Pages

Friday, November 28, 2008

Tarif Angkutan Umum Tak Akan Turun

Harga premium boleh saja turun per 1 Desember mendatang. Tetapi, jangan harap tarif angkutan umum ikut turun. Karena Departemen Perhubungan dan Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) telah bersepakat untuk menurunkan tarif untuk semua jenis angkutan umum sebagai respons atas penurunan harga premium tersebut.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Dephub Suroyo Alimoeso di Jakarta, Kamis (27/11), beralasan, penurunan harga premium sebesar Rp 500 per liter itu hanya memengaruhi sekitar 3,4 persen komponen tarif. Dampak berbeda dimungkinkan akan terjadi ketika harga solar juga mengalami penurunan.

Dijelaskan Suroyo, ketika nilai tukar mata uang Indonesia menyentuh level Rp12.000 per dolar Amerika, harga suku cadang di mengalami kenaikan hingga di atas 100 persen.

"Kami sudah membicarakan mengenai keinginan adanya suatu pemisahan tarif. Pertama, struktur biaya yang dipengaruhi harga BBM dan suku cadang. Kedua, struktur biaya yang dipengaruhi beban lain," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal mengatakan kedua belah pihak melihat penurunan harga satu jenis BBM tidak bisa langsung menjadi acuan untuk menurunkan tarif.

"Organda memberikan penjelasan turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak pada kenaikan struktur biaya, besarnya lebih tinggi dibandingkan dengan penurunan BBM," ujarnya.

Menhub menambahkan, hasil diskusi dengan Organda memang melihat adanya penurunan struktur biaya terkait BBM ketika harganya diturunkan. Namun, karena melemahnya nilai tukar rupiah, dampak atas penurunan harga BBM tersebut tidak menjadi signifikan.

”Karena harga suku cadang sangat terpengaruh fluktuasi mata uang asing terhadap rupiah,” pungkas Menhub. (roda kemudi)

Thursday, November 27, 2008

Presiden ICAO: Penerbangan Indonesia Banyak Kemajuan

President Council of International Civil Aviation Organization (ICAO) Roberto Kobeh Gonzales mengungkapkan, kondisi penerbangan Indonesia sangat bagus. Menurutnya, telah banyak kemajuan-kemajuan yang dicapai terutama terkait masalah keamanan dan keselamatan penerbangan.

”Indonesia sudah melakukan banyak kemajuan, terutama terkait masalah keselamatan,” ujar Gonzales dalam jumpa pers usai membuka seminar A Single National Air Navigation Services Provider yang digagas Departemen Perhubungan di Hotel Four Season, jakarta, Kamis (27/11). ”Kalau belum baik, saya tentu tidak mau datang ke sini,” ujar Gonzales berseloroh.

Gonzales yang didampingi Menhub Jusman Syafii Djamal dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Budhi Muyawan Suyitno itu juga mengatakan, melihat perkembangan yang ada, dirinya optimistis bahwa Komisi Uni Eropa akan mencabut larangan terbangnya setelah RUU Penerbangan yang kini digodok di DPR ditetapkan menjadi UU.

RUU penerbangan itu sendiri, menurutnya, merupakan salah satu bukti dari kemajuan besar yang dicapai Departemen Perhubungan sebagai representasi Pemerintah Indonesia dalam upaya menciptakan keselamatan penerbangan ideal sesuai aturan internasional. Selesainya RUU Penerbangan juga merupakan salah satu yang dinantikan UE sebelum benar-benar mencabut larangan terbang mereka yang saat ini mengalami perpanjangan selama tiga bulan.

Menhub Jusman menambahkan, RUU Penerbangan dijadwalkan selesai digarap dan disahkan DPR pada Desember mendatang. ”Hal-hal krusial yang ada dalam RUU sudah dikoreksi. Sekarang hanya tinggal menyempurnakan redaksinya saja. Insya Allah, Desember selesai,” kata Menhub.

Selain RUU Penerbangan, hal lain yang juga dinilai Gonzales sebagai perubahan besar adalah dengan dibentuknya tim independen CATT yang akan memberikan banyak rekomendasi kepada Dephub dalam melakukan beragam upaya perbaikan.

”Kami optimistis soal keselamatan terbang di Indonesia akan mencapai kemajuan dalam waktu singkat, kita coba mendorong akses untuk mencari satu solusi. Kami tidak bisa memastikan kapan larangan terbang tersebut akan bisa dicabut, karena keputusan itu tergantung dari Komisi (Uni Eropa),” katanya.

Komisi UE, lanjutnya, telah membuka diri untuk melakukan kerja sama teknis terkait keselamatan penerbangan dengan Indonesia. Hal ini bisa diartikan bahwa UE benar-benar berniat untuk mencabut larangan terbangnya terhadap maskapai Indonesia.

ICAO, kata dia, juga akan terus memantau perkembangan soal larangan terbang tersebut termasuk Indonesia sudah mencapai kemajuan yang menggembirakan terkait soal program keselamatan penerbangan. "Yang penting Indonesia transparan tentang apa yang telah dilakukan untuk memperbaiki keselamatan dan keamanan penerbangan. Hal ini juga yang menjadi konsern ICAO. Tidak hanya memperbaiki, tetapi bagaimana menyelamatkan nyawa orang banyak,” ujarnya.

Gonzales mengaku, pihaknya telah mendesak Uni Eropa untuk segera mencari solusi soal larangan terbang tersebut, selain menekankan bahwa laporan ICAO tidak dapat dimanfaatkan oleh siapa pun dan negara manapun untuk menjatuhkan vonis terhadap pihak atau negara lain.

”Kami (ICAO) tidak pernah merekomendasikan atau terlibat dengan larangan terbang yang dikeluarkan UE. Kami tidak memberikan dukungan terhadap larangan terbang itu,” tegasnya. ” ICAO tidak mendukung apa yang dilakukan UE, mengambil hasil audit kami untuk memutuskan larangan terbang. ICAO tidak pernah memberikan hasil audit kepada UE.”

