Pages

Tuesday, December 21, 2010

Jelang Natal & Tahun Baru, Penumpang Soekarno - Hatta Diprediksi Naik 15 Persen

Terhitung mulai hari ini, 22 Desember 2010 hingga 04 Januari 2011 mendatang, PT Angkasa Pura II (Persero) membuka Posko Angkutan Natal 2010 dan Tahun Baru 2011 di Bandara Soekarno-Hatta (BSH), Cengkareng, Banten.  Direktur Utama PT AP II Tri S Sunoko mengatakan, langkah ini menjadi salah satu upaya perusahaan dalam menciptakan dan meningkatkan pelayanan bagi  masyarakat pengguna jasa bandara agar dapat melaksanakan penerbangan menuju  kampung halaman maupun tempat-tempat wisata dengan tertib, aman, nyaman dan lancar.

Bandara Soekarno - Hatta, Cengkareng
”Sebagaimana komitmen kami, perusahaan akan selalu mengupayakan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh pelanggan, terlebih di masa-masa khusus seperti momentum Natal dan Tahun Baru seperti sekarang ini, yang diprediksi akan mengalami peningkatan pergerakan penumpang hingga 15 persen dibandingkan hari-hari normal yang mencapai rata-rata 124.000 penumpang per hari,” jelasnya.

Wednesday, December 1, 2010

AP II Kucurkan Rp 9,5 Miliar Dana Kemitraan

PT Angkasa Pura II (Persero) kucurkan dana kemitraan sebesar Rp 9,5 miliar kepada enam mitra bianannya di Jakarta, Rabu (1/12). Direktur Keuangan PT AP II Laurensius Manurung mengatakan hal ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan sebagai Badan Usaha Milik Negara kepada lingkungan yang berada di wilayah kerja perseroan.

”Keenam mitra ini adalah Perusahaan Modal Ventura Daerah (PMVD) yang menjadi mitra binaan perseroan untuk program tahun 2010,” jelas Manurung.

Dia menjelaskan, penyaluran dana ini merupakan tindak lanjut perjanjian kerjasama perseroan dengan PT Bahana Artha Ventura yang telah dibangun pada 2009. Di mana pada masa itu, PT AP II menyalurkan total dana sebesar Rp 5 miliar. Sebesar Rp 2 miliar disalurkan perusahaan melalui PMVD Jabar, sedangkan Rp 3 miliar sisanya dan melalui PMVD.

”Untuk tahun ini, ada enam mitra yang kami berikan bantuan, dengan total dana sebesar Rp 9,5 miliar yang penyalurannya di bawah koordinasi PT Bahana Artha Ventura,” imbuh Manurung.

Keenam PMVD itu adalah PT Sarana Sumut Ventura yang mendapatkan dana sebesar Rp 2 miliar, PT Sarana Sumsel Ventura (Rp 1 miliar), PT  Sarana Lampung Ventura (Rp 1 miliar), PT Sarana Jambi Ventura (Rp 2 miliar), PT Sarana Kalbar Ventura (Rp 2 miliar), dan PT Sarana Jabar Ventura sebesar (Rp 1,5 miliar).

Manurung menjelaskan, perseroan cukup ketat dalam memproses pemilihan calon mitra binaan. Hal tersebut agar perseroan mendapatkan mitra yang benar-benar tepat dan layak dengan menaati proses collecting dan reporting  agar  ditaati sehingga tepat waktu maupun tepat jumlah.

Sejak 1991 hingga November 2010, PT AP II telah menyerahkan bantuan kepada sedikitnya 12.909 mitra binaan, dengan total dana yang disalurkan senilai  Rp. 174 miliar. Sementara dari Program Bina Lingkungan yang dilakukan sejak 2002 sampai dengan November 2010, perseroan telah mengucurkan dana senilai Rp. 44 miliar yang diperuntukkan bagi kegiatan sosial.

”Antara lain untuk penanganan korban bencana alam, pendidikan dan pelatihan, pengembangan sarana dan prasarana umum, sarana ibadah, peningkatan kesehatan, hingga pelestarian alam,” ujarnya. Dalam waktu dekat ini, lanjutnya, AP II telah memprogramkan pengadaan 12.000 pohon buah di Kota dan Kabupaten Tangerang, 2 unit ambulance di Medan, pembangunan paviliun Soka RSUD Tangerang dan pengembangan sarana umum lain. (roda kemudi)

Sunday, November 7, 2010

Menhub: Debu Vulkanik Tidak Sampai ke Jakarta, Soekarno-Hatta Aman

Freddy Numberi
Sejumlah maskapai penerbangan asing menunda jadwal penerbangan ke Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, menyusul erupsi Gunung Merapi yang terjadi Sabtu (6/11) kemarin. Mereka beralasan, debu vulkanik telah sampai ke Bandara Soekarno Hatta. Namun, Menteri Perhubungan Freddy Numberi menegaskan bahwa bandara internasional itu hingga saat ini masih dalam status aman dan belum tersentuh debu vulkanik.

”Saya klarifikasi Jakarta itu tidak terkena dampak (debu vulkanik) sampai dengan saat ini," jelas Menhub Freddy dalam jumpa pers seusai rapat koordinasi penanggulangan bencana yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Gedung Agung, Jogjakarta, Sabtu malam.

Menhub menyebutkan, beberapa maskapai asing yang membatalkan penerbangan ke Jakarta sebagai imbas negatif dari Notice to Airman (NOTAM) yang dikeluarkan pihak maskapai penerbangan Australia. Padahal peringatan ini tidak benar dan membuat maskapai lain khawatir.

"Ada beberapa internasional flight yang tidak terbang ke indonesia. Ini akibat, peristiwa kemarin di Batam. Kemudian, pihak Australia  mengeluarkan notice to airman yang sekaligus dikaitkan dengan pergerakan vulkanik." terang Menhub.

Menurut Menhub, pihaknya menjelaskan hal ini berdasarkan data yang akurat dari BMKG. "Kita selalu kerjasama dengan pihak BMKG, dan badan vulkanologi dari kementerian ESDM, Kita monitor betul pergerakan daripada awan panas itu. Dan tidak mengarah ke Jakarta," paparnya.

Menhub juga meyakinkan masyarakat bahwa kondisi bandara Soekarno-Hatta saat ini tetap berada dalam situasi yang kondusif. Dia memberi bukti, penerbangan maskapai Garuda yang tetap lancar menuju Jepang dan Dubai.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Herry Bakti menambahkan, sampai Sabtu malam, berdasarkan berbagai data yang masuk mengenai arah angin dan sebagainya, wilayah udara di atas Jakarta masih aman untuk diterbangi.

"Kita tidak pernah memberlakukan larangan terbang. Hari ini kita sudah klarifikasi semua, malah Menteri Transportasi sendiri sudah memberikan klarifikasi bahwa sampai saat ini Sukarno Hatta aman untuk penerbangan," jelasnya.

Terkait keputusan beberapa maskapai penerbangan membatalkan penerbangan, menurutnya maskapai mengambil keputusan itu berdasarkan notice yang dikeluarkan pihak otorita penerbangan Australia mengenai debu Merapi.  "Itu karena ada informasi dari Australia yang mengeluarkan Ashtam (peringatan kepada airlines soal debu vulkanik). Jadi, pemerintah Australia mengeluarkan peringatan bahwa debu vulkanik yang dari Gunung Merapi itu sudah ke arah Barat dan sudah mendekati Jakarta. Itulah dasar para airlines untuk memutuskan membatalkan penerbangan," jelasnya.

Klarifikasi Data

Dirjen Herry menegaskan, pihaknya sudah memberikan klarifikasi kepada berbagai maskapai penerbangan bahwa pihak Indonesia juga menerima informasi dari Australia tersebut namun data itu digabungkan dengan informasi Badan Metereologi dan Pusat Vulkanologi yang melihat arah angin yang membawa debu vulkanik tersebut.

"Dari data yang kita punya, arah angin memang ke Barat tetapi kemudian lari ke arah Selatan, ke lautan India. Jadi pada saat ini belum menganggu penerbangan. Makanya penerbangan domestik seperti Garuda tetap beroperasi. Keadaan masih aman. Indonesia masih menjamin itu," tegas dia.

Kendati demikian, otoritas penerbangan Indonesia akan tetap memantau dengan memakai seluruh data dari BKMG dan Pusat Vulkanologi serta juga dari otorita Australia. ”Sejauh ini otorita perhubungan udara Indonesia baru menutup dua bandara yaitu bandara Adisutjipto di Yogyakarta dan bandara Adisumarmo di Solo,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Maskapai penerbangan asing menunda jadwal penerbangan ke Jakarta, Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh isu bahwa abu vulkanik Gunung Merapi telah mencapai Jakarta

Manajemen PT Angkasa Pura II melalui siaran persnya Sabtu malam menjelaskan, tercatat sebanyak 13 maskapai asing yang menunda  sementara penerbangannya dari dan menuju Soekarno-Hatta sepanjang Sabtu mulai pukul 17.30 WIB hingga 23.15 WIB. Mereka antara lain  Malaysia airlines, Japan airlines, China Southern, Singapura Airlines , Value Air, Turkey Airline, KLM, Lufthansa, Emirates Air, Tiger Airways, Eva airlines, Ethihad, AirAsia.

”Sementara maskapai domestik yang juga menunda jadwal penerbangannya dari dan menuju Bandara Soekarno-Hatta, tetapi itu untuk rute Jogjakarta – Jakarta maupun sebaliknya,” jelas Coorporate Secretary PT AP II Hari Cahyono dalam siaran persnya. Maskapai itu adalah , Garuda Indonesia, Lion Air, Batavia Air, Sriwijaya Airlines, Indonesia AirAsia, Mandala Airlines.

”Untuk jadwal penerbangan Minggu, 7 Nopember 2010, perlu kami sampaikan bahwa maskapai Indonesia AirAsia telah memutuskan untuk meniadakan penerbangan untuk rute Bandung – Medan – Kuala Lumpur dan Kuala Lumpur – Medan – Bandung,” pungkas Hari. (roda kemudi)

Saturday, November 6, 2010

Soekarno-Hatta Aman, Maskapai Asing Stop Penerbangan

Terkait penundaan rencana penerbangan yang dilakukan sejumlah maskapai luar negeri ke Jakarta melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, Sabtu, 6 Nopember 2010, status Bandara Soekarno – Hatta masih dibuka dan aman untuk didarati. Demikian disampaikan PT Angkasa Pura II melalui coorporate secretary, Hari Cahyono.

Dijelaskan Hari, adapun penundaan jadwal penerbangan yang dilakukan maskapai luar negeri tersebut dilakukan atas inisiatif makapai yang bersangkutan. ”Berdasarkan penjelasan pihak maskapai yang kami terima, penundaan itu dilakukan karena alasan keselamatan (safety) menyusul aktivitas Gunung Merapi di Jawa Tengah. Sementara kami selaku otoritas bandara telah memberikan informasi bahwa Bandara Soekarno – Hatta masih aman untuk didarati dan belum terpengaruh dampak erupsi Gunung Merapi. Apa yang kami sampaikan tersebut sebagaimana disebutkan dalam NOTAM (Notice To Air Man) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan selaku otoritas penerbangan nasional bahwa jalur udara utara dan barat aman untuk diterbangi,” paparnya.

Dia menambahkan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan selaku otoritas penerbangan nasional yang selalu menjadi acuan perusahaannya dalam mengoperasikan bandara, belum mengeluarkan pernyataan bahwa jalur penerbangan udara dari luar negeri menuju Jakarta maupun sebaliknya, dari Jakarta menuju luar negeri melalui Bandara Soekarno—Hatta telah terpengaruh oleh sebaran abu vulkanik Gunung Merapi.

