanksi Dephub

Manajemen PT Merpati Nusantara Airline (MNA) mengaku sempat terkejut dengan dikeluarkannya kebijakan pencabutan sementara izin pengerjaan inspeksi, pengetesan dan perbaikan rem dan roda untuk pesawat jenis Boeing 737 serie 200/300/400/ 500 yang dimiliki Merpati Maintenance Facility (MMF) serta pembekuan lisensi tiga menaniknya oleh Departemen Perhubungan. Meski demikian, PT MNA tidak menolak atau memprotes kebijakan tersebut.

”Kami menerima dan patuh terhadap kebijakan apapun yang dikeluarkan regulator. Bukan hanya kami, tetapi semua airlines domestik juga wajib menaatinya. Karena regulator, dalam hal ini Departemen Perhubungan, adalah pemegang kebijakan tertinggi terkait aturan penerbangan di negara ini,” ujar Sukandi, Juru Bicara Perusahaan PT MNA, Kamis (9/7) petang.

Sukandi menambahkan, pihaknya meyakini bahwa kebijakan yang dikeluarkan pasca lepasnya salah satu roda pesawat Boeing 737-200 PK-MDO di Bandara Frans Kaisepo Biak, Papua, 6 Juli lalu dan kejadian-kejadian seelumnya itu, memiliki tujuan baik. Yaitu untuk menyehatkan maskapai penerbangan nasional dan meningkatkan daya saing di tingkat internasional. ”Pemerintah pasti punya tujuan baik dengan semua kebijakan yang dikeluarkannya. Kami meyakini hal itu,” imbuhnya.

Sementara, lanjut Sukandi, perusahaannya belum menentukan kebijakan strategis apa yang akan diambil setelah keputusan pencabutan kewenangan MMF tersebut dikeluarkan Dephub. Termasuk kapan akan mulai melakukan pengawasan dan evaluasi internal secara menyeluruh terhadap sistem dan prosedur guna mencari akar permasalahan terhadap insiden tersebut, sebagaimana diminta Dephub. "Itu masih kami rapatkan di tingkat direksi," ujarnya.

Keputusan pencabutan yang dilakukan Dephub tersebut didasari pada surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kepada Pimpinan PT MNA bernomor AU/4604/DKUPPU/ 2725/2009 tertanggal 7 Juli 2009 itu. Didasari pada surat tersebut, Dephub juga membekukan lisensi (Aircraft Maintenance Engineer License/AMEL) tiga personel teknisi MMF. (roda kemudi)

Imbas Roda Lepas, Dephub Cabut Izin Bengkel Merpati

Menyusul insiden lepasnya salah satu ban belakang bagian kiri pada pesawatnya saat lepas landas di Bandara Frans Kaisepo, Biak, Papua, 6 Juli 2009, Departemen Perhubungan mencabut sementara izin pengerjaan inspeksi, pengetesan dan perbaikan rem dan roda untuk pesawat jenis Boeing 737 serie 200/300/400/500 yang dimiliki Merpati Maintenance Facility (MMF).

Infomasi tersebut dirilis Dephub pada situs resminya hari ini, Kamis, 9 Juli 2009. Tertulis, keputusan yang didasari pada surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kepada Pimpinan PT. Merpati Nusantara nomor AU/4604/DKUPPU/2725/2009 tertanggal 7 Juli 2009 itu, Dephub juga membeukan lisensi tiga personil teknisi MMF.

Dikatakan, alasan pencabutan izin bengkel dan Aircraft Maintenance Engineer License (AMEL) atau lisensi mekanik MMF ini sebagai langkah pencegahan terkait dengan peristiwa insiden serius Boeing 737-400 PK-MDO di Bandara Frans Kaisepo Biak, Papua, 6 Juli lalu. Selain itu, kebijakan ini diambil juga terkait dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya yang menimpa Merpati.

”Departemen Perhubungan memandang perlu melakukan langkah pencabutan sementara ini, sampai dilakukan internal self assesment dan internal evaluation oleh PT. Merpati Nusantara diterima Direktorat Jenderal Perhubungan Udara,” jelas Kepala Pusat Komunikasi Publik Dephub Bambang S Ervan saat dikonfirmasi, Kamis.