Namun, kata Gonzales, terlepas dari dicabut atau tidaknya larangan terbang UE, dirinya meminta agar Pemerintah Indonesia, terutama Departemen Perhubungan untuk terus mengupayakan segala hal terkait safety dan efisiensi dalam dunia penerbangan. Dia sendiri meyakini bahwa Uni Eropa tidak memiliki niat lain di balik larangan terbang yang dikeluarkannya, tetapi lebih kepada hal-hal yang berhubungan dengan keselamatan penerbangan.

”Keselamatan menjadi prioritas nomer satu ICAO, kemajuan di sini sangat penting. Dalam setahun sejak kunjungan terakhir, saya merasa nyaman di sini (Indonesia). Saya juga banyak menemukan kesenangan saat terbang dengan Garuda,” ujarnya, ketika ditanya tentang penilaian pribadinya terhadap Indonesia dan ketika terbang menggunakan Garuda menuju Indonesia. (roda kemudi)

Penerbangan ke Bangkok Masih Terhambat

Sebanyak dua maskapai nasional menunda penerbangan menuju Bangkok, Thailand menyusul ditutupnya Bandara Swarnabhumi oleh massa demonstran anti-Thaksin Shinawatra.

Penerbangan Jakarta-Bangkok selama ini dilayani oleh tiga maskapai penerbangan, dua di antaranya maskapai nasional yaitu Garuda Indonesia dan Indonesia AirAsia. Maskapai asal Thailand yang melayani rute tersebut adalah Thai Airways. Seluruh maskapai ini sudah menghentikan sementara layanan penerbangan dari dan ke Bangkok.

"Pergolakan rakyat di negara tersebut terus memanas. Maskapai nasional terus memantau situasi dan memutuskan menghentikan penerbangan sementara mulai hari ini," ujar Kapuskom Publik Dephub Bambang S. Ervan di Jakarta.

Garuda Indonesia terakhir kali melayani rute ini pada Rabu malam, tapi pesawat berputar kembali ke bandara asal tanpa melakukan pendaratan di bandara tujuan (return to basic/RTB). Pada sore harinya, maskapai penerbangan Indonesia AirAsia masih sempat mendarat dan mengangkut penumpang dari Bangkok menuju Jakarta.

Dirjen Perhubungan Udara Budhi M Suyitmo telah berkordinasi dengan Departemen Luar Negeri dan memutuskan kebijakan Indonesia adalah menunggu dan melihat perkembangan situasi terakhir.

Selain itu, Japan Airlines Corp, Singapore Airlines Ltd, dan penerbangan lain di Asia menunda terbang ke Bangkok setelah dua bandara utama di kota itu ditutup akibat protes antipemerintah.

Japan Airlines, perusahaan penerbangan terbesar di Asia, menunda lima penerbangan ke Bangkok. Bahkan, Singapore Airlines menunda semua penerbangan ke kota itu sampai pemberitahuan selanjutnya.

Bandara Suvarnabhumi dan Don Mueang yang merupakan pintu gerbang ke negara Asia Tenggara ditutup kemarin setelah pemrotes antipemerintah menyerbu ke terminal dan memblokade jalan menuju ke landasan. Perdana Menteri Thailand Somchai Wongsawat menolak tuntutan mengundurkan diri dan tidak bersedia menggelar pemilu lebih awal.

Somchai kembali ke kota Chiang Mai dari lawatannya ke luar negeri. Dia menegaskan pemerintah akan mengadakan pertemuan kabinet hari ini untuk memutuskan langkah pemulihan.

Thai Airways International Pcl, perusahaan penerbangan terbesar, menunda seluruh penerbangan dari bandara Don Mueang. Airports of Thailand Pcl menutup fasilitas sampai dengan pukul 6 p.m. waktu setempat hari ini. Perusahaan ini menderita kerugian senilai 500 juta baht (US$14 juta) per hari akibat penutupan Suvarnabhumi.

Sementara itu, All Nippon Airways Co, terbesar kedua di Jepang, akan memutuskan nasib penerbangan ke Bangkok hari ini. Tiger Airways Pte, anak usaha Singapore Airlines Ltd, juga telah menunda penerbangan ke Ibu Kota Thailand itu.

Dua maskapai Indonesia Garuda Indonesia dan Indonesia AirAsia juga menunda perjalanan ke Bangkok. (bisnis.com)

Pengusaha Pelayaran Diimbau Lakukan Peremajaan Kapal

Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal mengimbau para pengusaha kapal untuk melakukan peremajaan terhadap kapal-kapal yang tergolong uzur dan rentan terhadap keamanan dan keselamatan. Peremajaan sendiri harus dilakukan tanpa mengurangi unsur keamanan dan keselamatan penumpang.

Pernyataan tersebut disampaikan Menhub dalam acara inaugurasi kepengurusan baru Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) di di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (26/11) malam.

Menhub juga menekankan agar para pengusaha berupaya keras menekan angka kecelakaan menjadi nol, dalam rangka mewujudkan road map to zero accident. Karena, menurutnya, pelayanan optimal dan upaya peningkatan kenyamanan tidak akan dapat terwujud jika faktor keselamatan dan keamanan tidak dapat dipenuhi.

”Tidak mungkin kenyamanan akan terwujud kalau keselamatan tidak tercapai. Keselamatan juga tidak akan terwujud kalau keamanan tidak tercapai,” paparnya.

Terkait terbentuknya kepengurusan baru DPP Gapasdap masa bakti 2008-2001 tersebut, Menhub berpesan agar seluruh anggota organisasi tersebut bisa membantu pemerintah dalam menciptakan pelayanan optimal dengan tetap mengedepankan unsur keamanan dan keselamatan.

”Dalam kondisi dan situasi apa pun, jangan pernah memberikan toleransi terhadap keselamatan untuk meningkatkan pelayanan terhadap penumpang,” ujar Menhub. ”Saya berharap, pengurus Gapasdap yang baru bisa menjembatani perbedaan pendapat yang pasti terjadi dalam sebuah organisasi, serta membantu pemerintah mengkaji masalah dalam menyikapi krisis,” lanjutnya.