Berikut maskapai luar negeri yang telah mengkoonfirmasikan untuk menunda sementara penerbangannya dari dan menuju Bandara Soekarno—Hatta  (datang/pergi) mulai pukul 17.30 – 23.15 WIB:

1. Malaysia airlines        : 6 penerbangan
2. Japan airlines             : 2 penerbangan
3. China Southern          : 1 penerbangan
4. Singapura Airlines      : 6 penerbangan
5. Value Air                   : 4 penerbangan
6. Turkey Airline            : 2 penerbangan
7. KLM                         : 2 penerbangan
8. Lufthansa                   : 2 penerbangan
9. Emirates Air               : 4 penerbangan
10. Tiger Airways           : 2 penerbangan
11.Eva airlines                : 2 penerbangan
12. Ethihad                     : 2 penerbangan
13. AirAsia                     : 13 penerbangan


Sementara maskapai domestik yang juga menunda jadwal penerbangannya dari dan menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk rute Jogjakarta – Jakarta maupun sebaliknya pada hari ini adalah:

1. Garuda Indonesia         : 11 datang dan 10 berangkat
2. Lion Air                        : 2 datang dan 2 berangkat
3. Batavia Air                   : 3 datang dan 3 berangkat
4. Sriwijaya Airlines          : 2 datang dan 2 berangkat
5. Indonesia AirAsia          : 3 datang dan 3 berangkat
6. Mandala Airlines           : 2 datang dan 2 berangkat

”Untuk jadwal penerbangan Minggu, 7 Nopember 2010, perlu kami sampaikan bahwa maskapai Indonesia AirAsia telah memutuskan untuk meniadakan penerbangan untuk rute Bandung – Medan – Kuala Lumpur dan Kuala Lumpur – Medan – Bandung,” pungkasnya. (roda kemudi)

Tuesday, November 2, 2010

Pemindahan Pesawat Lion di Supadio Tunggu Teknisi Maskapai

Hingga saat ini proses evakuasi pesawat Lion Air JT 712 tujuan Jakarta-Pontianak yang mengalami kecelakaan di Bandara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat, masih berlangsung. PT Angkasa Pura II selaku pengelola bandara belum dapat menentukan kapan pastinya Supadio akan dibuka, meski Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) telah memberikan restu untuk memindahkan badan pesawat dari lokasi kejadian ke tempat yang tidak menganggu aktivitas penerbangan.

Pesawat Lion Air yang tergelincir di Pontianak
”KNKT memang sudah memberikan restu, tetapi kita (AP II) nggak berani main pindah-pindahkan pesawat dari TKP sebelum teknisi Lion Air selaku pemilik pesawat datang. Karena kalau terjadi apa-apa dengan pesawat kalau kita main pindahkan saja, kita bisa disalahkan dan dituntut mereka mengingat pesawat itu diasuransikan. Misalnya, kalau kita angkat tahu-tahunya gear box patah, kita pasti disuruh ganti. Sementara kalau untuk kesiapan peralatan evakuasi, kita sudah siap,” jelas Direktur Operasi dan Teknik AP II Salahudin Rafi, Selasa (2/11) petang.

Dijelaskan Rafi, dirinya telah menghubungi ketua KNKT Tatang Kurniadi terkait rencana evakuasi badan pesawat dari ujung runway Bandara Supadio. ”Pak Tatang sudah memberikan izin untuk memindahkan pesawat tanpa menunggu investigator KNKT. Syaratnya sebelum memindahkan pesawat, kita harus lebih dulu mengumpulkan sejumlah bukti yang dibutuhkan untuk proses investigasi, salah satunya black box. Tetapi masalahnya teknisi Lion Air sampai saat ini belum datang juga. Menurut informasi yang saya dapat, mereka akan sampai di Pontianak sekitar pukul  19.00 WIB,”  paparnya.

Dia menambahkan, 1.800 meter dari 2.250 landasan Supadio berstatus bebas dari imbas kecelakaan tersebut dan secara teknis bisa digunakan untuk lepas landas maupun pendaratan pesawat jenis Boeing 737-200.  Terlebih pula, posisi badan pesawat saat ini berada di tepian runway. ”Dengan 1.800 meter yang free, take off atau landing secara prinsip bisa dilakukan, dengan syarat bobot pesawat harus disesuaikan. Misalnya, maximum take off/landing weight-nya dikurangi. Tetapi, agar lebih aman, kita akan buka runway sampai statusnya sudah benar-benar clear. Dan, sekali lagi, itu bergantung pada teknisi Lion Air. Kalau kita sih penginnya buru-buru dibuka supaya penerbangan bisa cepat normal. Malam ini, kita upayakan pesawat bisa dipindahkan. Kalau soal apa penyebab pasti, kita juga tidak mau mengeluarkan pernyataan. Itu domainnya KNKT, bukan kita,” tegas Rafi.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua KNKT Tatang Kurniadi mengatakan bahwa dirinya telah memberikan izin dan rekomendasi kepada pengelola Bandara Supadio untuk memindahkan badan pesawat dari lokasi kejadian. Hal tersebut, katanya, agar tidak berkepanjangan dan menimbulkan kerugian yang lebih besar akibat terlalu lamanya bandara ditutup. ”Saya sudah koordinasi dengan Direksi AP II dan mengizinkan pesawat untuk dipindahkan sebelum investigator kami datang di lokasi. Yang penting, seluruh hal yang berkaitan dengan kepentingan investigasi diamankan dan dan didokumentasikan. Misalnya memotret seluruh lokasi sampai detail, mengamankan CVR dan FRD atau black box pesawat, serta menandai touch down point pesawat sebelum bablas keluar runway,” papar Tatang.

Namun, senada dengan Rafi, Tatang juga meminta agar proses pemindahan itu dikoordinasikan kembali dengan manajemen Lion Air mengingat status pesawat yang berada di bawah perlindungan asuransi. ”Bandara kita mau agar disterilitasi dulu secepatnya, untuk kepentingan keselamatan  penerbangan dan mengantisipasi kerugian yang lebih banyak. Tetapi, ya itu, biasanya pemindahan harus melibatkan pihak maskapai. Karena ini aset yang tidak murah harganya,” imbuh dia.

Tatang menambahkan, pihaknya tidak akan mengira-kira apa penyebab kecelakaan itu dengan mengeluarkan kesimpulan sementara sebelum proses investigas selesai dilakukan. ”Tapi intinya, pesawat itu mendarat kebablasan sampai keluar runway. Apa penyebabnya, kita lihat nanti berdasarkan seluruh barang bukti yang kita peroleh,” ujarnya. (roda kemudi)

Pesawat Lion Nyusruk di Pontianak, Bandara Supadio Ditutup

Pesawat Lion Air nomor penerbangan JT 712 tujuan Jakarta-Pontianak, mengalami kecelakaan di Bandara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (2/11).  Pesawat tergelincir saat melakukan pendaratan dan terjerembab di ujung landasar, area RESA (Runway End Safety Area). Hingga berita ini diturunkan, bandara dengan panjang runway 2200 meter itu masih ditutup untuk  proses evakuasi.
Pesawat Lion yang kecelakaan di Bandara Pontianak

Terkait kecelakaan itu, PT Angkasa Pura II menutup untuk sementara waktu Bandara Supadio untuk proses evakuasi pesawat dari landasan. Berdasarkan informasi sementara di lapangan, pesawat Boeing 737 seri 400 registrasi PK-LIQ itu mengalami over shoot saat melakukan pendaratan dan terjerumus ke di ujung landasan.

Direktur Tekhnik dan Operasi PT Angkasa Pura II Salahudin Rafi menjelaskan, pesawat mengalami  crash di ujung runway 15 pada pukul 11.18 WIB. ”Pesawat mengalami over shoot, atau melaju melebihi runway. Posisi kecelakaan ada di area RESA (Runway End Safety Area). Alhamdulillah, semua penumpang selamat. Akibat kecelakaan itu, nose wheel atau roda depan mengalami patah, main gear amblas, engine rusak dan pesawat terjerembab di tanah ujung landasan,” jelasnya, Selasa (2/11).

Untuk melakukan proses evakuasi dan menetralisasi landasan sepanjang 2.250 meter, PT Angkasa Pura II melakukan penutupan sementara Bandara Supadio hingga proses evakuasi selesai. ”Kami juga sudah mengirimkan tim rescue dari Soekarno-Hatta sebanyak 7 orang dan peralatan pendukung salvage atau dongrak untuk mengangkat bodi pesawat agar mudah ditarik dari lokasi kejadian,” imbuhnya.

Rafi mengatakan, pesawat Lion Air yang mengalami kecelakaan itu merupakan pesawat ke sembilan yang melakukan landing di Supadio hingga saat itu. Sebelumnya, telah ada delapan pesawat yang melakukan pendaratan dan sembilan pesawat yang melakukan lepas landas dengan aman. ”Kami sudah melakukan koordinasi dengan KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) terkait proses evakuasi ini dan mengamankan lokasi kejadian. Berapa lama proses evakuasi belum bisa dipastikan. Tetapi, kami berupaya melakukan evakuasi secepatnya agar Bandara Supadio bisa secepat mungkin dioperasikan secara normal kembali,” pungkasnya.

Terkait kecelakaan ini, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengirimkan dua investigator, yaitu Capt. Chaerudin dan Markus Toto, ke lokasi kejadian untuk menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut. (roda kemudi)

Monday, October 25, 2010

Sekolah Penerbang Turki Minat Benamkan 4 Simulator di Curug

Simulator IFTC Istanbul
Lembaga pendidikan penerbang Turki, International Flight Training Center (IFTC) Istanbul berminat berkolaborasi dengan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug untuk membuka fasilitas simulasi pesawat di sekolah milik Pemerintah Indonesia tersebut. Penjajakan telah dilakukan IFTC Istanbul dengan Badan pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan Kementerian Perhubungan selaku pembina STIP. Namun keputusan perealisasian kerjasama ini masih menunggu persetujuan Kementerian Keuangan.

Sunday, October 24, 2010

AP II Targetkan Tender Pembangunan JAATS-2 Mulai Desember 2010

PT Angkasa Pura II (Persero) tengah menyiapkan konsep pembangunan Jakarta Automation Air Traffic System (JAATS) untuk memperkuat performa Pengatur Lalu Lintas Udara serupa yang telah ada saat ini. JAATS-2 itu ditargetkan dapat beroperasi selambat-lambatnya akhir 2011 mendatang. Sedangkan tender pembangunanya sendiri ditargetkan untuk dimulai pada Desember 2010.
www.airtrafficcontrollerexam.com

Direktur Utama PT AP II Tri S. Sunoko memaparkan, proses persiapan yang tengah dilakukan saat ini adalah menyusun term of reference (TOR) dan spesifikasi teknis  pengadaan dan pemasangan JAATS-2 oleh tim gabungan yang terdiri dari para ahli navigasi udara Institut Teknologi Bandung (ITB), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dan PT AP II. Organisasi profesi Indonesia Air Traffic Controller Association (IATCA) serta para teknisi penerbangan dan operator penerbangan juga turut dilibatkan sebagai nara sumber.

”Penyusunan TOR dan spesifikasi teknis dilaksanakan sejak September lalu dan akhir Nopember 2010 ini diharapkan akan rampung. Sehingga proses tender pembangunan gedung sebagai langkah awal bisa dilakukan pada Desember mendatang,” jelas Tri S. Sunoko, Minggu (24/10).