Untuk diketahui, izin pengerjaan inspeksi, pengetesan dan perbaikan rem dan roda untuk pesawat jenis Boeing 737 serie 200/300/400/500 yang dimiliki MMF itu dikeluarkan Approved Maintenance Organization (AMO) dengan nomor 145/9300. Dengan terbitnya keputusan ini, Merpati pun dipaksa untuk mencari bengkel lain untuk mengerjakan pekerjaan seputar rem dan roda jenis pesawat tersebut. ”Tetapi untuk mengerjakan pekerjaan sama pada jenis pesawat selain Being 737 series, tetap diperbolehkan,” lanjut Bambang.

Sementara ketiga mekanik unit bisnis strategi PT Merpati Nusantara Airlines yang dibekukan lisensinya adalah Nanang Budi Erwanto, pemegang AMEL No. 3825, Sumitro Puasa (AMEL No. 3451), dan M. Kusno Adi Nurcahyo (AMEL No. 3671).

Bambang menambahkan, sejak dikeluarkannya kebijakan tersebut, PT MNA diwajibkan untuk melakukan internal self assesment dan evaluasi internal secara menyeluruh terhadap sistem dan prosedur guna mencari akar permasalahan terhadap insiden tersebut.

”Kalau sudah dilaksanakan, mereka wajib melaporkan hasilnya kepada Departemen Perhubungan. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan melakukan pengecekan setelah menerima laporan itu, sebelum mempertimbangkan penerbitan kembali AMO SBU MMF dan AMEL personelnya,” pungkas Bambang. (roda kemudi)

Monday, July 6, 2009

Ban Merpati Lepas di Papua, Dephub dan KNKT Kirim Tim Investigasi

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan dan Komite Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT) langsung membentuk tim untuk menyelidiki insiden lepasnya salah satu ban sebelah kiri pesawat Boeing 737-200 milik maskapai Merpati Airlines di Bandara Fraz Kaiseppo, Biak, Papua, Senin (6/7).

Kepala Pusat Komunikasi Publik Dephub Bambang S Ervan menjelaskan, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Herry Bhakti telah memerintahkan sejumlah invetigator dari Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKUPPU) untuk memeriksa penyebab lepasnya ban tersebut.

”Dirjen Udara juga telah meminta KNKT untuk mengirimkan tim ke Biak. Saat ini pesawat telah di-grounded untuk penyelidikan besok,” jelas Bambang saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin malam.

Bambang menambahkan, jika dari hasil investigasi tersebut ditemukan kesalahan akibat kelalaian mekanik yang membuat terlepasnya ban, maka mekanik yang bersangkutan akan di-grounded dan diberikan sanksi. ”Tidak hanya mekanik, maskapainya juga bisa terkena sanksi, misalnya betul ada kesalahan akibat kelalaian,” tegasnya.

Lepasnya salah satu ban sebelah kiri pesawat yang akan terbang membawa 107 penumpang menuju Makassar, Ujung Pandang, tersebut terjadi saat pesawat melakukan lepas landas. Petugas di menara pemantau yang melihat hal tersebut langsung mengabarkannya kepada pilot agar tidak meneruskan penerbangan.

”Pesawat diarahkan oleh petugas menara untuk mendarat kembali di Bandara Franz Kaiseppo. Setelah berputar-putar beberapa lama untuk menghabiskan bahan bakar, pesawat akhirnya mendarat lagi di bandara yang sama dengan tiga roda bagian belakang, dua di kanan dan satu di kiri. Tidak ada korban jiwa dari insiden ini,” papar Bambang.

Dikonfirmasi terpisah, Juru Bicara KNKT JA Barata menjelaskan, tim yang akan menyelidiki penyebab lepasnya ban pesawat dengan nomor penerbangan MZ 761 yang dipiloti Kapten Haryogi dan kopilot Eko Laksono tersebut, akan diketuai oleh Wakil Ketua KNKT Frans Wenas. Proses investigasi terhadap pesawat itu akan dilakukan Selasa (7/7).

”Tim beranggotakan Masruri, teknisi, dan Sulaiman. Investigator Masruri akan berangkat besok pagi (Selasa) bersama wakil ketua KNKT. Sedangkan Sulaiman, langsung terbang dari Denpasar malam ini juga menuju Biak,” jelas Barata. (roda kemudi)

Friday, July 3, 2009

Uni Eropa Indikasikan Pencabutan Larangan Terbang

Komite keselamatan penerbangan Uni Eropa memberikan sinyalemen positif perihal pencabutan larangan terbang maskapai Indonesia di wilayah udara mereka.

Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal menjelaskan, indikasi menggembirakan itu disampaikan Kepala Divisi Unit Keselamatan Penerbangan Komite Keselamatan Penerbangan UE Daniel Calleja kepada Najib Riphat, Duta Besar Indonesia untuk UE Eropa di Brussel, Belgia.

Menurut Menhub, Najib sengaja diundang Daniel untuk menyampaikan bahwa Komite Keselamatan Penerbangan UE merasa puas atas kemajuan yang dicapai pemerintah indonesia dan maskapai penerbangan nasional selama kurun dua tahun terakhir ini.

Ungkapan kepuasan itu disampaikan Daniel usai delegasi Indonesia yang diketuai Direktur Jenderal Perhubungan Udara Herry Bhakti S Gumay menyampaikan presentasi tentang kemajuan yang dicapai di bidang penerbangan pada sidang Aviation Safety Committee di Brussel, Belgia, pada 30 Juni kemarin.

Selain itu, lanjut Menhub, Komite Keselamatan Penerbangan UE juga menyampaikan akan merekomendasikan empat dari seluruh maskapai Indonesia yang terkena larangan untuk dikeluarkan dari daftar. Keempat maskapai tesebut adalah Garuda Indonesia, Mandala Airlines, Premi Air, dan Air Fast Indonesia.

”Merka secara positif melihat adanya kemungkinan dan mengatakan akan merekomendasikan agar larangan terhadap empat maskapai penerbangan kita itu diangkat (dari daftar larangan). Tapi mereka harus mendapatkan pengesahan dari parlemen Eropa terlebih dahulu,” papar Menhub usai menyaksikan acara penandatanganan kerja sama antara BP Migas dan PT Dirgantara Indonesia di Bandung, Jumat (3/7).

”Kalau keputusan pencabutannya secara resmi belum dikeluarkan. karena rekomendasi itu sendiri harus diubah dalam 22 bahasa untuk selanjutnya diserahkan kepada sidang konvensi di parlemen Eropa. Jadi kita masih harus menunggu hasil sidang konvensi di parlemen Eropa. Resminya pengumumannya 20 hari kemudian. Tapi, ini sinyalemen positif, karena kalau mereka sudah rekomendasi umumnya tidak ada lagi kendala teknis,” lanjut Menhub.

Hal senada disampaikan Herry Bhakti S Gumay kepada wartawan secara terpisah melalui pesan pendek, Jumat siang WIB. Menurutnya, keputusan rekomendasi pencabutan larangan terhadap empat maskapai yang diajukan Dephub tersebut baru akan disahkan dan dikeluarkan oleh Komisi Regulasi Uni Eropa pada dua pekan mendatang. ”Keputusan baru bisa dikeluarkan sekitar dua minggu lagi karena harus diterjemahkan ke dalam 22 bahasa," ujarnya.

Untuk diketahui, Tim Teknis Keselamatan Penerbangan Uni Eropa sendiri telah memeriksa secara langsung kondisi keempat maskapai yang direkomendasikan pencabutannya oleh Dephub 15-18 Juni lalu.

Pada verifikasi tersebut, Tim Teknis Uni Eropa hanya memeriksa langsung dua dari empat maskapai Indonesia yang diajukan Departemen Perhubungan, yaitu Mandala Airlines dan Premi Air.

Hasilnya, Tim Teknis merasa puas dengan usaha yang dilakukan Mandala Airlines dan Premi Air, karena menunjukkan perkembangan positif dan mampu melaksanakan aturan baru tentang penerbangan. Dua maskapai lainnya, Garuda Indonesia dan Air Fast Indonesia, tidak ikut diperiksa. Sebab, Tim Teknis Uni Eropa menyatakan sudah cukup puas dengan dua maskapai tersebut.

Komisi Keselamatan Uni Eropa tidak memberikan catatan bagi pemerintah Indonesia untuk perbaikan kinerja. Termasuk pada persoalan surveilance atau pengawasan terhadap maskapai-maskpai yang selama ini menjadi catatan.

Uni Eropa telah menjatuhkan larangan terbang terhadap maskapai Indonesia sejak Juli 2007. Larangan terbang itu diberikan berdasarkan 69 temuan Asosiasi Penerbangan Sipil Internasional atau International Civil Aviation Association (ICAO) tentang keselamatan, pengawasan, dan operasional.