Ketua DPP Gapasdap terpilih, Syarifuddin Malarangan, menyambut baik apa yang disampaikan Menhub tersebut. ”Pada prinsipnya, kami siap mendukung seluruh program pemerintah dalam upaya meningkatkan pelayanan, keamanan dan keselamatan,” ujarnya kepada wartawan.

Namun, terkait peremajaan, Syarifuddin mengatakan bahwa para pengusaha penyeberangan saat ini masih terkendala oleh masalah pembiayaan. ”Karena sampai saat ini, belum ada lembaga pembiayaan non-bank yang dibentuk pemerintah untuk membantu pembiayaan pengadaan kapal," ujarnya.

Padahal, menurut dia, pemerintah telah meminta pengusaha angkutan penyeberangan mulai meremajakan armada guna mengganti kapal tua. Untuk itu, dia mengharapkan pemerintah membentuk lembaga pembiayaan non-bank yang secara khusus membiayai pengadaan kapal.

Syarifuddin mengungkapkan, pihaknya akan berupaya agar peremajaan kapal dilakukan secara bertahap sehingga tak mengganggu operasional. Dia juga mengungkapkan kapal tua bukan berarti tak layak dioperasikan asalkan program docking dilakukan secara berkala.

”Di Jerman dan Jepang saja mereka masih mengoperasikan kapal berumur tua, tapi tetap laik laut,” papar Syarifuddin. (roda-kemudi)

Wednesday, November 26, 2008

Tekan Operasional, Garuda Efisiensikan Penggunaan BBM

Terus melorotnya harga minyak bumi dunia yang mencapai level US$ 50 per barrel, menjadi kabar baik baik industri penerbangan. Namun, terus melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika memberikan dilema tersendiri bagi maskapai untuk menarik keuntungan dari perubahan harga minyak dunia.

”Harga minyak turun tetapi kalau dolarnya naik terus, ya, susah juga buat kita,” ujar Direktur Operasi Garuda Indonesia Ari Sapari usai penandatanganan MoU kerja sama layanan SMS Crew dengan operator seluler Telkomsel di Hotel JW Marriot, Rabu (26/11).

Ari beralasan, mengingat banyaknya komponen biaya operasional yang dihargai dengan dolar Amerika, membuat pihaknya perlu menyusun strategi menurunkan biaya operasional. Salah satunya adalah menekan penggunaan bahan bakar avtur hingga 3 persen pada 2009.

”Kalau meilhat angkanya, tiga persen memang kecil. Tetapi eksesnya lumayan besar. Karena dalam komponen struktur operasional Garuda, penggunaan BBM paling besar, mencapai 48 persen,” ujar dia.

Menurut Ari, dalam setahun, Garuda mengkonsumsi sedikitnya 900 juta liter avtur. ”Jika dikalikan 3 persen, berarti kita sudah melakukan efisiensi sekitar 27 juta liter. Ini angka yang signifikan,” jelasnya.

Selain menekan penggunaan BBM, lanjut Ari Sapari, strategi lain yang bakal diterapkan Garuda adalah melakukan efisiensi terkait masalah teknis untuk mendukung upaya pengefisiensian bahan bakar. Di antaranya, mengevaluasi penentuan rute, cara menerbangkan pesawat, serta mendisiplinkan penumpang dalam hal pengaturan bagasi.

Ditanya apakah upaya pengefisiensian penggunaan bahan bakar tersebut akan mendorong Garuda menurunkan fuel surcharge, Ari mengatakan, ”Kita ikut sama aturan regulator,” ujarnya singkat. (roda-kemudi)

Larangan Terbang Eropa Diperpanjang (Lagi)

Lagi, untuk kali ke sekian, Uni Eropa memperpanjang larangan terbang mereka terhadap seluruh maskapai penerbangan Indonesia. Departemen Perhubungan mengaku telah mengetahui Komisi Eropa memperpanjang larangan terbang seluruh maskapai Indonesia ke wilayah udara Uni Eropa selama tiga bulan ke depan.

Kapuskom Publik Dephub Bambang S. Ervan mengatakan perpanjangan itu disampaikan sendiri Presiden Komisi Eropa Jose Manuel Barroso ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan ASEM di Beijing, China 24-25 Oktober lalu.

"Informasi perpanjangan itu telah diketahui saat di Beijing. Saat melihat website European Union, mereka kembali memperpanjang lagi," katanya di Jakarta, 26 November 2008.

Bambang menyatakan Komisi Eropa tetap menginginkan ada perbaikan regulasi yakni revisi Undang-Undang (UU) No. 15/1992 tentang Penerbangan sebagai syarat pelepasan larangan terbang.

Dia melanjutkan perpanjangan larangan terbang itu menunjukkan Komisi Eropa masih menganggap Indonesia sama dengan negara yang sedang berkonflik seperti Anggola.

Dalam situs resmi Komisi Eropa menyebutkan 47 maskapai Indonesia masih masuk dalam daftar hitam maskapai penerbangan yang dilarang melintasi wilayah udara UE bersama sejumlah negara di berbagai belahan dunia.

Negara lain itu yakni seluruh maskapai dari negara Anggola, Kongo, Equatorial Guinea, Kyrgyz, Liberia, Gabon, Sierra Leone dan Republik Swasiland. Sementara itu, negara Korea Utara, Afganistan, Kamboja dan Rwanda masing-masing satu maskapai sedangkan Ukraina tiga maskapai.

"Untuk meningkatkan keselamatan di Eropa, Komisi Eropa berkonsultasi dengan otoritas keselamatan penerbangan negara-negara anggotanya, telah memutuskan untuk melarang maskapai penerbangan ditemukan tidak aman dari operasi di wilayah udara Eropa," tulis Komisi Eropa pada 14 November lalu.

Namun, beberapa waktu sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan Budhi Muliawan Suyitno mengindikasikan adanya pencabutan larangan terbang. Hal itu, menurut dia, terlihat dari melunaknya sikap Uni Eropa.

”UE sudah bersedia membuka diri untuk bekerja sama dengan kita dalam berbagai hal terkait penerbangan,” terangnya usai mengikuti acara serah terima aset Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias di gedung Dephub, belum lama ini.