Estimasi dana yang dibutuhkan  untuk pembangunan gedung JAATS-2 tersebut, jelasnya, mencapai kisaran Rp 200 miliar yang dibiayai melalui sumber pendanaan APBN Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub. Rentang waktu pembangunan gedung JAATS-2 direncanakan sepanjang 2011, mulai Januari hingga Desember. Sementara untuk pengadaan dan instalasi infrastruktur JAATS-2 menjadi proyek yang dibiayai melalui  PT AP II, dengan estimasi waktu antara Maret – Desember 2011, yang dilanjutkan dengan proses simulasi dan training pada Januari 2012.

”Estimasi biaya yang disiapkan AP II untuk infrastruktur JAATS 2 ini nilainya sekitar Rp 500 miliar. Permohonan persetujuan anggarannya diajukan kepada Kementerian BUMN Oktober 2010 ini. Kita harapkan bisa segera disetujui selambatnya akhir Oktober, sehingga kita bisa langsung buka tender Desember mendatang. Tendernya sendiri akan dilakukan oleh tim konsultan independen yang juga dilibatkan dalam proyek ini,” imbuh dia.

JAATS-2 Sebagai Back Up

Direktur Operasi dan Teknik, Salahudin Rafi menambahkan alasan di balik rencana pembangunan JAATS-2. Menurutnya, JAATS-2 tidak dibangun untuk menggantikan keberadaan JAATS-1 yang usianya relatif tua dan sempat mengalami gangguan teknis beberapa waktu lalu. ”Keberadaan JAATS-2 yang mengadopsi teknologi terkini adalah untuk memperkuat posisi JAATS-1 dan dalam rangka meningkatkan performa radar yang kita miliki. Ini juga sebagai salah satu langkah dalam menyikapi pesatnya pertumbuhan industri penerbangan saat ini,” papar Rafi.

Menurut Rafi, seiring dengan upaya persiapan pembangunan infrastrutktur JAATS-2 yang dipastikan akan sarat dengan teknologi anyar dan diharapkan mampu mengantisipasi perkembangan teknologi yang sangat dinamis. Beberapa teknisi penerbangan (ATC dan teknisi) juga sudah melakukan ”benchmark” dalam mengikuti seminar yang digelar Internasional Civil Aviation Organization (ICAO) serta merencanakan peninjauan ke beberapa bandara yang telah menggunakan pola pengoperasian dan  sistem radarnya yang modern dan canggih sebagai pembanding.

JAATS adalah sistem penginderaan jarak jauh (surveillance) yang digunakan oleh petugas pengatur lalu lintas udara (Air Traffic Controller/ATC) untuk memberikan pelayanan lalu lintas penerbangan di wilayah operasi udara Flight Information Region (FIR) Jakarta dengan cakupan wilayah udara Indonesia bagian barat. Pelayanan ini lazim disebut sebagai air traffic services. Perangkat JAATS yang dioperasikan PT APII ini berada di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Banten. Namun, keberadaan JAATS sendiri tidak hanya untuk kebutuhan pengontrolan lalu lintas udara, namun lebih luas lagi yang mampu berfungsi untuk air traffic management.

Rafi menambahkan, radar JAATS pertama dioperasikan perdana pada 1996 silam, dan pada sat itu diproyeksikan untuk melayani pergerakkan pesawat hingga 600 pergerakan per hari dan pelayanan data sebanyak 900 pesan Aeronautical Fixed Telecommunication Network (AFTN). Namun pada 2010, kenyataannya total pergerakan pesawat yang dilayani JAATS telah mencapai hingga 2000 pergerakan peswat dan mengelola sebanyak 4000 pesan AFTN.

Menyusul kendala operasional radar yang terjadi beberapa waktu lalu, perbaikan cepat dilakukan sehingga mampu mengembalikan fungsi pelayanan JAATS seperti sedia kala. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, telah dilakukan updating dan refreshing sistem JAATS secara periodik dari setiap dua bulan menjadi satu bulan dan dua minggu untuk mengurangi beban data yang diproses oleh sistem tersebut.

”Sejak awal September lalu upaya perbaikan dan antisipasi terhadap kegagalan sistem terus dilakukan, seperti menyiapkan back up system yang dibutuhkan. Contingency plan atau rencana darurat JAATS Radar System Failure Contingency Plan yang menyentuh kondisi terburuk kita rancang dan kita masukkan dalam SOP. Saat ini, rencana darurat itu yang sedang proses sosialisasi. Namun, saat ini sudah ter-back up dan sosialisasi juga sedang di lakukan ke setiap unit dan seluruh controller,” lanjut Rafi.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Freddy Numberi mengatakan bahwa pihaknya akan mendorong percepatan pembangunan radar JAATS-2 untuk menopang radar yang telah ada saat ini. Di sisi  lain, hal  tersebut juga sebagai upaya untuk menyongsong pengimplementasian ASEAN Open Sky 2015 mendatang. "Banyak pembenahan yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah sistem radar," ujar Menhub di gedung DPR, Jumat (22/10).

Dirjen Perhubungan Udara Herry Bakti S. Gumay menambahkan, saat ini pihaknya bersama tim tengah melakukan penyusunan TOR dan spesifikasi rencana pembangunan radar JAATS-2 agar secepatnya bisa dilakukan tender. "Kami dari pemerintah akan memfasilitasi bangunannya, gedungnya. Sedangkan Angkasa Pura II infrastruktur radarnya," ujar dia. (roda kemudi)

Wednesday, October 13, 2010

Pembangunan Jalur Ganda Petarukan-Pekalongan Bakal Dikebut

Pembangunan double track kereta api
Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan akan mempercepat proses pembangunan jalur ganda (double track) kereta api sepanjang 26 kilometer dari Petarukan hingga Pekalongan, Jawa Tengah. Upaya ini dalam rangka meningkatkan kualitas keselamatan pada jalur moda transportasi darat termassal itu.

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono usai rapat dengan Wakil Presiden Boediono di kantor Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan, Rabu (13/10) menjelaskan, proses percepatan pembangunan jalur ganda itu menjadi salah satu instruksi Wapres kepada Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Menurut Wamenhub, selain meneruskan proyek pembangunan jalur ganda Petarukan-Pekalongan, Dirjen Perkeretaapian yang juga turut menghadiri rapat tersebut juga diperintahkan untuk melakukan revitalisasi dan modernisasi sistem persinyalan perkeretaapian. ”Ini untuk sebagai antisipasi untuk mengurangi kemungkinan kecelakaan. Langkah ini akan kita mulai pada 2011," jelasnya.

Di sisi lain, terkait upaya meminimalisasi angka kecelakaan,  Wapres juga menginstruksikan operator yang dalam hal ini PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk segera memasang alat-alat keselamatan pencegah kecelaan yang berhubungan dengan operasional KA. Termasuk salah satunya adalah mensertifikasi para masinis dan ahli-ahli teknis yang belum memiliki sertifikat kompetensi, serta mengganti pegawai yang telah memasuki masa pensiu dengan sistem perekrutan yang terencana.

"Hal lain adalah pemisahan hal-hal yang masuk dalam ranah regulator dan operator sesuai UU. Misalnya bagaimana pengelolaan stasiun, rel, dan sinyal, bisa dipisahkan secara tegas siapa yang bertanggung jawab antara operator dan regulator. Ini tentunya akan mengacu pada aturan yang sudah ada, yaitu UU Perkeretaapian No 23/2007," ungkap Wamenhub.

Kemudian, Wamenhub menambahkan, Wapres Boediono juga meminta agar segera dibentuk Direktorat Keselamatan KA yang akan menjadi bagian Direktorat  Jenderal Perkeretaapian. Pembentukan lembaga baru ini bertujuan agar penanganan dan antisipasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan pengoperasian KA dapat dilakukan secara lebih terfokus.

Selain itu, Wapres juga mengimbau untuk dilakukannya revisi terhadap surat kesepatakan bersama (SKB) tiga menteri No 19/1999. Keputusan bersama itu dibuat oleh Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang membahas tentang Pembiayaan Atas Pelayanan Umum Angkutan Kereta Api Penumpang Kelas Ekonomi (Public Service Obligation/PSO), Pembiayaan atas Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Kereta Api (Infrastructure Maintenance and Operation/IMO), serta Biaya atas Penggunaan Prasarana Kereta Api (Track Acces Card/TAC).

”Wapres juga menyampaikan instruksi untuk  melakukan percepatan investasi untuk infrastuktur perkeretaapian. Saat ini, sudah ada proses Public-Private Partnership (PPP) pembangunan jalur KA Bandara Soekarno-Hatta-Manggarai. Kemudian, kita juga diminta melakuakan percepatan penyelesaian standar operation dan manual untuk pelaksanaan kegiatan operasional KA yang saat ini masih banyak menganut aturan zaman Belanda. Nantinya itu akan disesuaikan dengan UU yang kita miliki,” pungkasnya. (roda kemudi)

Dermaga I Ditutup 10 Hari, Kendaraan Menumpuk di Merak

Penumpukkan kendaraan terjadi di Pelabuhan Penyeberangan Merak, Banten, sejak Selasa (12/10) malam hingga Rabu (13/10). Kondisi itu merupakan akumulasi dari penutupan dua dermaga yang dilakukan PT ASDP Indonesia Ferry, yakni Demaga I dan Dermaga II. Penutupan Dermaga I dilakukan terkait upaya penggantian jembatan bergerak (movable bridge) selama sepuluh hari ke depan, sejak Senin, dan Dermaga II akibat tertabraknya  side ramp oleh kapal yang hendak berlabuh.

Antrean truk  di Pelabuhan Merak  (ilustrasi)
Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferrry Bambang Bhakti menjelaskan, penutupan Dermaga I dilakukan terkait upaya penggantian jembatan bergerak (movable bridge) yang dilakukan sejak Senin (11/10) pagi hingga Rabu, 20 Oktober mendatang. ”Seharusnya kita lakukan penggantian movable bridge yang sudah uzur itu sejak sebelum lebaran. Tetapi, kita tidak mau mengambil risiko terhadap pelaksanaan angkutan lebaran. Karena itu kita baru lakukan sekarang. Rencananya 10 hari, tetapi kalau dibutuhkan akan kita panjangkan waktunya menjadi maksimal 12 hari,” jelas Bambang saat dikonfirmasi Rabu (13/10) petang. Dikatakan, untuk kebutuhan penggantian itu, pihaknya mengalokasikan dana sekitar Rp 2,1 miliar.

Sementara penutupan Dermaga II, lanjutnya, dilakukan karena side ramp dermaga tersebut tertabrak oleh salah satu kapal perusahaan swasta  saat melakukan manuver gerak pada Selasa (12/10) dinihari. Menurut Bambang, penutupan Dermaga II hanya dilakukan sekitar enam jam. Setelah proses perbaikan selesai dilakukan, pelayanan di Dermaga II kembali dibuka mulai Selasa siang. Dia mengakui, meski beban pelayanan bongkar dan muat telah dialihkan secara merata ke dermaga lain, penutupan tetap berkontribusi terhadap penumpukkan kendaraan pada areal parkir kendaraan di Pelabuhan Merak. Penumpukkan itu sendiri didominasi oleh truk-truk pengangkut barang.

Dia menjelaskan, terkait penutupan Dermaga I, kapasitas pelayanan dermaga itu dialihkan kepada empat dermaga lain hingga total 24 kapal. Dermaga II, rincinya, dialokasikan untuk melayani hingga enam kapal. Sementara Dermaga III sebanyak tujuh kapal, Dermaga IV sebanyak enam kapal, dan Dermaga V sebanyak lima kapal.

”Persoalannya, akumulasi kendaraan ini juga dipicu oleh meningkatnya volume kendaraan yang akan menyeberang menuju Pelabuhan Bakauheni di Lampung dalam kurun beberapa hari ini. Itu memaksa kita untuk menambah jumlah kapal, dari biasanya pada masa normal cukup hanya 18 kapal. Sekarang, meski sudah dioperaskan 20 kapal pun masih tetap kurang. Saat ini kita masih melakukan rapat dengan seluruh pihak terkait untuk mengatasinya,” imbuhnya.