Sampai pertengahan Mei-Juni lalu, Departemen Perhubungan mampu menyelesaikan 66 temuan ICAO dan hanya menyisakan tiga temuan. Kemudian, tiga temuan sisa yang salah satunya mengenai pemberlakuan peraturan pemasangan alat-alat keselamatan itu, diverifikasi langsung oleh Tim Teknis Uni Eropa pada 15-18 Juni 2009. (roda kemudi)

Wednesday, July 1, 2009

Bangkai Pesawat Aviastar Terlihat pada Ketinggian 9600 Kaki

Proses pencarian pesawat Aviastar yang hilang saat melintasi rute Dekay-Wamena, Papua, pada Senin lalu, mendapatkan titik terang. Pilot pesawat Cesna dari maskapai "Associated Mission Aviation" (AMA) registrasi PK-RCX, NG Dong, melihat puing-puing pesawat di daerah Pegunungan Tangma, Kurima, Kabupaten Yahukimo, Papua.

Juru Bicara Badan SAR Nasional Gagah Prakoso mengatakan, puing-puing tersebut diyakini merupakan puing pesawat Aviastar yang hilang itu. ”Puing terlihat pada ketinggian 9600 kaki, pada pukul 08.00 WIT. Koordinat lokasinya 04.15.65 LS 139.00.57 LT. Ini baru pantauan dari jarak jauh, sehingga belum diketahui kondisi pasti separah apa kondisi pesawat dan awaknya,” jelasnya saat dihubungi, Rabu (1/7).

Gagah menambahkan, pada pukul 12.00 WIT, tim evakuasi dari Brigadir Mobil (Brimob) Timika, berencana mendatangi lokasi dengan menggunakan helikopter Bell Air milik PT Freeport. Namun, rencana itu dibatalkan karena cuaca buruk. Selain cuaca, kondisi medan juga menjadi kendala utama proses pencarian dan evakuasi.

”Karena itu, peluang besar melakukan evakuasi korban dan pesawat haya bisa dilakukan lewat jalur udara. Kalau melalui jalur darat, medannya terlalu berat,” ujarnya.

Ditemukannya bagian badan pesawat jenis Twin Otter Aviastar pembawa sembako yang diawaki Capt. Frans Noble dan kopilot Dedi Sudrajat tersebut, menjadi kabar gembira bagi tim pencari. Pasalnya, sejak putusnya komunikasi proses pencarian selalu berbuah nihil.

”Kita semua menginginkan yang terbaik. Semoga awak pesawat bisa kita temukan masih dalam keadaan selamat,” harapnya.

Dijelaskan Gagah, pada hari kedua pencarian, Selasa (30/6), operasi SAR dibagi dalam dua periode. Yakni pada pukul 05.30-1200 WIT dan pukul 12.00-15.00 WIT. Pencarian dimulai dengan menggunakan helikopter jet ranger milik organisasi misi keagamaan dengan fokus pencarian di wilayah Polimo, Kurima, Pasima, Pule, dan Ogima.

Pencarian selanjutnya dilakukan dengan menggunakan pesawat ATR Trigana dengan menyisiri rute yang dilalui pesawat Aviastar, yaitu dari Dekay menuju Wamena. Disusul kemudian pencarian dengan menggunakan pesawat maskapai AMA Cesna PK-MAU pada wilayah Pasima-Soba, serta dengan Cesna PK-MAQ pada wilayah Polimo-Haluwon.

Kemudian pada sisi darat, proses pencarian dilakukan tim dari TNI AD Kodim Wamena pada wilayah Kaliyetni, serta Polres Wamena untuk wilayah Asatipo dan Tanah Longsor.

”Seluruh operasi SAR pada hari itu dihentikan pukul 15.00 WIT karena cuaca buruk, dan hasilnya masih nihil. Kemudian, hari ini operasu direncanakan menggunakan helikopter, Cesna dan MAF, milik maskapai Swiss Air, AMA, Trigana, serta helikopter jet ranger milik misi keagamaan dan Yajasi,” papar Gagah.

Menanggapi informasi terbaru ini, Juru Bicara Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) JA Barata mengatakan, pihaknya tengah menyusun rencana untuk mengirimkan tim investigasi sambil menunggu perkembangan lebih lanjut dari tim SAR.