Melunaknya sikap UE tersebut, jelas Budhi, terungkap setelah dilakukannya pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Komisi Uni Eropa Jose Manuel Barroso pada forum pertemuan Asia Eropa (ASEM) ke-7 di Beijing, 25 Oktober 2008 lalu. (roda-kemudi)

Suvarnabhumi Diblokade Anti-Thaksin, Penerbangan Menuju Bangkok Terhenti

Seluruh jadwal penerbangan dari Jakarta menuju Bangkok, Thailand, dibatalkan terkait dengan penutupan Bandara Internasional Suvarnabhumi akibat aksi demonstran anti-Thaksin Shinawatra.

Kepala Kantor Administrator Bandara (Adban) Bandara Internasional Soekarno-Hatta Herry Bakti di Tangerang mengatakan ada sekitar tiga pesawat yang membatalkan jadwal penerbangan dari Jakarta menuju Bangkok pada hari ini.

Ketiga penerbangan tersebut adalah Garuda, Air Asia dan Thai Air Ways. Ketiga maskapai tersebut biasa mengisi penerbangan tujuan Jakarta - Bangkok sebanyak satu kali per hari. "Rata-rata satu maskapai mengisi satu jadwal penerbangan, jadi seluruhnya ada sekitar tiga pesawat yang [batal] bertolak ke Bangkok," kata Bakti.

Dia mengatakan pihaknya mendapat informasi kondisi terakhir penutupan bandara di Negeri Gajah Putih itu dari petugas maskapai Thai Air Ways. Sebanyak 150 penumpang pesawat Garuda bernomor penerbangan GA-866 tujuan Bangkok pada pkl. 23.10 WIB harus kembali mendarat ke Bandara Soetta pada pukul 00.00 WIB tadi malam karena aktivitas di Bandara Internasional Suvarnabhumi lumpuh total.

Diprediksikan bahwa aktivitas bandar udara di Bangkok tersebut akan kembali normal pada Kamis besok. Namun demikian, Adban Soekarno-Hatta belum mendapat konfirmasi resmi dari pengelola bandara Suvarnabhumi. (antara)

Belgia Jajaki Kerja Sama Direct Call Pelayaran

Menteri Perhubungan menerima Pangeran Belgia Prince Phillips dan sejumlah delegasi negara tersebut di Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu (26/11). Pertemuan ini dalam rangka menjajaki kerja sama dibukanya direct call, atau rute pelayaran langsung dari Tanjung Priok menuju beberapa pelabuhan di Belgia dan sebaliknya.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Dephub Bambang S Ervan mengungkapkan, dalam pertemuan yang digelar di kantor PT Pelabuhan Indonesia, Tanjung Priok, tersebut, hadir 35 delegasi mendampingi pangeran Phillips yang merupakan putra mahkota kerajaan Belgia. Beberapa di antaranya adalah Menteri Ekonomi dan Reformasi Belgia Vincent Van Quickenborne dan Dubes Belgia untuk Indonesia Marc Trenteseau.

”Kedatangan Prince Phillips ke Tanjung Priok atas inisiatif pribadi. Beliau memang ingin secara langsung melihat kondisi di sana,” jelas Bambang saat ditemui di press room Departemen Perhubungan, Rabu siang. ”Ini hanya pertemuan biasa. Menhub dan Prince Phillips hanya berdiskusi seputar kegaiatan pelayaran di Indonesia, tidak ada MoU atau sejenisnya,” imbuhnya.

Port of Zeebrugge dan Port of Antwerp adalah dua pelabuhan Belgia yang bakal menjadi destinasi dalam kerja sama pelayaran langsung dari Tanjung Priok tersebut. Port of Antwerp merupakan pelabuhan kedua terbesar di Eropa setelah Rottredam di Belanda. ”Menurut Menhub sudah ada dua perusahaan yang berminat untuk layani rute itu,” sambung Bambang.

Selain membuka rute pelayaran langsung, dijajaki pula kerja sama bantuan teknis untuk mengembangkan pelabuhan-pelabuhan di indonesia agar lebih efisien dan efektif. Usai berdiskusi, Menhub mendampingi Pangeran Phillips meninjau langsung sejumlah lokasi di areal pelabuhan terbesar di Indonesia tersebut.

Menhub, lanjut Bambang, dalam pertemuan itu mengungkapkan bahwa kerja sama Indonesia dengan kerajaan Belgia seputar kegiatan pelayaran telah dilakukan sejak lama. ”Selama ini Antwerp berikan pelatihan tentang manajemen kepelabuhanan kepada RI yang sudah berlangsung sejak lama,” pungkasnya. (roda-kemudi)

Friday, November 21, 2008

Meneg BUMN Diminta Segera Selesaikan Polemik Perum PPD

Kementrian Negara BUMN didesak segera menyelasaikan kemelut yang sedang dialami Perum PPD. Saat ini BUMN itu bukan saja memerlukan dana segar untuk pembaharuan armada tapi juga pembayaran pesangon terhadap 2300 karyawan dengan nilai sekitar Rp 200 miliar.

BUMN yanng sempat menjadi idola masyarakat Jakarta itu, menurut Anggota Komisi V DPR RI Enggartiasto Lukito, harusnya dilepas dari tanggungjawab pemerintah pusat dan diserahkan kepada Pemda DKI Jakarta, sesuai wilayah operasionalnya. Masalah ini sebelumnya sudah disarankan DPR, namun belum ada realisasi dari Menneg BUMN.

”Kerja Menneg BUMN itu kok lambat, padahal ini sudah berulang kali disarankan,” kata Enggar.

Menurut Enggar, Pemda DKI Jakarta, bersedia mengambil alih untuk menyehatkan kembali Perum PPD, asalkan tidak diikuti dengan beban utang. Karena itu Menneg BUMN secepatnya menyelasaikan utang-utang yang ditanggung BUMN itu, termasuk pembayaran pesangaon terhadap karyawannya, sebelum diserahkan kepada Pemda DKI Jakarta.

