Pengusaha Pelayaran Diimbau Lakukan Peremajaan Kapal

Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal mengimbau para pengusaha kapal untuk melakukan peremajaan terhadap kapal-kapal yang tergolong uzur dan rentan terhadap keamanan dan keselamatan. Peremajaan sendiri harus dilakukan tanpa mengurangi unsur keamanan dan keselamatan penumpang.

Pernyataan tersebut disampaikan Menhub dalam acara inaugurasi kepengurusan baru Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) di di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (26/11) malam.

Menhub juga menekankan agar para pengusaha berupaya keras menekan angka kecelakaan menjadi nol, dalam rangka mewujudkan road map to zero accident. Karena, menurutnya, pelayanan optimal dan upaya peningkatan kenyamanan tidak akan dapat terwujud jika faktor keselamatan dan keamanan tidak dapat dipenuhi.

”Tidak mungkin kenyamanan akan terwujud kalau keselamatan tidak tercapai. Keselamatan juga tidak akan terwujud kalau keamanan tidak tercapai,” paparnya.

Terkait terbentuknya kepengurusan baru DPP Gapasdap masa bakti 2008-2001 tersebut, Menhub berpesan agar seluruh anggota organisasi tersebut bisa membantu pemerintah dalam menciptakan pelayanan optimal dengan tetap mengedepankan unsur keamanan dan keselamatan.

”Dalam kondisi dan situasi apa pun, jangan pernah memberikan toleransi terhadap keselamatan untuk meningkatkan pelayanan terhadap penumpang,” ujar Menhub. ”Saya berharap, pengurus Gapasdap yang baru bisa menjembatani perbedaan pendapat yang pasti terjadi dalam sebuah organisasi, serta membantu pemerintah mengkaji masalah dalam menyikapi krisis,” lanjutnya.

Ketua DPP Gapasdap terpilih, Syarifuddin Malarangan, menyambut baik apa yang disampaikan Menhub tersebut. ”Pada prinsipnya, kami siap mendukung seluruh program pemerintah dalam upaya meningkatkan pelayanan, keamanan dan keselamatan,” ujarnya kepada wartawan.

Namun, terkait peremajaan, Syarifuddin mengatakan bahwa para pengusaha penyeberangan saat ini masih terkendala oleh masalah pembiayaan. ”Karena sampai saat ini, belum ada lembaga pembiayaan non-bank yang dibentuk pemerintah untuk membantu pembiayaan pengadaan kapal," ujarnya.

Padahal, menurut dia, pemerintah telah meminta pengusaha angkutan penyeberangan mulai meremajakan armada guna mengganti kapal tua. Untuk itu, dia mengharapkan pemerintah membentuk lembaga pembiayaan non-bank yang secara khusus membiayai pengadaan kapal.

Syarifuddin mengungkapkan, pihaknya akan berupaya agar peremajaan kapal dilakukan secara bertahap sehingga tak mengganggu operasional. Dia juga mengungkapkan kapal tua bukan berarti tak layak dioperasikan asalkan program docking dilakukan secara berkala.

”Di Jerman dan Jepang saja mereka masih mengoperasikan kapal berumur tua, tapi tetap laik laut,” papar Syarifuddin. (roda-kemudi)