”Untuk saat ini kami masih menunggu sampai proses evakuasi selesai, sambil terus melakukan verifikasi informasi dari semua aspek. Verifikasi informasi sendiri telah kami lakukan sejak awal, dengan mengutus seorang anggota kami ke sana. Hanya saja kami belum mengirim tim untuk menginvestigasi penyebab kecelakaan itu, karena itu belum diperlukan. Prioritasnya saat ini adalah evakuasi korban,” jelas Barata. (roda kemudi)

Monday, June 29, 2009

Pesawat Aviastar Diduga Hilang di Papua

Pesawat terbang jenis Twin Otter milik maskapai penerbangan Avia Star Airlines diduga hilang saat menerbangi rute Dekai-Wamena, Papua. Hingga saat ini tim dari Kantor Badan SAR Jayapura masih melakukan pencarian pesawat beregistrasi PK-BRO tersebut.

Ketika dihubungi, Juru Bicara Badan SAR Gagah Prakoso menjelaskan, pesawat yang dipiloti Capt. Frans Noble dan kopilot Dedi Sudrajat itu putus kontak dengan menara pengawas pada pukul 06.54 UTC (15.54 WIT).

”Pesawat terbang dari Dekai menuju Wamena, lepas landas pukul 06.32 dan dijadwalkan mendarat pukul 07.02 UTC. Informasinya pesawat sedang mengangkut sembako. Tidak ada penumpang, hanya ada seorang awak kabin yang dibawa pesawat ini,” jelasnya, Senin (29/4).

Gagah menambahkan, hingga saat ini pihaknya masih mencoba untuk mencari koordinat pasti penentu posisi pesawat tersebut melalui saluran radio. ”Kami belum bisa mencari dengan menggunakan pesawat, karena kondisi di rute itu sudah gelap. Mungkin besok kita akan melakukan pencarian dengan menggunakan pesawat,” ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) JA Barata mengatakan, pihaknya baru akan mengirimkan tim setelah mendapatkan kepastian informasi dari Badan SAR terkait hilangnya pesawat Aviastar.

”KNKT belum mengirimkan tim, karena informasinya masih belum pasti. Kita belum tahu apakah pesawat itu benar-benar hilang, atau melakukan pendaratan darurat di suatu tempat yang kita belum ketahui lokasinya. Sampai saat ini, kami masih menunggu informasi dari Badan SAR,” jelasnya.

Rute penerbangan Papua memang terbilang sebagai rute yang rawan kecelakaan. Saat ini pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan tengah mengkaji ulang jalur penerbangan di kawasan ujung timur Indonesia tersebut untuk membuat standar khusus bagi penerbangan di sana.

Standar khusus tersebut sangat dibutuhkan bagi penerbangan di Papua mengingat seringnya kecelakaan pesawat terbang di sana. Standar itu antara lain meliputi standar pengamanan yang lebih ketat yang mencakup kelaikan pesawat, kemampuan pilot, kelengkapan kapasitas fasilitas bandara termasuk fasilitas pesawat dan lainnya.

Sebelumnya, pada 9 April 2009 lalu, pesawat milik Aviastar lainnya yang berjenis BAe 146-300 tipe B463 juga pernah mengalami kecelakaan. Pesawat rakitan British Aerospace tahun 1990 itu terjatuh dan meledak di wilayah pegunungan di Desa Pike, Wamena, Papua. Seluruh kru yang berjumlah enam orang dinyatakan tewas dalam peristiwa itu.

Kecelakaan terjadi ketika pesawat yang tengah mengangkut 9 ton bahan bakar avtur itu tengah melakukan pendekatan untuk mendarat di Bandara Wamena. Pesawat diketahui terjatuh dan seketika terbakar ketika tengah mencari posisi untuk mendekati runway 15 yang akan didaratinya.

Pesawat diindikasikan menabrak puncak Gunung Pike ketika masuk ke dalam awan. Mengingat kondisi cuaca saat itu dalam keadaan berkabut sehingga membuat jarak pandang pilot menjadi sangat terbatas.

Kemudia pada 30 Januari 2008 silam, pesawat Aviastar lain berjenis DHC-6 Twin Otter juga sempat mengalami kecelakaan. Pesawat rakitan Kanada yang saat itu mengangkut sebanyak 15 penumpang tersebut tergelincir di Bandara Sugapa, Kabupaten Paniai, Papua. Satu dari 15 penumpang yang dibawanya meninggal dunia, dan dua lainnya menderita luka berat, akibat peristiwa tersebut. (roda kemudi)