”Kalau kucuran dana segar itu masih harus ditanggung APBN, nantinya akan menimbulkan kecemburuan daerah lain, karena republik ini bukan hanya DKI Jakarta. Kami sarankan serahkan saja itu kepada Pemda DKI Jakarta,” katanya.

Secara tekhnis operasional, alat produksi Perum PPD itu sudah tidak laik operasi, karena usia tehnis kendaraan yang ada rata-rata di atas 15 tahun, padahal usia ekonomisnya hanya sekitar lima tahun. Sementara program restrukturisasi yang dilakukan sejak empat tahun lalu hingga kini belum mampu menyelesaikan persoalan, karena terbentur kepada pendanaan.

Sejumlah aset berupa depo dan kantor pusat telah dijual pihak manajemen untuk mempertahankan operasional perusahaan termasuk memberikan pesangon kepada 2600 karyawan. pada perjanjian bersama antara Menneg BUMN, Pemda DKI Jakarta dan manajemen Perum PPD tahun 2006, disepakati kucuran dana sebesar Rp 200 miliar dengan kompensasi pemberian depo B kepada Pemda DKI Jakarta.

Manager Umum Perum PPD Dusarmin Brata Nur menyebutkan, sisa karyawan yang akan diberikan pesangon itu adalah mereka yang memang sudah memasuki masa pensiun. namkun tidak bisa dilakuklan karena krisis pendanaan.

”Harusnya Menneg BUMN mendesak Pemda DKI Jakrta untuk mengucurkan dana talangan itu, sehinhgga persoalan pesangon bisa diselesaikan,” katanya.

Dikatakan, Perum PPD sulit diselamatkan tanpa bantuan langsunng Menneg BUMN. ”Pemerintah jug baru pertama kali memberikan bantuan kepada Perum PPD yaitu tahun 1992, sebanyak 100 bus, setelah itu rtidak ada lagi. Sekarang armada semuanya usianya sudah tua, boros dan tidak efisien,” tegasnya. (roda-kemudi)

Peran Swasta Dinantikan dalam Pengembangan Transportasi KA

Kondisi keuangan pemerintah yang didukung minimnya peran pemerintah daerah dalam pembangunan perkeretaapian nasional, disinyalir menjadi salah satu penyebab tersendatnya pembangunan moda transportasi tersebut. Peranan pihak swasta diharapkan muncul untuk mengoptimalisasikan pengembangan sarana dan prasarana transportasi KA.

"Peran swasta sangat penting. Pada 2009-2011 saja, investasi swasta yang dibutuhkan untuk pembangunan sejumlah proyek perkeretaapian sebesar Rp 56,01 trilun," jelas Direktur Transportasi pada Deputi Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Prihartono, dalam Roundtable Discussion Perkeretaapian bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) di Jakarta, Kamis (20/11).

Investasi tersebut, kata dia, dibutuhkan untuk pembangunan KA Bandara Soekarno-Hatta, KA Bandara Kualanamu, tunnel di Sumatera Barat, jalan KA Bengkulu, jalan KA Simpang-Tanjung Api-api, shortcut Tanjung Enim-Baturaja, jalan KA Lahat-Kertapati, jalan KA batubara Kalimantan Tengah, jalan KA batubara Kalimantan Timur, serta monorail Jakarta.

"Keterlibatan swasta harus tetap dalam kerangka kerjasama pemerintah dan swasta (KPS), sehingga tidak semua pembiayaan ditanggung swasta," imbuhnya. Sedangkan untuk proyek dengan kelayakan finansial rendah namun memiliki kelayakan ekonoi yang tinggi, lanjutnya, perlu disediakan dukungan pemerintah. "Di antaranya dalam bentuk penyediaan tanah dan sebagaian konstruksi."

Khusus untuk revitalisasi sarana dan prarasana perkeretaapian yang sudah ada (existing) saat ini, total biaya yang diperlukan mencapai Rp 27,3 triliun. Sebanyak Rp 19,3 trilun di antaranya berasal dari anggaran pemerintah dan sisanya sekitar Rp 7,9 trilun diharapkan dari investasi swasata. "Revitalisasi tersebut meliputi perkeretaapian di Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Bagian Selatan, Jawa dan Jabotabek," papar Bambang.

Dia menambahkan, proyek yang membutuhkan biaya besar itu akan tetap sulit terealisasi bila pemerintah lokal tidak ikut berkontribusi. "Pengalaman selama ini menunjukkan banyak polemik yang mengganggu progam pembangunan justru terjadi di antara lembaga milik pemerintah sendiri. Misalnya, terkendalanya pembangunan akses menuju Pelabuhan Tanjung Priok kenati saat itu pelaksana pembangunan dan pemilik kawasan adalah lembaga pemerintah.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Departemen Perhubungan (Dephub) Wendy Aritenang Yazid mengatakan, salah satu kendala pada percepatan pembangunan sarana dan prasarana perkeretaapian adalah pengandalan pembiayaan dari pemerintah pusat. Berbeda dengan pembangunan jalan dan proyek lainnya, tambah dia, ada bagian tertentu yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, sedangkan di perkeretaapian hal semacam itu tidak ada. "Bayangkan, jalur KA lewat di wilayahnya, tetapi bahkan untuk petugas penjaga perlintasan saja biayanya harus dari pusat. Ini harus diubah," katanya.

Dia juga mengungkapkan, saat ini sudah ada sejumlah pemerintah daerah, di antaranya Sumatera Selatan yang berinisiatif untuk ikut berinvestasi untuk operasional KA di wilayahnya. Juga ada pemerintah daerah yang mulai berinisiatif untuk membiayai perlintasan dan pengamanannya di wilayahnya. "Diharapkan lebih banyak lagi yang berkontribusi seperti itu," kata dia.

Sementara itu, Koordinator Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Joko Setijanto mengatakan, kesempatan bagi swasta untuk berinvestasi di perkeretaapian sangat besar. Namun, sebaiknya pemerintah memberikan insentif sehingga mereka lebih serius dalam berinvestasi di bidang tersebut. (roda-kemudi)

Thursday, November 20, 2008

Kereta Anjlok Lagi di Cilacap

Kereta api seperti enggan untuk berhenti menjadi fokus perhatian. Entah untuk kali ke berapa, transportasi paling massal yang terus disuapi dana oleh pemerintah ini kembali mengalami insiden.

