Menhub: Mayoritas Program 100 Hari Telah Terselesaikan

Meski masa 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II belum berakhir, Menteri Perhubungan Freddy Numberi mengungkapkan bahwa mayoritas program 100 hari Kementerian Perhubungan dapat terselesaikan secara optimal. Sebagian besar program berhasil dirampungkan tersebut merupakan program-program inti Kementerian Perhubungan.

Dipaparkan Menhub Freddy, ada tiga jenis program yang direalisasikan oleh Kementerian Perhubungan pada masa 100 hari. ”Target pertama dalam 100 hari pertama saya adalah menyelesaikan rencana aksi pengoperasian kepelabuhanan 24 jam per hari per minggu yang meliputi tiga program. Prosentase capaiannya pada hari ke-75 untuk seluruh program yang dimaksud telah mencapai 100 persen,” paparnya dalam sebuah perbincangan santai dengan sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Senin (18/1) petang.

Terkait rencana aksi pengoperasian kepelabuhanan 24 jam tersebut, Menhub menambahkan, hal yang paling dominan berpotensi menjadi kendala dalam merealisasian rencana ini adalah faktor tenaga kerja pendukung. ”Sebab, kalau semua elemen di pelabuhan sudah siap tetapi tenaga kerjanya tidak, ya, percuma saja pelabuhan buka 24 jam. Ini yang harus diantisipasi sejak awal. Karena, jam berapa pun nantinya kapal akan masuk, pelabuhan harus siap bongkar. Jadi, tidak ada lagi istilah kapal harus lego jangkar lama-lama di tengah lau. Begitu datang, ya, harus langsung ditangani,” tegasnya.

Sedangkan target kedua adalah program 100 hari Kementerian Perhubungan yang disusun berdasarkan kontrak kerja dengan Presiden. Program itu terdiri dari 13 program kerja dengan 22 rencana aksi program. Prosentase capaian pada hari ke-75 untuk seluruh program tersebut telah mencapai kisaran antara 75-100 persen. Ketiga belas program yang dipaparkan Menhub itu adalah Memastikan tersusunnya rencana strategis Kementerian Perhubungan tahun 2009-2014; dan Menetapkan cetak biru Sistem Transportasi Nasional untuk seluruh infrastruktur moda transportasi baik darat, laut, udara maupun kereta api.

Program selanjutnya adalah melakukan Penetapan tarif batas atas bagi penumpang ekonomi angkutan udara; Penataan ulang dan optimalisasi penyelenggaraan angkutan udara perintis; Penyempurnaan kelembagaan dan regulasi dalam rangka pengembangan SDM transportasi; serta Memastikan beroperasinya secara penuh National Single Window (NSW)  untuk impor dan ekspor, serta mempercepat realisasi proses penyelesaian bea cukai di luar pelabhan dengann implementasi tahap I, yaitu Custom Advanced Trade System (CATS) di Dry Port Cikarang.

”Untuk penerapan NSW untuk impor, ditargetkan Januari 2010 ini harus sudah tuntas. Rencana aksinya adalah mengoperasikan Inaportnet. Persiapan peluncurannya di beberapa pelabuhan besar seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan dan Tanjung Emas, sudah dilakukan. Ujicobanya (soft launching) juga sudah dilakukan. Grand launching-nya direncanakan 29 Januari nanti. Dengan layanan ini, kita ingin meningkatkan servis kepada para pengguna jasa. Kita permudah mereka dalam hal pengurusan dokumen dan lain-lainnya, agar proses di pelabuhan bisa lancar,” papar Menhub.

Kemudian program selanjutnya adalah Memastikan penetapan kebijakan khusus bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta pasca konflik melalui peningkatan layanan transportasi (dengan melakukan pengadaan enam unit kapal penyeberangan dan 78 unit bus perintis), dan pemberian tunjangan khusus bagi penjaga menara suar; Peningkatan kapasitas fasiliitas sisi udara Bandara Sultan Hasanuddin Makassar; Pembangunann fisik Bandara Lombok Baru di NTB; serta Penyempurnaann prosedur dalam rangka peningkatan keselamatan penerbangan khusus di wilayah Papua.

Kemudian, kelompok program kerja 100 hari terakhir adalah program kerja yang ditentukan berdasarkan Rembug Nasional (National Summit). Yaitu meliputi dua program kerja dengan empat rencana aksi. Program tersebut meliputi dukungan infrastruktur transportasi dalam rangka mengatasi tersendatnya arus barang dan ekonomi biaya tinggi. Hingga hari ke-75, sebagian besar dari seluruh program yang dimaksudkan tersebut dapat diselesaikan dengan prosentase capaian berkisar antara 50-100 persen

”Ada tiga rencana aksi yang dijalankan untuk merealisasikan program berdasarkan National Summmit ini. Yaitu, melakukan evaluasi penurunan pungutan kontainer di terminal kontainer (terminal handling charge/THC); mengkaji ulang rencana induk pelabuhan terkait dengan keberadaan galangan kapal; serta mengkaji ulang kebijkan impor kapal bekas dengan menetapkan peningkatan rasio dengan kemampuan dalam negeri secara bertahap,” jelas Menhub. ”Progress-nya, dua rencana aksi pertama sudah selesai 100 persen. Sementara yang terakhir, sudah 75 persen,” imbuhnya.

Dalam pertemuan yang dikemas sangat santai tersebut, Menhub didampingi Wakil Menhub Bambang Susantono, Sekretaris Jendral M. Ikhsan Tatang, Dirjen Perhubungan Udara Herry Bhakti S Gumay, Dirjen Perkeretaapian Tundjung Inderawan, Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut Bobby Mamahit, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Leon Muhamad, serta Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan Bambang S Ervan. (roda kemudi)