Namun, Bambang belum dapat menyebutkan berapa jumlah peningkatan volume kendaraan yang terjadi itu. Pada masa normal, jumlah kendaraan roda empat non-angkutan barang yang dilayani di Pelabuhan Merak sebanyak 1.800 unit per hari, sedangkan truk pengangkut barang mencapai hingga 2.300 kendaraan.

Di sisi lain, Bambang juga mengatakan masih adanya sejumlah operator yang masih berkeberatan pelayanan kapalnya dilaihkan dari Dermaga I ke dermaga lain. ”Dermaga I kebanyakan diisi oleh pemain senior. Ada sedikit kendala untuk memindahkan mereka. Alasannya banyak. Salah satunya, awak mereka membutuhkan waktu penyesuaian untuk melakukan manuver gerak di dermaga lain. Sementara kalau di Dermaga I mereka mengaku bisa bergerak cepat karena awak kapal sudah familiar,” ujarnya.

Terkait itu, pihaknya hingga saat ini masih melakukan pertemuan dengan pengurus Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) untuk membujuk operator yang masih memilih untuk bertahan beroperasi di Dermaga I. ”Ada kesepakatan antara pihak kami dan Gapasdap, malam ini akan dioperasikan hingga 22 kapal. Kalau masih belum cukup juga, akan kita upayakan penambahan. Masalahnya, dari 33 kapal yang ada di pelabuhan ini, tidak semuanya bisa langsung kita operasikan. Misalnya, ada yang sedang docking, dll,” pungkasnya. (roda kemudi)

Monday, October 11, 2010

Jemaah Haji Kloter I Kalsel Terbang Sesuai Jadwal

Proses penerbangan perdana jemaah haji asal Kalimantan Selatan ke Tanah Suci Mekkah melalui Embarkasi Banjarmasin,  Selasa (11/10), berjalan sesuai jadwal. Pesawat Boeing 767-300 beregistrasi G-OBYE yang disewa Garuda Indonesia untuk membawa 325 jemaah dengan nomor penerbangan GA 8100 tersebut lepas landas dengan lancar di Bandara Sjamsudin Noor, Banjarmasin.

Jemaah Haji saat melakukan boarding
Kepala Cabang Garuda Indonesia Banjarmasin Piktor Sitohang menjelaskan, dari Embarkasi Banjarmasin, perusahaannya dijadwalkan untuk menerbangkan  sebanyak 5.282 jemaah termasuk petugas haji ke Jeddah melalui 17 kelompok penerbangan. ”Melalui embarkasi ini kami melayani jemaah dari dua provinsi, yaitu Kalsel dan Kalteng. Untuk Kalsel, total jemaah yang kita terbangkan sebanyak 4.034 orang, terdiri dari 3.974 jemaah dan 60 petugas kloter. Sedangkan untuk Kalteng, totalnya 1.248 jemaah, terdiri dari 1.228 jemaah dan 20 petugas kloter,” paparnya beberapa saat sebelum pesawat mengudara.

Victor menambahkan, dari total 17 kloter yang dijadwalkan, sebanyak 13 kloter dialokasikan untuk penerbangan jemaah Kalsel. Sementara jemaah asal Kalteng di bagi ke dalam empat kelompok terbang. ”Jadwal penerbangannya sendiri kita bagi dalam dua gelombang. Untuk Kloter I sampai Kloter 6 masuk dalam gelombang pertama yang akan diterbangkan 10  Oktober-25 Oktober. Kemudian sisanya, Kloter 7-17, kia terbangkan mulai 26 Oktober-08 Nopember,” lanjut Piktor.
Dikatakannya, sebelum terbang menuju King Abdulaziz, Jeddah, pesawat akan singgah terlebih dahulu di Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, melakukan pendaratan teknis untuk mengisi bahan bakar.

Pilot Sempat Ragukan Kualitas Bandara
Menurut Station Manager Garuda Indonesia Banjarmasin Taufik Husni, Captain Jhon MCmillan, pilot yang membawa pesawat berbadan lebar milik Thomson Airways (Inggris) itu ke Sjamsudin Noor, sempat tak yakin untuk mendaratkan pesawatnya di bandara yang dikelola PT Angkasa Pura I tersebut. MCmillan yang menerbangkan langsung pesawat itu dari markasnya di Luton, Inggris, sempat menahan pesawatnya di Banda Aceh untuk transit.

”Pilot sempat mendengar kabar bahwa kondisi landasan pacu dan taxiway bandara kondisinya rusak. Dia sempat ragu dan menolak untuk terbang ke Banjarmasin. Tetapi setelah kita yakinkan dan ada jaminan dari Ditjen Perhubungan Udara, melalui Pak Edward Silooy, MCmillan mau juga mendarat di sini dan akhirnya mengetahui bahwa kondisi bandara memang baik. Kalau saja mereka tidak bisa kita yakinkan, bisa berantakan penerbangan haji kita semuanya,”  jelas Taufik.

Berdasarkan pantauan di lapangan, bandara dengan ukuran runway 2500 x 45 meter dan daya tekan hingga 60 PCN (setara ton) tersebut dilengkapi dengan dua taxiway. Namun, salah satu taxiway ditutup karena permukaan aspal yang bergelombang dengan cekungan yang cukup dalam. ”PT AP I berjanji segera memperbaiki taxiway yang rusak itu secepatnya, menurut informasinya, dananya sudah cair sebesar Rp 8,6 miliar. Karena sejak saya masuk di sini hampir setahun lalu belum juga diperbaiki secara permanen, tetapi hanya tambal sulam. Bahkan Lion Air sempat terjerembab beerapa waktu lalu,” pungkas Taufik.(roda kemudi)

AP II Naikkan Status Penerangan Umum dan AC Terminal di Bandara Soetta Jadi Prioritas

Menyusul terjadinya gangguan pasokan arus listrik pada fasilitas-fasillitas bandara yang tergolong non-prioritas di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, PT Angkasa Pura II (Persero) memutuskan untuk menaikkan status suplai tenaga cadangan (back up) pada kategori tersebut menjadi prioritas. Salah satunya adalah fasilitas penerangan umum dan penyejuk ruangan (AC) di seluruh area terminal.
Dirut AP II Tri Sunoko (berjaket) dan
Dirut PLN Dahlan Iskan (foto: antara)


”Penerangan umum atau pun AC di terminal-terminal itu semula masuk kategori non-priority dalam sistem back up kita. Tetapi sekarang sudah kita naikkan statusnya menjadi prioritas. Dengan demikian, ketika pemadaman listrik oleh PLN terjadi, lampu maupun AC di Bandara Soekarno—Hatta bisa tetap menyala. Kami menyadari betul bahwa kenyamanan penumpang merupakan salah satu faktor yang harus kami prioritaskan. Tujuan peningkatan status ini sendiri tak lain untuk meningkatkan kenyamanan bagi setiap pengguna jasa bandara,” ungkap Direktur Utama PT Angkasa Pura II Tri S Sunoko, Senin (11/10).

Dikatakannya, peningkatan status tersebut juga merupakan salah satu tuntutan dari masyarakat pengguna jasa Bandara Soetta yang direspons perusahaannya. Dia berharap, peristiwa terakhir, yaitu padamnya lampu penerangan umum dan AC di area terminal seperti ketika gardu induk PLN Kosambi terganggu beberapa waktu, lalu tidak akan terulang lagi ke depan. ”Karena ketika pasokan listrik PLN terhenti, sistem back up akan langsung mengambil alih dalam hitungan detik,” ujarnya.

Menurut Tri Sunoko, saat ini Bandara Soetta memiliki total tenaga listrik cadangan sebesar 7300 KVA. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3000 KVA telah teralokasikan untuk mem-back up fasilitas yang selama ini masuk dalam kategori high priority dan priority. Fasilitas yang masuk dalam kategori high priority adalah seluruh seluruh perangkat teknikal pada sisi udara (air side) dan berkaitan erat dengan sistem pengaturan lalu lintas pergerakkan pesawat, seperti peralatan navigasi, landasan pacu, radar, dlsb. Sementara pada kategory priority, perlengkapan operasional di dalam bandara, seperti fasilitas check  in, imigrasi, bea dan cukai, karantina, x-ray, conveyer, dan lainnya.

Sedangkan fasilitas lainnya masuk pada kelompok non-priority yang selama ini adalah fasilitas-fasilitas yang hanya mengandalkan ketersediaan pasokan arus dari PLN dan back up sebesar 20-30 persen. Perangkat tersebut di antaranya adalah lampu penerangan umum dan penyejuk ruangan di terminal. ”Sejalan dengan naiknya status beberapa fasilitas dari non-prority menjadi priority, kita alokasikan sekitar 75 persen dari dari 4300 KVA cadangan arus listrik yang tersedia. (Peningkatan status) ini merupakan salah satu tuntutan dari masyarakat pengguna jasa yang kita respons. Kita harapkan, peristiwa padamnya lampu dan AC di area  terminal seperti ketika gardu induk PLN Kosambi terganggu beberapa waktu lalu, tidak akan terulang lagi ke depan,” lanjutnya.

Di sisi lain, lanjut Tri Sunoko, untuk meningkatkan kapasitas listrik cadangan di Bandara Soetta, perusahaanya juga telah menyewa pembangkit  listrik (genset) secara berkala dalam dua tahap. Tahap pertama, genset berkapasitas 3 x 2 MVA, dan tahap kedua 5 x 2 MVA. Keseluruhan genset sewaan itu akan digunakan untuk mem-back up seluruh jalur penerangan, perkantoran, serta tenant. Termasuk pula seluruh fasilitas mekanikal elektrikal seperti AC, elevator, escalator, dan conveyor di terminal 1 dan 2. ”Seluruh pengadaan ini kita lakukan tahun 2010, dan itu semua di luar program RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan),” jelasnya.

Menurutnya, penyewaan genset tersebut dilakukan mengingat sisa pasokan tenaga cadangan dari genset yang telah ada selama ini, sebesar 4300 KVA, tidak dapat digunakan seluruhnya. ”Tenaga cadangan yang tersisa 4300 KVA itu memang tidak boleh digunakan total 100 persen. Prosedurnya seperti itu, maksimal kita hanya bisa pakai 75 persen. Karena itu kita alokasikan dana untuk menyewa genset untuk meng-cover fasilitas-fasilitas yang sebelumnya belum masuk daftar cadangan, baik di terminal 1, 2, maupun terminal 3,” tandasnya.

Tri menambahkan, terkait upaya perbaikan terhadap jaringan T9 dan T10 yang sempat membuat kedipan selama 1,7 detik dan menyebabkan terganggunya aktivitas penerbangan di Bandara Soetta pada 6 Agustus silam, saat ini AP II yang bekerja sama dengan PLN tengah melakukan penggantian instalasi kabel secara menyeluruh. Sampai kabel tersebut selesai diganti, untuk sementara pasokan arus listrik di kedua titik tersebut menggunakan kabel darurat melalui unit kabel berjalan (UKB) milik PLN.

”SOP dan gugus kerja antara AP II sudah kita bentuk untuk penanganan darurat. Jadi, sekarang ada pegawai PLN yang berada di Soetta untuk koordinasi dan fasilitas radio komunikasi yang terhubung antara bandara dengan kantor PLN,” imbuhnya.

Kemudian, lanjut dia, sambil berjalan PT AP II juga melakukan uji performasi terhadap sistem back up dengan melakukan simulasi pemadaman listrik dan resetting pada masa sepi, antara pukul 24.00 sampai pukul 04.00. Hasilnya dari uji performasi itu cukup memuaskan alias seluruh sistem back up dapat bekerja maksimal sesuai harapan.