Kamis (20/11), Sekitar pukul 13.35 WIB, Kereta Api Lodaya jurusan Solo-Bandung anjlok di Jeruk Legi, Cilacap, Jawa Tengah. Hingga matahari bergeser di ufuk barat, proses evakuasi masih terus dilakukan.

Humas Daerah Operasi V Purwokerto, Ahmad Facham mengatakan petugas sedang melakukan upaya pengangkatan gerbong. ”Diperkirakan gerbong sudah dievakuasi pukul 20.00 WIB,” katanya ketika dihubungi, Kamis 20 November 2008.

Sejumlah penumpang dievakusi menuju stasiun Jeruk Legi untuk meneruskan perjalanan. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut.

Namun, peristiwa anjloknya kereta mengacaukan jadwal. Sejumlah kereta jalur selatan mengalami keterlambatan.

Kereta dari arah Solo dan Yogyakarta tertahan di Stasiun Kroya dan Stasiun Maos, yang keduanya berada di wilayah Kabupaten Cilacap. Sedangkan kereta dari arah Bandung tertahan di Stasiun Sidareja.

Sampai saat ini belum diketahui pasti penyebab anjloknya kereta. Namun diduga kuat penyebabnya karena kondisi jalur yang sudah rusak. (source: vivanews)

Lion Air pesan 20 pesawat layani rute perintis

Maskapai penerbangan Lion Air memesan sedikitnya 20 pesawat jenis ATR yang akan dipakai melayani rute perintis di sejumlah kota di pelosok Indonesia.

Memorandum of Understanding (MoU) pemesanan 20 unit pesawat itu dilakukan pada hari ini bersamaan dengan pembukaan event pameran IndoDefence dan IndoAerospace 2008 di Bandara Halim Perdanakusuma yang dibuka Wapres Jusuf Kalla.

Penandatanganan MoU ini dilakukan oleh Dirut Lion Rusdi Kirana dan CEO ATR Stephane Mayer di Hall C Pameran IndoDefence dan IndoAerospace 2008 tersebut.

Rusdi mengatakan pesanan ATR ini meliputi 10 unit yang dalam status dipesan dengan opsi tambahan 10 unit.

"Pesawat ATR ini akan dipakai untuk melayani sejumlah rute perintis seperti ke Nias, Luwuk dan daerah terpencil di Papua," ujar Rusdi.

Dalam mengoperasikan pesawat ATR tersebut, kata Rusdi, akan dilakukan oleh Wing Air, anak perusahaan Lion Air. Lion sebelumnya sudah memesan sedikitnya 178 pesawat Boeing 737-900ER.

Menurut Rusdi, rute perintis yang pasarnya masih terbuka lebar sangat prospektif untuk diterbangi, apalagi bila dijadikan sebagai rute pengumpan untuk penerbangan Lion di jalur yang terhitung padat. (bisnis indonesia)

Wednesday, November 19, 2008

Cina Incar Penerbangan dan KA Indonesia

Cina menargetkan dapat meningkatkan neraca perdagangan dengan Indonesia hingga US$ 30 miliar pada 2010. Sektor transportasi merupakan salah satu fokus bisnis yang diincar pemerintah Negeri Tirai Bambu itu.

"Cina berminat untuk investasi di bidang penerbangan dan infrastruktur kereta api," terang Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal, usai menerima Duta Besar Cina untuk Indonesia, Zhang Qiyue, di kantornya, Rabu (19/11). Zhang Qiyue sendiri baru tiga bulan menjadi utusan negaranya di Indonesia.

Menhub menerangkan, salah satu alasan Cina menanamkan investasinya di Indonesia adalah untuk mengganti pasar Amerika yang mulai tertutup akibat krisis global. "Arus keluar masuk barang kini lebih ditingkatkan ke kawasan Asia," jelasnya.

Upaya membuka diri untuk bekerja sama dengan Cina tersebut, lanjut Menhub, sesuai dengan pesan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada dirinya selaku Menhub dalam rangka merespons perjanjian multilateral yang dibangun antara Indonesia dengan Asean dan bilateral dengan Cina.

Untuk sektor kereta api, lanjut Menhub, Cina melihat ada potensi keuntungan besar dalam pengoperasian kereta api, khususnya di wilayah Jawa. Terlebih, Cina juga melihat investasi pada sektor ini tidak terganjal masalah pembebasan tanah seperti layaknya berinvestasi untuk jalan tol.

"Saya katakan, kalau mau investasi tidak harus di Jawa. Mereka saya tawarkan untuk investasi pembangunan infrastruktur kereta api batu bara, karena Cina memiliki teknologinya. Tetapi tampaknya, mereka lebih tertarik untuk mengembangkan infrastruktur di Jawa," jelas Menhub.

Sementara untuk moda udara, Cina menawarkan diri untuk membuka rute penerbangan langsung (direct flight) Beijing-Jakarta dan Jakarta-Denpasar. Alasan Zhang Qiyue, kata Menhub, untuk meningkatkan frekuensi pelayanan terhadap turis asal negaranya ke Indonesia.

Menhub mengaku menawarkan tiga usulan bentuk kerja sama di bidang penrebangan kepada dubes wanita tersebut. Yaitu melakukan aliansi strategis seperti yang dilakukan Singapura dan Thailand; membuat subsidary seperti yang dilakukan Malaysia melalui AirAsia dengan syarat komposisi 51 sahamnya dikuasai pengusaha dalam negeri; serta kerja sama berlandaskan azas resiprokal.

"Saya jawab, untuk rute Beijing-Jakarta bisa saja dilakukan asal sesuai ketentuan azas resiprokal, yaitu menggunakan flag carrier. Atau, bisa pula menggunakan multidesignated airlines tetapi dengan syarat tertentu, misalnya kerjasamanya dalam bentuk code sharing antara maskapai mereka dengan maskapai kita," papar Menhub.

