”Aspek keamanan tahun depan diseluruh daerah dan moda transportasi,” ujarnya setelah bertemu dengan Kapolri Bambang Hendarso Dhanuri di kantor Dephub, Rabu (19/11) pagi.
Peningkatan kerjasama dengan Kepolisian tersebut, lanjut Menhub, juga ditujukan untuk menjawab keraguan kalangan Investor terhadap jaminan keamanan di Indonesia. Menhub mengaku telah memerintahkan jajarannya untuk membantu kepolisian untuk menghilangkan pungutan liar di jalan.
”Dephub dan jajarannya harus membantu kepolisian untuk menghilangkan ekonomi biaya tinggi.”
Menurut Menhub langkah Kepolisian untuk memberantas preman juga harus didukung oleh masyarakat. Untuk itu, pertemuan ini akan ditindaklajuti dengan kerjasama secara institusi antara Dephub dan Kepolisian. ”Sehingga sasarannya jelas,” lanjut Menhub.
Hal senada diungkapkan Bambang Hendarso Dhanuri. Menurutnya, kerjasama antara Polri dengan jajaran Departemen Perhubungan ini juga bertujuan untuk memberikan masukan berkaitan dengan tugas kepolisian. Termasuk salah satunya upaya penghapusan aksi pungutan liar di jalanan. ”Kita akan berikan jaminan keamanan moda transportasi,” katanya.
Kapolri berjanji tidak akan memberikan ruang gerak kepada ”bajing loncat” yang meresahkan masyarakat. Meski demikian kepolisian tidak akan menambah jumlah personilnya dilapangan. ”Kita tidak akan menambah jumlah personel. Tapi lebih pada mengefektifkan pengamanan termasuk menindak tegas bajing loncat,” tegasnya.
Menurut Kapolri, kepolisian akan memfokuskan diri di daerah-derah rawan gangguan keamanan. ”Salah satunya wilayah Pantura (pantai utara jawa),” jelasnya.
Kapolri menjelaskan, ada dua indikator pelayan yang di emban Dephub dan membutuhkan kerjasama dengan kepolisian. Yaitu menyangkut pengamanan (security) dan keamanan (safety).Untuk itu, kepolisian akan memberikan support kepada Dephub guna mewujudkan hal kedua hal tersebut. ”Kita harus saling mendukung satu sama lain,” jelasnya. (roda-kemudi)
Posts
No comments:
Post a Comment