”Untuk menghindari kesalahfahaman informasi, selama proses pengujuian ini seluruh airlines dan tenant sudah kita informasikan. Kita targetkan Oktober ini selesai, sedangkan untuk untuk suplai yang ke T3, 25 September lalu sudah selesai. Selain itu, di luar infrastruktur, kita juga melakukan penambahan teknisi pada main power station, di luar penempatan pegawai PLN di sana,” pungkas Tri. (roda kemudi)

Thursday, September 23, 2010

Tuntut Tarif Naik 1 Oktober, Serikat Pekerja PT KA Ancam Mogok

Serikat Pekerja PT Kereta Api (Persero) atau SPKA mengancam akan melakukan mogok kerja, jika Kementerian Perhubungan tidak mengizinkan kenaikan tarif KA ekonomi mulai 1 Oktober 2010.


"Sampai kapan Menteri Perhubungan akan menunda kenaikan tarif tersebut? Lalu apa alasan sesungguhnya, apakah faktor politis? Kami sudah cukup bersabar menerima penundaan kenaikan tarif pada 1 Juli 2010 lalu, kalau sampai terjadi penundaan lagi maka sesuai Undang-Undang Tenaga Kerja kami bisa melakukan mogok kerja," kata Ketua Umum SPKA Sri Nugroho, Kamis (23/9).

Menurut Sri, SPKA memiliki kepentingan supaya tarif KA ekonomi bisa naik 1 Oktober mendatang. Kepentingan tersebut menurutnya tidak lepas dari meningkatkan layanan kepada penumpang. Berupa peningkatan keamanan dan kebersihan KA, plus menambah barang yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kenyamanan dasar KA berupa tempat duduk kereta ekonomi 106 unit, tempat duduk kereta rel diesel 138 tempat duduk, dan KRL 140 tempat duduk.

Peralatan lain yang juga akan ditambah jika tarif boleh naik adalah kipas angin, rak bagasi, toilet yang bersih dan berfungsi baik, lampu penerangan, serta dua tabung pemadam kebakaran dalam satu rangkaian KA.

Lalu layanan tambahan berupa kereta restorasi untuk KA ekonomi jarak dan sedang dan petugas keamanan pada setiap rangkaian KA. "Kenaikan tarif sebenarnya akan kembali pada penumpang juga. Karena kami memperjuangkan kepentingan penumpang juga," tegasnya.

Karena itulah, Sri menghimbau semua pekerja KA untuk terus menaikkan tarif sesuai janji pemerintah yaitu 1 Oktober 2010. Hal tersebut diperkuat dengan terbitnya KM 48/2010 yang merubah KM 35/2010 tentang kenaikan tarif KA ekonomi mulai 1 Oktober 2010.

"Kami jalan terus karena belum ada KM lain yang membatalkan itu. Yang tidak pro ke rakyat adalah pemerintah yang tidak menaikkan tarif, karena kalau tarif dinaikkan maka kami bisa segera menaikkan pelayanan ke masyarakat," tegasnya.

SPKA mendesak pemerintah untuk merestui kenaikan tarif tersebut. Karena, bahkan sampai sekarang PTKA belum menerima pembayaran dana subsidi penyelenggaraan KA ekonomi (subsidi PSO) sebesar Rp 535 miliar tahun ini. Padahal 2010 sudah memasuki bulan ke sembilan.

"Apalagi jumlah PSO nya tahun ini sama dengan 2009, padahal inflasi sudah naik lebih banyak," pungkas Sri.

Dalam catatan Sri, meningkatnya biaya operasi dan perawatan sarana KA akibat naiknya inflasi dan indeks harga konsumen tahun lalu sudah mencapai 179,2 persen. Artinya, harga barang yang sama telah naik 79,2 persen dibanding tahun 2002 saat tarif KA ekonomi terakhir kali dinaikkan. (roda kemudi)

Friday, September 17, 2010

Listrik Padam Lagi di Soetta, Pelayanan Tetap Normal

Pasokan listrik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Cengkareng, Banten, kembali terkena masalah. Jumat (17/9), sekitar pukul 12.30 WIB, arus listrik di bandara tersibuk se-Indonesia itu kembali mengalami masalah. Kendati demikian, tidak ada gangguan signifikan terhadap fasilitas bandara maupun jadwal penerbangan, seperti yang terjadi pada 6 Agustus 2010 lalu.

”Peristiwa hari ini berbeda dengan yang waktu itu. Tidak ada gangguan terhadap konter-konter check in maupun pelayanan lainnya di bandara. Penerbangan juga masih tetap normal, tidak ada masalah yang muncul karena terimbas kejadian ini,” jelas Direktur Jenderal Perhubungan Udara Herry Bakti S Gumay saat dikonfirmasi.

Menurut Dirjen Herry, hingga saat ini penyebab padamnya listrik untuk kali kedua tersebut masih dalam penelusuran. ”Kita belum ketahui penyebabnya apa. Saya masih menunggu laporan dari PT Angkasa Pura II. Tapi yang jelas, kondisi saat ini tidak seperti waktu itu,” tegasnya, seraya berharap kejadian ini menjadi kali terakhir.

Pada Jumat, 6 Agustus 2010 lalu, kali pertama listrik di bandara mengalami masalah. Kedipan selama 1,7 detik yang terjadi saat itu sempat membuat sejumlah pelayanan penumpang dan jadwal penerbangan terganggu. Menindaklanjuti kondisi tersebut, PT AP II dan PT PLN bersinergi untuk mengelola pasokan listrik di Bandara Soetta.

Terpisah, Direktur Utama PT Angkasa Pura II Tri S Sunoko menjelaskan, gangguan aliran listrik di bandara yang dikelolanya terganggu sejak pukul 12.30 hingga 13.42 WIB. Namun, jelasnya, berkat sistem pendukung (back up) yang berfungsi dengan baik, pergerakan penumpang dan lalu lintas udara  tetap beroperasi normal.

”Penyebab gangguan sedang diatasi tim gabungan PLN dan AP2 yang sedang melakukan tugas bersama sejak awal pelaksanaan angkutan lebaran juga untuk tahap-tahap selanjutnya. Insya Allah, secepatnya kita akan perbaiki agar tidak ada lagi gangguan,” jelasnya.

Juru Bicara PT AP II Andang Santoso menambahkan, gangguan pasokan listrik yang terjadi di Bandara Soetta tidak sempat menyentuh fasilitas utama seperti konter pelayanan check in di area penumpang, maupun yang terkait dengan keamanan dan keselamatan penerbangan. ”Hanya listrik untuk penerangan umum. Tetapi masalah cepat terlesaikan dengan pasokan cadangan dari genset. Saat ini petugas dari PLN sedang menelusuri penyebab gangguan itu. Yang jelas, semua pelayanan tetap lancar,” jelasnya. (dephub.go.id)

Tuesday, September 14, 2010

Puncak Arus Balik Angkutan Udara H+7 Lebaran

Puncak pelaksanaan arus balik untuk moda angkutan udara diperkirakan akan terjadi pada hari Jumat (17/9) atau tujuh hari setelah Lebaran. Pada masa puncak tersebut, jumlah pergerakan penumpang yang kembali dari kampung halamannya akan mencapai angka sekitar 140 ribuan orang.
”Sampai hari ini, arus balik masih lancar, tidak ada hambatan. Memang ada beberapa yang delay karena akumulasi saat arus mudik, tetapi tidak terlalu signifikan. Pergerakan penumpang, menurut data terakhir yang masuk, masih berkisar 110 ribu sampai 114 ribuan. Ini masih belum puncak. Kalau puncaknya sendiri mungkin akan terjadi Jumat atau Sabtu besok,” jelas Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Herry Bakti S Gumay saat meninjau Posko Angkutan Lebaran Terpadu Nasional di kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (14/9).

Dirjen Herry menambahkan, angka pergerakkan penumpang pada masa puncak arus balik itu tidak akan berbeda jauh dengan kondisi pada saat puncak arus mudik sebelum Lebaran, yaitu berkisar 140 ribuan penumpang. ”Beda-beda tipis, tetapi kisaran jumlahnya segitu. Karena kalau di udara, yang berangkat dengan yang pulang biasanya selalu sama angkanya,” imbuhnya. Jika dibandingkan pada masa yang sama pada tahun sebelumnya, ada peningkatan rata-rata antara 10-15 persen.

Pendistribusian masa libur yang tidak serentak antara libur sekolah dan para pegawai, menurut Herry, turut memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan penumpukkan calon penumpang di tiap-tiap bandara baik pada sat mudik maupun balik. ”Pendistribusian liburnya merata, jadi masyarakat tidak bergerak secara bersamaan seluruhnya, baik pada saat mudik maupun balik,” ujarnya.

Kemudian terkait kendala lain, Herry megnatakan bahwa ada beberapa kendala yang muncul terkait operasional dan cuaca, tetapi tidak terlalu besar efeknya. ”Itu biasa. Antisipasinya dengan kita lakukan ramp chek yang rutin hingga H+7 nanti. Kalau soal tarif, semua maskapai sudah tertib. Tidak ada yang berani main-main,” pungkasnya. roda kemudi

Thursday, August 26, 2010

Waspadai 78 Pasar Tumpah di Jalur Mudik Jabar-Jateng

Para pemudik diminta untuk mewaspadai keberadaan 78 pasar tumpah yang ada di ruas utama jalur mudik yang berada di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Keberadaan pasar tumpah tersebut berpotensi besar menjadi pemicu kemacetan bagi kendaraan pemudik yang melintasinya.

Menteri Perhubungan Freddy Numberi mengatakan bahwa pemerintah pusat telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengantisipasi memperkecil dampak dari pasar tumpah tersebut. ”Untuk jalur utama Pantura, misalnya, perlu diwaspadai adalah Pasar Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kemudian Pasar Jatibarang di Kabupaten Indramayu, serta Pasar Losari yang berada di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah,” jelas Menhub di Jakarta, Kamis (26/8).

Menhub Freddy menambahkan, salah satu antisipasi yang dilakukan terkait keberadaan pasar tumpah tersebut adalah dengan memagari pasar untuk membatasi aktivitas pedagang agar tidak meluber ke luar pasar. ”Pedagang tidak akan dilarang untuk berjualan. Tetapi, lokasi mereka dibatasi jangan sampai ke jalan raya. hanya di dalam areal  pasar saja,” jelasnya.

Menurut Menhub, pengaturan pasar tumpah sangat dibutuhkan. Karena berdasarkan pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, pedagang kerap menggunakan badan jalan untuk menjajakan barang dagangan mereka. Kondisi tersebut otomatis membuat arus lalu lintas yang berada di sekitar lokasi itu tersendat. ”Selain mengerahkan aparat Dishub di daerah, kita juga akan meminta bantuan personel Kepolisian untuk menangani arus lalu lintas di sekitar pasar tumpah,” lanjut Menhub.

Di sisi lain, Menhub menambahkan, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan selaku insitusi yang menjadi koordinator pelaksanaan angkutan Lebaran akan melakukan pemantauan dengan memanfaatkan kamera pengawas CCTV dari Posko Terpadu yang akan dibuka di kantor Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Langkah ini menjadi bagian dari sistem koordinasi terpadu untuk mendasari aksi reaksi cepat penanganan masalah di lapangan. ”Dengan kamera-kamera ini, kita bisa lihat titik-titik mana saja yang sedang terkendala, sehingga bisa dikoordinasikan agar ditangani dengan cepat,” papar Menhub.