Sementara untuk menyikapi permintaan pembukaan rute domestik Jakarta-Denpasar, Menhub menawarkan Cina untuk meniru tindakan Malaysia yang membuka Indonesia AirAsia. "Kita belum bisa kasih mereka untuk menerbangi rute domestik secara langsung. Kalau mereka mau, mereka bisa meniru Malaysia. Namanya, terserah mereka nantinya. Tetapi yang terpenting, saham mayoritas tidak dipegang mereka," jelas Menhub. (roda-kemudi)

China Alihkan Bantuan Dana untuk KA

Pemerintah China menyetujui pengalihan dana pinjaman senilai US$200 juta guna pembelian rel sepanjang 1.000 km dan 500 set wesel kereta api. Dana tersebut semula dialokasikan untuk pembangunan jalur Cirebon-Kroya. Wesel adalah satu set peralatan di persimpangan jalur kereta api, terdiri dari segitiga dan lidah wesel yang berfungsi untuk memindahkan jalur kereta.

Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal mengatakan sudah ada persetujuan untuk mengalihkan dana pinjaman tersebut. Dananya akan digunakan untuk membeli rel kereta api. “Beberapa negara di Asia seperti Korea dan China memang tertarik masuk memperbaiki sarana dan pra sarana di kereta api, khususnya di Pulau Jawa karena tidak perlu lagi melakukan pembebasan lahan,” ujarnya, Rabu (19/11).

Mulai akhir tahun ini, kata Menhub, Ditjen Perkeretaapian Dephub mulai mengganti turn out atau wesel di seluruh jalur kereta api secara bertahap. Sejak 1940, belum pernah ada pergantian wesel di sepanjang 6.700 km jalur kereta api.

Pemerintah telah memesan 50 set wesel dari China untuk dipasang pada jalur ganda (double track) Cirebon-Kroya dan Tegal-Pekalongan sebelum akhir 2008. Pengadaan sisa kebutuhan wesel dan rel dilakukan tahun depan, dengan adanya pengalihan dana ini.

Harga wesel tahun ini cukup mahal, sekitar Rp800 juta per set, sehingga pemesanan 50 set peralatan itu membutuhkan dana Rp36 miliar. Ssia pemakaian komponen ini rata-rata sekitar 50 tahun, bergantung pada frekuensi pemakaiannya.

Jusman mengatakan dirinya sudah meminta adanya penurunan harga rel dan komponen lain tahun depan, karena harga besi saat ini terus turun. Data Ditjen Perkeretaapian menyebutkan harga rel saat ini dikisaran Rp1,6 miliar per km. Sejak 2007, pemerintah telah mengganti sekitar 70% dari 4.600 km jalur KA yang masih aktif.

Rute Baru


Ditemui terpisah, Dirjen Perkeretaapian Dephub Wendy Aritenang mengatakan PT Kereta Api (KA) memerlukan minimal 150 orang sumber daya manusia (SDM) untuk operasional jalur Bogor-Sukabumi yang akan di buka sebelum akhir tahun ini.

“Jumlah perlintasan di jalur tersebut cukup banyak, padahal satu perlintasan diperlukan pegawai setidaknya tiga orang,” ujarnya kepada Bisnis.

Wendy menjelaskan rencana membuka kembali rute Bogor-Sukabumi-Cianjur belum terealisasi tahun ini. Rute dari Sukabumi-Cianjur masih parah, beberapa lokasi terputus karena longsong, akibat tanah bergerak, sehingga memerlukan waktu perbaikan.

Khusus untuk pengoperasian KA di Aceh, pemerintah sedang mengecek kesiapan di lapangan. Kebutuhan SDM sekitar 50 orang untuk operasional jalur sepanjang 25 km. PT Ka dikabarkan telah mempersiapkan rute ini sejak dua bulan lalu.

Direktur Keuangan PT KA Ahmad Kuntjoro Hadiwidjoyo mengatakan PT KA dipastikan menerima dana layanan publi (public service obligation/PSO) sebesar Rp635 miliar untuk 2009.

“Dana Pso tersebut belum termasuk perhitungan dari operasional jalur Bogor-Sukabumi dan KA di Aceh,” ujarnya.

Wendy menegaskan pemerintah melakukan evaluasi dana PSO setiap triwulan sekali. “Belum tentu itu kurang, siapa tahu ternyata hasil rute lain tidak sesuai dengan perkiraan awal sehingga tidak perlu tambahan PSO.” (bisnis indonesia)

Menhub: Stop Permasalahkan THC

Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal meminta pelaku usaha pelayaran berhenti mempermasalahkan terminal handling charge (THC). Alasannya, ketentuan baru tentang THC yang dibuatnya itu dalam rangka menciptakan transparansi.

”Mengapa kami menurunkan surcharge? Karena dia tidak ada stuktur biaya yang jelas. Seharusnya dikasih nol. Tapi kalau saya kasih segitu, nanti pada kaget. Jadi, saya turunkan biaya tambahan sebesar 50 persen menjadi US$12 untuk peti kemas 20 kaki dari sebelumnya US$25,” papar Menhub dalam acara makan siang bersama wartawan di ruang kerjanya, Rabu (19/11).

Keputusan tidak menaikkan tarif THC namun menurunkan biaya tambahan, lanjut Menhub, dinilai sebagai tindakan adil. Menurutnya, upaya itu juga sesuai dengan pembicaraan dengan pelaku usaha pelayaran dan pengguna jasa pelayaran. ”Kalau surcharge ditarik tapi struktur biayanya tidak ada, itu namanya tidak fair dong,” tegasnya.

THC Di Indonesia terdiri dari biaya pelayanan peti kemas atau container handling charge (CHC) dan biaya tambahan. Menurut Menhub, para agen pelayaran meminta pemerintah tidak mencampuri mekanisme pasar terkait masalah penetapan surcharge meskipun tidak ada struktur biaya yang jelas di dalamnya.