Untuk jalur darat, lokasi pengawasan yang telah dipasangi kamera pemantau antara lain Padalarang, Kadipaten, Patrol, Nagrek, Cileunyi, Perlintasan KA Sumpiuh dan Karanganyar, Losari, Comal, Pertigaan Ciamis, Pintu Tol Cikampek, Simpang Jomin, Jembatan Timbang (JT) Balonggandu, Pasar Tegal Gubug Arjawinangun, JT Losarang, JT Tanjunug, Sadang, JT Gentong, JT Kulwaru, Simpang Pejagann, Tanjung, Brebes, Kaliwaru, Kanci, serta Pintu Tol Merak dan Terminal Terpadu Merak. Untuk jalan tol sendiri, lokasi yang diawasi kamera pengawas terdapat tujuh titik. Yaitu ruas Tol Cikopo, Tol Dawuan, Tol Cileunyi, Tol Ciawi, Tol Padalarang, Tol kanci, dan Tol Sadang.

Tak hanya kamera pengawas statis, pemantauan kelancaran arus lalu lintas di jalur-jalur mudik juga diawasi melalui bus-bus dengan memasang Global Positioning System (GPS), alat pemantau posisi dan kecepatan yang dipasang pada sejumlah bus. Antara lain pada bus yang dioperasikan PO Sumber Kencono, Sinar Jaya, Safari Dharma, SAN, AKAS, Budiman, Sumber Alam, dan Primajasa.

”Selain jalan raya, stasiun KA, pelabuhan laut dan penyeberangan, serta bandara-bandara,” imbuh Menhub Freddy.

Menhub menambahkan,Pemerintah juga akan mengawasi tiga titik rawan yang ada di sepanjang jalur mudik, yaitu Pejagaan (Jawa Tengah), Nagrek dan Merak (Jawa Barat). Untuk mengawasi tiga titik rawan tersebut, polisi telah ditempatkan di wilayah tersebut sejak Rabu (25/8) kemarin. "Nah titik-titik yang kita lihat paling rawan itu sudah ada dibangun sekarang pos polisi untuk menjaga supaya kalau terjadi ini bisa diatur lalu lintasnya sedemikian rupa sehingga lebih lancar," ujarnya.

Sementara untuk menjaga ketersediaan bahan bakar menghadapi Lebaran, Pemerintah telah melakukan beberapa kesiapan termasuk menyiapkan cadangan BBM. "Terutama di Jawa. Beberapa titik di Jawa Tengah sehingga antrean panjang karena macet. Kita sudah minta menteri BUMN dan Pertamina supaya stand by di situ dan sebagainya. Kemudian ke posko kesehatan kalau dibutuhkan dan juga kalo ada terjadi kecelakaan-kecelakaan," paparnya. Roda Kemudi

Tuesday, August 24, 2010

Proses Pemulangan Jemaah Haji Masih Dihantui Keterlambatan

Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari tanah suci ke tanah air pada musim haji tahun ini masih dihantui keterlambatan jadwal pemberangkatan pesawat (delay). Hal itu disebabkan belum diberikannya pintu masuk khusus ke pesawat (dedicated boarding gate) oleh otoritas penerbangan Pemerintah Saudi Arabia kepada Garuda Indonesia selaku maskapai khusus jemaah haji nasional, baik di Bandara King Abdul Aziz Jeddah maupun di Bandara Ahmad bin Muhammad bin Abdul Aziz Madinah.

Terkait penyediaan dedicated gate untuk Garuda tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Herry Bhakti S Gumay mengatakan, Pemerintah Indonesia baik melalui Kementerian Perhubungan maupun Kementerian Agama sudah mengupayakan untuk melobi otoritas penerbangan pemerintah Arab Saudi untuk mendapatkannya.

Menurut Dirjen Herry, Indonesia cukup layak untuk mendapatkan keistimewaan untuk mendapatkan gerbang khusus tersebut setidaknya di Bandara Jeddah yang frekuensi penerbangannya jauh lebih dari pada Madinah. Karena bila dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia terbilang sebagai negara paling banyak yang yang mengirimkan jemaahnya ke tanah suci.

Tidak hanya oleh Pemerintah Indonesia, jelasnya, Pemerintah Arab Saudi pun cukup menyadari hal tersebut hingga akhirnya mengeluarkan janji akan memberikannya. ”Privilege (keistimewaan) itu sangat layak untuk kita peroleh, tetapi sampai sekarang belum juga direalisasikan meski mereka sudah berjanji sejak lama untuk memberikannya kepada kita,” jelas Dirjen Herry, usai mengikuti penandatanganan kontrak penerbangan haji antara Garuda Indonesia dan Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PUH) Kementerian Agama di Jakarta, Selasa (24/8).

”Tetapi, memang agak susah untuk dapatkan dedicated gate, karena semua terkait dengan pengaturan slot time yang sangat padat. Karena meski mereka sudah janji akan berikan, kita nggak bisa paksa. Itu kewenangan penuh Saudi untuk memberikannya. Sampai saat ini, tidak ada satu pun maskapai selain milik pemerintah Saudi yang punya dedicated gate,” imbuhnya.

Dirjen PUH Kemenag Slamet Riyanto mengatakan, total jemaah Indonesia yang dijadwalkan berangkat ke tanah suci pada musim haji tahun ini mencapai 211 ribu orang. Sebanyak 116.789 jemaah diangkut Garuda Indonesia, sedangkan jatah pengangkutan sebanyak 94 ribuan jemaah sisanya diberikan kepada Saudi Arabia Airlines.

”Jika melihat pengalaman tahun kemarin, on time performance (ketepatan jadwal) Garuda saat pemberangkatan sangat baik, bisa mencapai 90 persen. Tetapi waktu pemulangan, sangat-sangat menurun drastis. Kami berharap hal ini bisa diperbaiki oleh Garuda pada musim haji tahun ini,” ujar Slamet.

Keterlambatan pada saat pemulangan jemaah haji memang menjadi masalah klasik bagi Garuda Indonesia yang setiap tahun memenangkan tender pengangkutan jemaah haji nasional. Sementara bagi Saudi Arabia Airline sebagai satu-satunya maskapai yang memiliki dedicated gate, hal itu tidak menjadi masalah sehingga BUMN penerbangan Arab Saudi itu pun selalu bisa menjaga ketepatan jadwal.


Tanpa adanya dedicated gate, akan cukup sulit bagi Garuda untuk dapat menekan potensi keterlambatan jadwal pemulangan jemaah secara maksimal, kendati pun langkah antisipasi dengan membuka fasilitas city check in di Jeddah untuk mempercepat proses bongkar muat barang-barang jemaah telah dilakukan.

Mendapatkan dedicated gate baik di Jeddah maupun di Madinah, setidaknya menjadi salah satu solusi konkret untuk memperkecil peluang keterlambatan yang terjadi. Karena dengan gerbang khusus itu, ratusan ribu jemaah haji Indonesia tidak lagi perlu bercampur dengan jemaah negara lain saat hendak memasuki pesawat.

Sama dengan tahun lalu, tahun ini Garuda mendapatkan jatah 13 gates yang dipakai bergantian dengan maskapai lain. Namun, sebagaimana pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, proses perjalanan jemaah dari ruang tunggu bandara menuju boarding gate dengan personel penuntun yang terbatas dan padatnya arus jemaah menjadi kendala tersendiri di luar masalah teknis pesawat. Karena tidak sedikit dari jemaah yang harus tercecer di dalam area penumpang karena tertinggal rombongan atau tersesat masuk ke kloter lain.

”Belum lagi kalau gate yang seharusnya diisi jemaah kita diisi oleh rombongan jemaah lain, atau ketika jemaah harus berpindah gate secara cepat untuk menyesuaikan lokasiparkir pesawat. Jadi, selama belum ada dedicated gate, delay pasti akan terjadi. Tetapi, kita tidak pesimistis dan akan tetap mengupayakan antisipasi semaksimal mungkin untuk menguranginya. Setidaknya akan kita jangan sampai delay melebihi toleransi 15 menit,” ujar Direktur Operasi Garuda Indonesia Ari Sapari. Roda Kemudi

Monday, August 23, 2010

Tiket Kapal Laut Khusus Sepeda Motor Sudah Bisa Dibeli

Pembelian tiket untuk angkutan laut khusus sepeda motor sudah dapat dilakukan mulai Senin, 23 Agustus 2010. Ada dua kapal yang disediakan, yaitu KM Ganda Dewata (Pelni) dan Ferindo V (ASDP Indonesia Ferry) tujuan Jakarta-Semarang-Surabaya, yang berkapasitas angkut masing-masing 1000 unit sepeda motor dan 500-an penumpang.

”Jadi, mulai hari ini, masyarakat sudah bisa membelinya di loket-loket resmi y ang ditunjuk. Kalau pemberangkatannya dilakukan tanggal 3 September untuk KM Ganda Dewata, dan tanggal 7 Agustus untuk KM Ferindo V,” jelas Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan Bambang S Ervan, Senin (23/8).

Dijelaskan Bambang, besaran tarif angkut untuk kedua kapal itu ditentukan bervariasi berdasarkan jumlah penumpang yang menyertai sepeda motor yang diangkut. Untuk rute Tanjung Priok (Jakarta) – Tanjung Perak (Surabaya), tarif yang dikenakan sebesar Rp 350 ribu per unit dengan satu orang penumpang. Sementara untuk sepeda motor dengan dua penumpang, tarifnya Rp 400 ribu.

Sedangkan untuk tujuan Tanjung Perak (Surabaya) – Tanjung Emas (Semarang), tarif per unit sepeda motor dengan satu orang penumpang sebesar Rp 250 ribu, dan Rp 300 ribu untuk dua penumpang. Tarif-tarif itu merupakan hasil dari kesepatakan yang dicapai dalam rapat antara operator dan Direktorat Perhubungan Laut Kemenhub pekan lalu.

”Kalau untuk rute Jakarta – Semarang, tarifnya masih dibicarakan. Tetapi yang perlu diketahui, tarif segitu sudah termasuk fasilitas makan sebanyak tiga kali di atas kapal. Jika dibandingkan dengan naik motor langsung, pastinya lebih menguntungkan dan relatif jauh lebih murah,” jelas Bambang. Dijelaskan, selain mendapatkan jatah makan di atas kapal, para pemudik juga disediakan satu liter bensin untuk setiap sepeda motor di pelabuhan tujuan. Hal itu mengingat untuk alasan keselamatan, tangki motor-motor itu wajib dikosongkan saat naik ke atas kapal dari kota keberangkatan.

Menurut Bambang, sedianya ada tiga unit kapal dari tiga perusahaan yang digunakan untuk memfasilitasi proses pengangkutan sepeda motor ini, selain PT Pelni dan PT ASDP Indonesia Ferry. Yaitu PT Dharma Lautan Utama. ”Tetapi yang bersangkutan mengundurkan diri karena alasan teknis,” imbuhnya. Roda Kemudi

Pelindo II Naikkan Tarif Masuk Pelabuhan Tanjung Priok

PT Pelabuhan Indonesia II menaikkan tarif tanda masuk atau pas untuk orang dan kendaraan di Pelabuhan Tanjung Priok. Tarif baru ini akan diberlakukan mulai 25 Agustus 2010, menggantikan tarif lama yang belum berubah sejak 2002 silam.

Asisten Manager Pelayanan Pelanggan & Humas Pelabuhan Tanjung Priok Hambar Wiyadi mengatakan, penyesuaian dilakukan pihaknya karena tarif yang lama dinilai sudah tidak seimbang lagi dengan adanya peningkatan biaya operasional pelabuhan. ”Biaya perawatan fasilitas penunjang pelayanan juga meninggkat, dipicu dengan kenaikan harga kebutuhan pokok, bahan bakar dan tarif dasar listrik disamping tingginya kebutuhan dana untuk investasi,” paparnya, Senin (23/8).

Tarif tersebut, jelasnya, meliputi tarif untuk pas tetap maupun harian. Untuk pas harian trailer dan sejenisnya naik dua kali lipat dari Rp. 5.000 menjadi Rp. 10.000 per satu kali masuk. Sedanngkan pas harian mobil sedan dan sejenisnya, naik dari  Rp. 3.000 menjadi Rp. 5.000 per sekali masuk, dan pas harian sepeda motor dari Rp. 2.000 menjadi Rp. 3.000.

Sementara untuk tarif orang di Lini I dari Rp. 2.000 menjadi Rp. 3.000 per sekali masuk,  orang  di Lini II Rp. 1.500 menjadi Rp. 2.500; Pas Orang Kapal Rp. 2.500 menjadi Rp. 4.000; Pas Pengantar/Penjemput Rp. 2.000 menjadi Rp. 3.000-.

Sedangkan Pas Tetap Mobil dari Rp. 720.000 menjadi Rp. 1.2 juta; sepeda motor Rp. 480.000 menjadi Rp. 720.000; Pas Orang Lini I Rp. 480.000 menjadi Rp. 720.000; Pas Orang Lini II Rp. 360.000 menjadi Rp. 600.000; Pas Orang Kapal Rp. 600.000,- menjadi Rp. 960.000.

”Besaran penyesuaian tarif ini didasarkan atas kesepakatan bersama Pelindo II cabang Pelabuhan Tanjung Priok dengan para pengguna jasa kepelabuhanan yang terdiri dari DPU Organda Angsuspel Tanjung Priok, BPD GINSI (Gabungan Importir Seluruh Indonesia) Propinsi DKI Jakarta, DPD GPEI (Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia) Propinsi DKI Jakarta dan DPW. Gafeksi/INFA Propinsi DKI Jakarta. Kita harapkan, penyesuaian ini mampu memberikan peningkatan kualitas pelayanan yang optimal bagi pengguna jasa kepelabuhaan secara keseluruhan,” imbuh Hambar. Roda Kemudi

Pengatur Slot Time Penerbangan Independen Dibentuk Akhir Oktober

Agar penentuan slot time atau waktu lepas landas (take off) dan pendaratan (landing) pesawat di seluruh bandara nasional maupun bandara luar negeri yang melakukan kerja sama dapat terbagi secara merata dan berkeadilan, dalam waktu dekat akan dibentuk sebuah lembaga independen yang bertugas khusus untuk pengaturan slot time tersebut.

”Kita upayakan akhir Oktober tahun ini lembaga itu sudah terbentuk,” terang Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Herry Bakti S Gumay, Senin (23/8). Menurutnya, pembahasan mengenai rencana pembentukan lembaga independen ini sudah beberapa kali dibahas Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Udara bersama dengan seluruh pemangku kepentingan, antara lain pengelola bandara, maskapaim, serta asosiasi penerbanagan sipil nasional INACA.

”Kita butuh adanya slot time coordinator yang independen. Karena selama ini, untuk domestik, slot time diatur oleh masing-masing pengelola bandara. Sementara untuk penerbangan internasional, yang menjadi koordinatornya maskapai Garuda Indonesia. Supaya lebih adil lagi, ke depan tidak lagi dipegang oleh mereka, tetapi hanya satu lembaga,” papar Dirjen Herry.

Lembaga pengatur slot independen ini, tegasnya akan diisi oleh orang-orang yang berkompeten dan berpengalaman di bidangnya, tak hanya regulator, tetapi juga melibatkan perwakilan dari PT Angkasa Pura, serta maskapai penerbangan dan lainnya. Hingga terbentuknya lembaga yang akan menjadi slot coordinator tersebut, dia menambahkan, penentuan waktu take off/landing khususnya untuk bandara domestik akan diambil alih oleh Ditjen Perhubungan Udara. Sementera untuk rue penerbangan internasional, kemungkinan besar masih akan dikomandoi Garuda Indonesia. "Lembaga ini mengacu pada standar IATA. Nanti kantor pusatnya akan dibuat di Jakarta,” ujar Dirjen Herry.

Terpisah, Sekjen INACA Tengku Burhanudin mengatakan bahwa pihaknya sangat merespons terbentuknya slot coordinator independen tersebut. Setidaknya, lembaga tersebut bisa mengatur jadwal penerbangan di  suatu bandara dengan mempertimbangkan kapasitas yang dimiliki.

”Tidak seperti saat ini yang sering berpotensi delay. Selama ini banyak bandara yang sudah over capacity, tidak sebanding dengan pertumbuhan pesawat dan sekaligus frekuensi penerbangan. Kondisi ini berbuntut pada pengaturan slot time yang tidak baik. Kita berharap, ke depan bisa diatur dengan lebih baik sehingga tidak seperti saat ini,” ujarnya. Roda Kemudi

Monday, August 9, 2010

Impor Pesawat Latih Bisa Bebas Bea Masuk Secara Penuh

Importasi pesawat latih untuk keperluan pendidikan bagi sekolah-sekolah penerbangan di  Indonesia dapat terbebas dari bea masuk secara penuh. Syaratnya, pihak pengelola sekolah harus mengajukan telebih dahulu rekomendasi dari Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pendidikan Nasional untuk mendapatkan persetujuan Kementerian Keuangan.

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Perhubungan Dedi Darmawan mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, Senin (9/8). Menurutnya, penjelasan terkait kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Fasilitas Kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai, melalui surat bernomor S-936/BC.3/2010 yang diterimanya pada 22 Juli 2010 lalu. Surat itu merupakan jawaban atas surat permohonan yang disampaikan Badan Diklat kepada Kementeku, agar bea masuk dan pajak dalam rangka pengadaan pesawat latih untuk kepentingan pendidikan di sekolah-sekolah yang berada di bawah di Badan Diklat dihapuskan.  "Sekarang, dengan kebijaksanaan bea cukai, dua helikopter tersebut sudah diinstal, dan sudah melakukan ground test pada 30 Juli lalu. Dalam waktu dekat, helikopter itu akan dilakukan uji terbang," pungkasnya.

Dijelaskan, proses permohonan penghapusan bea masuk terhadap pengadaan pesawat-pesawat latih tersebut telah diajukan Badan Diklat sejak Januari 2010, menyusul ditahannya dua helikopter latih yang diimpor STPI Curug tidak diperkenankan dioperasikan Ditjen Bea dan Cukai karena belum menyelesaikan kewajiban pajaknya. Kepada Menteri Keuangan, kata dia, Badan Diklat meminta penjelasan terkait dengan prosedur untuk mendapatkan pembebasan bea masuk yang terdiri dari tiga komponen pajak itu. Yaitu Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPNBM) sebesar 50 persen, Pajak Penghasilan (PPh) 2,5 persen dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar 10 persen.

Selain itu, pihaknya juga meminta agar seluruh lembaga pendidikan dan pelatihan yang berada di bawah Kementerian Perhubungan (terdiri dari 19 Unit Pelaksana Teknis) dapat dimasukkan dalam daftar perguruan tinggi yang dapat diberikan pembebasan bea masuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. ”Sudah dijawab, penghapusan bea masuk ini ada syaratnya, yaitu pihak sekolah yang melakukan importasi pesawat latih harus meminta rekomendasi dari Mendiknas dan Menhub, untuk disetujui Menkeu. Kalau tidak ada rekomendasi, maka kebijakan pembebasan bea masuk ini tidak serta-merta berlaku,” jelasnya.

Badan Diklat, imbuh Dedi, saat ini tengah memproses surat rekomendasi kepada Menteri Perhubungan Freddy Numberi dan Mendiknas M. Nuh, untuk seterusnya diajukan kepada Menkeu Agus Martowardoyo, terkait upaya pengadaan pesawat latih di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug. Hal itu menyusul diterimanya surat jawaban dari Direktorat Fasilitas Kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan tertanggal 22 Juli 2010.

Dedi Darmawan memaparkan, dalam surat Direktorat Fasilitas Kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai yang diterimanya itu dikatakan, Kemenkeu bisa memberikan fasilitas pembebasan bea masuk untuk barang yang diimpor oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemerintah Pusat atau Daerah, sepanjang impor tersebut berguna untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Badan Diklat Perhubungan, seperti ditegaskan di dalamnya, dapat ditetapkan sebagai perguruan tinggi/ badan/ lembaga yang dapat diberikan pembebasan bea masuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 143/KMK.05/1997 juncto Perubahan terakhir Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.05/2007.

Biaya Sekolah Bisa Lebih Murah


Dengan keputusan tersebut, Dedi menambahkan, pihaknya akan memanfaatkan fasilitas pembebasan pajak untuk pesawat latih yang diimpornya. Terkait itu, dirinya mendorong sekolah-sekolah penerbangan swasta agar mendapatkan prioritas yang sama dengan sekolah milik pemerintah. Karena jika melihat penjelasan yang ada dalam surat tersebut, menurutnya, aturan ini tidak hanya berlaku bagi sekolah milik Pemerintah seperti STPI, tetapi juga untuk sekolah-sekolah swasta dengan catatan selama aturannya soal rekomendasi itu diikuti.

"Dengan pembebasan ini, sekolah-sekolah swasta yang paling mendapatkan dampak langsung. Karena dengan adanya pembebasan ini, pengurangan biaya pendidikan pun bisa dilakukan, karena mereka tidak perlu lagi memasukkan biaya pengadaan pesawat dalam komponen biaya pendidikan yang  ditariknya dari siswa. Sisi positifnya, biaya untuk mencetak pilot tidak mahal, sehingga minat masyarakat untuk bersekolah menjadi penerbang akan bertambah," jelasnya.

Sementara bagi sekolah penerbangan yang dikelola Pemerintah, keuntungan akan dirasakan pihak ketiga yang memfasilitasi proses importasi pesawat dengan tidak perlu repot menyediakan anggaran khusus untuk membayar pajak tersebut, mengingat sebelumnya, dalam kontrak tender dengan pihak ketiga, anggaran terkait pajak ini tidak disertakan. ”Setahu saya, yang sudah mengajukan permohonan rekomendasi ke Ditjen Perhubungan Udara baru Universitas Nurtanio Bandung untuk pembebasan bea masuk mesin pesawat untuk keperluan pelatihan di sana,” jelasnya.

Dedi menambahkan, pengenaan pajak terhadap pesawat latih ikut mendorong tingginya biaya pendidikan pilot di Indonesia sehingga menciutkan minat calon siswa untuk mengikuti sekolah penerbangan. Akibatnya, sekolah penerbangan juga membatasi jumlah lulusan yang diwisudanya setiap tahun karena sepi peminat. Dengan adanya peluang penghapusan ini, Dedi menegaskan, biaya pendidikan pilot bisa berkurang antara 30- 40 persen.

”Saat ini biaya pendidikan penerbang di Indonesia selama 12 bulan sampai 18 bulan berkisar antara Rp 500 juta sampai Rp 600 juta. Bahkan, ada yang sampai Rp 1 miliar,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini jumlah sekolah pilot yang ada hanya mencapai 10 sekolah. Jumlah tersebut sangat tidak sebanding dengan tingkat kebutuhan pilot nasional yang mencapai sedikitnya 400 orang lulusan per tahun. STPI Curug yang merupakan sekolah paling besar saat ini, paling banyak hanya bisa memproduksi sebanyak 160 penerbang setiap tahun. Sedangkan sisanya sebisa mungkin disediakan sekolah swasta. (roda kemudi)

Friday, August 6, 2010

AP II Jadwal Ulang Penerbangan di Bandara Soetta

Terkait adanya gangguan pasokan aliran listrik di Bandara Soekarno-Hatta yang terjadi pada Jumat (6/8), PT Angkasa Pura II selaku pengelola bandara melakukan redistribusi terhadap seluruh jadwal penerbangan secara merata.

”Redistribusi jadwal akan kita lakukan agar tidak semua slot time (jadwal penerbangan) terpusat pada jam-jam sibuk (peak hour) atau golden/prime time,” jelas Direktur Utama PT Angkasa Pura (AP) II Tri Suriadjie Sunoko, ketika dikonfirmasi, Jumat (6/8).

Dijelaskan, langkah pemerataan penerbangan tersebut akan mengurangi beban terpusatnya penumpang, parkir, dan navigasi dll, yang berpotensi menimbulkan beban penggunaan listrik yang tinggi. Selain itu, selanjutnya sistem check in dan x-ray akan dimasukkan dalam kategori prioritas (mandatory) agar masuk kategori nihil toleransi terhadap gangguan. ”Diharapkan akibat ini tidak terjadi penurunan level of service di pelayanan konter,” imbuhnya.

Tri memaparkan, ganguan tidak meratanya pasokan listrik di area Bandara Soetta diakibatkan terjadinya ganguan listrik selama 1,7 detik pada Jumat dinihari, sekitar pukul 4.02 WIB. Terkait itu, pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan PLN perihal penyebab terganggunya aliran listrik.

”Akibat gangguan yang hanya beberapa detik itu, genset yang dimiliki bandara cengkareng langsung mengambil alih beban yang besarnya mencapai 7.300 KVA untuk seluruh area bandara. Tetapi, karena beban operasional priority sebesar 3.000 KVA, maka sebagian check ini dan x-ray tidak tercover sehingga perlu mereset sitem komputasi,” ungkapnya.

Di satu pihak, lanjut dia, kondisi itu diperparah karena gangguan terjadi pada saat jam pelayanan sibuk (peak hour). ”Sehinga kemampuan pelayanan check in dan x ray tergangu dan terlambat mengimbangi arus penumpang yang sangat padat pada masa itu,” ujar Tri. Untuk mengantisipasi kekacauan, saat itu juga dilakukan demobilisasi petugas, termasuk melibatkan aparat Polres Bandara untuk kebutuhan pengamanan. ”Sekarang, kondisinya berangsur-angsur sudah normal kembali.” (roda kemudi)

AP II Harus Benahi Sistem Operasional Bandara Soetta

Manajemen Angkasa Pura II dituntut untuk membenahi operasional di lingkungan Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng terkait pemadaman listrik yang terjadi, Jumat (6/8) sejak Pk 05.00. Akibatnya, layanan komputersisasi pelayanan publik, seperti counter check in, sistem x-ray menjadi terganggu dan menelantarkan ribuan penumpang pesawat udara seluruh maskapai di terminal I, II, dan III bandara internasional tersebut.

Juru Bicara Sriwijaya Air Ruth Hanna Simatupang mengungkapkan, akibat terjadinya pemadaman listrik di bandara, seluruh komputerisasi counter check-in Sriwijaya Air mati total. “Ini sangat disayangkan, karena proses layanan check in jadi terganggu. Kami kesulitan mendata penumpang. Dan mau tidak mau harus pakai cara manual,” kata dia.

Idealnya, layanan check-in hanya berlangsung sekitar 2-3 menit dengan sistem online. Akibat padamnya listrik, memaksa kami untuk menggunakan cara manual yang otomatis membuat waktu kerja lebih lama, 5-7 menit per penumpang.

Dipaparkan Hanna, akibat kejadian ini potensi kehilangan pendapatan yang dialami Sriwijaya bisa mencapai hingga puluhan miliar. “Ini dengan asumsi 175 penerbangan per hari dikalikan dua, dikalikan 140 penumpang per pesawat, dan dikalikan Rp 700 ribu (tarif middle),” jelasnya.

Menurutnya, meski kejadian ini bukan kesalahan maskapai, namun Sriwijaya Air tetap harus bertanggung jawab terhadap pengguna jasa. “Belum lagi, kami harus menyediakan ekstra biaya untuk kompensasi makanan dan minuman bagi penumpang  yang penerbangannya delay,” tuturnya.

Berpendapat sama, Direktur Umum Lion Air Edward Sirait mengungkapkan kekecewaanya atas pemadaman listrik di Bandara Soekarno-Hatta yang berkelas internasional. “Sangat aneh, mosok bandara internasional tidak memiliki back-up untuk ketersediaan pasokan listrik yang memadai yang seharusnya standby di setiap situasi,” paparnya.

Ia mengungkapkan, meski masih dalam proses penghitungan, potensi kerugian yang dialami Lion Air akibat kejadian ini bisa mencapai sekitar Rp 10 miliar dari total 120 penerbangan hari ini. “Namun, bukan soal kerugian nominal, tapi kenyamanan penumpang yang lebih ternilai,” jelasnya.

Edward berharap, pihak manajemen bandara dapat lebih meningkatkan kapasitas back-up bagi prasarana vital pelayanan publik di bandara. Corporate Secretary PT Angkasa Pura II, Sudaryanto mengungkapkan, saat pemadaman listrik terjadi, pihaknya langsung menggunakan genset untuk mengembalikan layanan seperti semula.

“Jadi, begitu listrik padam genset langsung menggantikan sebagai sumber daya,"  katanya. Ia menuturkan, hingga kini petugas instalasi listrik bandara sedang mengecek ruangan kontrol listrik. Dirinya belum bisa memastikan apa penyebab padamnya listrik di bandara. “Kita sedang menunggu hasil pengecekan, tapi selama ini instalasi listrik bandara belum pernah rusak karena memang standar internasional.Pernah kita gunakan genset selama dua hari dan tidak ada masalah," jelasnya.

Sementara itu, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menyatakan pemadaman listrik di bandara sejak pukul 05.00 WIB bukan disebabkan oleh gangguan pasokan listrik. Manajer Senior Komunikasi Korporat PLN Bambang Dwiyanto mengatakan, pasokan listrik PLN ke bandara normal, demikian juga tegangan.

“Tidak ada masalah dengan pasokan kita, pasokan normal sampai dengan gardu induk. Kemungkinan (pemadaman) disebabkan faktor di instalasi milik pelanggan (bandara Soekarno Hatta),” kata Bambang yang dihubungi Jumat (6/8).

Ia menambahkan, listrik bandara saat ini sudah kembali normal. Tim dari PLN ikut mengecek gangguan tersebut di bandara. Sementara, perbaikan instalasi listrik di bandara merupakan wewenang pengelola bandara. Sementara, PLN memastikan pasokan listrik di Jakarta dan sekitarnya dalam kondisi normal. (roda kemudi)

Thursday, August 5, 2010

Kemenhub Rilis Kontrak Dana PSO Kepada PT KA

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan merilis kontrak dana subsidi pelayanan (Public Service Obligation/PSO) untuk angkutan kereta ekonomi kepada PT Kereta Api(PT KA). Untuk 2010 ini, PT KA mendapatkan dana PSO sebesar Rp 535 miliar.

Direktur Jenderal Perkertaapian Kemenhub Tundjung Inderawan menjelaskan, penandatanganan kontrak PSO tersebut dilakukan dilakukan Rabu (4/8) malam, di kantor Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. ”Penandatangan kontrak dilakukan oleh saya sendiri sebagai wakil pemerintah dan Dirut PT KA (Ignasius Jonan) selaku operator, kemarin malam sekitar pukul 19.30 WIB. Nilai kontraknya Rp 535 miliar,” jelasnya, Kamis (5/8).

Dipaparkan, dalam perjanjian kontrak tersebut, PT KA telah ditugaskan untuk menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik angkutan KA kelas ekonomi kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau untuk lingkup pelayanan pada lintas pelayanan antarkota (jarak jauh dan jarak sedang) dan KA perkotaan (KA jarak dekat/lokal , KRL dan KRD).

Nilai kontrak sebesar Rp 535 miliar tersebut, jelas Tundjung, merupakan kewajiban pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan penugasan pelayanan umum bidang angkutan KA kelas ekonomi yang dibebankan kepada PT KA. Besaran nilai PSO itu sendiri dihitung berdasarkan selisih antara pendapatan yang diperoleh berdasarkan tarif yang ditetapkan pemerintah dengan biaya operasi pelayanan umum bidang angkutan KA kelas ekonomi yang dijalankan PT KA.

”Dalam PSO itu juga ada keuntungan yang diberikan untuk setiap relasi/trayek. Setelah kontrak ditandatangani dan otomatis berlaku, maka PT KA berhak untuk mengajukan tagihan kepada pemerintah,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Tundjung dan Jonan juga melakukan penandatanganan kontrak perawatan dan pengoperasian prasarana KA/IMO dan penerimaan biaya atas pengunaan prasarana KA/TAC. ”Kabar baiknya, PT KA untuk memisahkan pembukuan PSO dengan pendapatan reguler perusahaan, di mana sebelumnya menjadi satu. Jadi, PT KA tidak bisa lagi mengatakan bahwa PSO adalah pendapatan terbesar kedua mereka. Karena PSO itu bukan pendapatan, tetapi kewajiban yang harus dijalankan. Kedua-duanya jelas berbeda,” tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Dirut PT KA Ignasius Jonan menyatakan akan menggunakan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin dana PSO tersebut. Dia juga mengaku cukup memahami keterbatasan keuangan yang dimiliki Pemerintah ketika harus memberikan dana subsdi lebih kecil dari yang telah diajukan. ”Akan kita manfaatkan semaksimal mungkin dana ini untuk melayani masyarakat sebaik-baiknya,” kata dia.

PSO Tahun 2011 Meningkat

Tundjung menambahkan, seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan KM 38 tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api, besar kemungkinan jumlah PSO yang akan diberikan pemerintah kepada PT KA akan lebih besar dari tahun ini.

”Formula penghitungannya sudah berubah, dan telah banyak dilakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini. Karena itu, kemungkinan akan lebih besar. Kalau untuk PSO 2010, formula penghitungannya masih menggunakan pedoman yang lama,” jelasnya.

Terkait dengan itu, Tundjung telah menginstruksikan stafnya dan manajemen PT KA untuk memulai melakukan penghitungan biaya operasional 2011 dengan menggunakan formula dalam KM 38/2010 untuk mengetahui kebutuhan PSO akan datang. Sedianya, menurut dia, jika penghitungan itu bisa diselesaikan secepatnya, maka proses pengajuan dana PSO pun bisa langsung diajukan kepada Kementerian Keuangan.

”Jadi, ketika besaran pagu definitif PSO-nya sudah dikeluarkan Menkeu, seluruh proses administrasi bisa dilakukan. Ini adalah upaya percepatan agar penandatanganan kontrak PSO tahun depan bisa dilakukan di awal tahun, yaitu pada Januari 2011 nanti. Tidak seperti sekarang dan tahun-tahun sebelumnya, kontrak baru diteken menjelang akhir tahun sehingga dana PSO diterima setelah PT KA keluar modal lebih dulu. Kita harapkan ke depan sudah berubah,” beber Tundjung.

Sejalan dengan itu, Tunjung juga meminta manajemen PT KA untuk melakukan pendekatan intensif kepada Kementerian Keuangan agar mau memberikan suntikan dana PSO lebih besar dari yang diterimanya tahun ini. ”Kalau tidak demikian, akan dikasih segitu-segitu lagi. Karena itu harus ada approuch dari PT KA ke Kemenkeu untuk lebih meyakinkan untuk membantu kita. Kalau kita (Kemenhub) di sini hanya sebatas mengajukan dan memberikan dorongan, sementara yang pegang uangnya di sana (Kemenkeu),” pungkasnya. (roda kemudi)