“Selama surcharge tidak memiliki struktur biaya, itu namanya ’charge yang syur’, enak. Ini tidak boleh. Harus jelas apa struktur biayanya. Kalau tidak puas, pendapatan berkurang akibat penetapan US$12, silahkan masukkan ke ocean freight. Ocean freight ini yang diatur oleh mekanisme pasar,” ujarnya.

Namun, meski diatur mekanisme pasar, kata Menhub, Ocean freight tetap memiliki struktur biaya yang jelas sebagaimana ditetapkan aturan pelayaran internasional.

Menhub telah menetapkan THC peti kemas 20 kaki dengan kondisi full container load (FCL) sebesar US$95 per boks dengan rincian CHC US$83 dan surcharge US$12. Selain itu, THC peti kemas 40 kaki ditetapkan US$145 per boks yang terdiri dari CHC US$124 ditambah surcharge US$21. Keputusan ini berlaku mulai 1 November 2008.

Sebelumnya, THC yang dibebankan pelayaran kepada pemilik barang mencapai US$117 untuk peti kemas 20 kaki, yang terdiri dari CHC US$83, PPN US$8,3, dan surcharge US$ 25. THC untuk peti kemas 40 kaki dikenakan US$177 dengan rincian CHC US$124,5, PPN US$12,4, dan surcharge US$40.

Ditambahkan Menhub, besaran THC di Pelabuhan Tanjung Priok tidak akan dijadikan sebagai patokan THC di pelabuhan lain di Indonesia. ”Setiap pelabuhan THC-nya akan berbeda. Tapi intinya, itu akan didasari oleh seberapa besar pelayanan yang bisa diberikan kepada para pengguna jasa,” ujarnya.

Di terminal peti kemas Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, misalnya, struktur biaya THC jauh lebih detail dari pada di Tanjung Priok. Besaran THC tiap peti kemas di sana bisa berbeda-beda, meskipun kapasitas boks kontainer yang digunakan sama. Besaran harga itu didasari pada jenis boks kontainer yang digunakan. ”Misalnya, untuk kontainer refrigerator, THC-nya berbeda dengan THC kontainer standar, meskipun sama-sama ukuran 20 feet,” papar Menhub.

PPN di pelayaran
Menhub juga menjelaskan masalah keluhan penarikan pajak pertambahan nilai (PPN) di Indonesia, yang dibebankan kepada pelaku usaha pelayaran. Padahal, selama ini, dunia internasional tidak pernah menarik pajak dari usaha pelayaran. ”Selama pelaku usaha memang benar membayar pajak, fakturnya jelas, pastinya kan di bayar kembali oleh penggunanya,” pungkasnya. (roda-kemudi)

Dephub Tingkatkan Kerja Sama dengan Polri


Departemen Perhubungan dan Kepolisian sepakat untuk meningkatkan pengamanan dan keselamatan moda transportasi. Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal mengatakan kerja sama ini untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat pengguna moda transpotasi darat, laut dan udara.

”Aspek keamanan tahun depan diseluruh daerah dan moda transportasi,” ujarnya setelah bertemu dengan Kapolri Bambang Hendarso Dhanuri di kantor Dephub, Rabu (19/11) pagi.

Peningkatan kerjasama dengan Kepolisian tersebut, lanjut Menhub, juga ditujukan untuk menjawab keraguan kalangan Investor terhadap jaminan keamanan di Indonesia. Menhub mengaku telah memerintahkan jajarannya untuk membantu kepolisian untuk menghilangkan pungutan liar di jalan.



”Dephub dan jajarannya harus membantu kepolisian untuk menghilangkan ekonomi biaya tinggi.”



Menurut Menhub langkah Kepolisian untuk memberantas preman juga harus didukung oleh masyarakat. Untuk itu, pertemuan ini akan ditindaklajuti dengan kerjasama secara institusi antara Dephub dan Kepolisian. ”Sehingga sasarannya jelas,” lanjut Menhub.

Hal senada diungkapkan Bambang Hendarso Dhanuri. Menurutnya, kerjasama antara Polri dengan jajaran Departemen Perhubungan ini juga bertujuan untuk memberikan masukan berkaitan dengan tugas kepolisian. Termasuk salah satunya upaya penghapusan aksi pungutan liar di jalanan. ”Kita akan berikan jaminan keamanan moda transportasi,” katanya.

Kapolri berjanji tidak akan memberikan ruang gerak kepada ”bajing loncat” yang meresahkan masyarakat. Meski demikian kepolisian tidak akan menambah jumlah personilnya dilapangan. ”Kita tidak akan menambah jumlah personel. Tapi lebih pada mengefektifkan pengamanan termasuk menindak tegas bajing loncat,” tegasnya.

Menurut Kapolri, kepolisian akan memfokuskan diri di daerah-derah rawan gangguan keamanan. ”Salah satunya wilayah Pantura (pantai utara jawa),” jelasnya.

Kapolri menjelaskan, ada dua indikator pelayan yang di emban Dephub dan membutuhkan kerjasama dengan kepolisian. Yaitu menyangkut pengamanan (security) dan keamanan (safety).Untuk itu, kepolisian akan memberikan support kepada Dephub guna mewujudkan hal kedua hal tersebut. ”Kita harus saling mendukung satu sama lain,” jelasnya. (roda-kemudi)

Qantas Kecelakaan Lagi

Maskapai penerbangan nasional Australia, Qantas, kembali dilanda insiden serius kendati tidak sampai menimbulkan korban jiwa, Selasa (18/11).

Kedua insiden itu adalah tabrakan dua pesawat Jumbo 747 Qantas saat dilakukan penarikan di fasilitas perbaikan Qantas di Avalon dekat Geelong, Negara Bagian Victoria. Insiden lainnya adalah pendaratan darurat pesawat Dash-8 Qantas Link yang terbang dari Roma, Queensland tengah, di Bandara Brisbane, Selasa malam.

Laporan media setempat, Rabu, menyebutkan, kokpit pesawat Dash-8 berpenumpang 39 itu sempat berasap. Namun, pilot berhasil mendaratkan pesawat dengan selamat.

Sementara itu, dalam insiden tabrakan dua pesawat Boeing 747 Qantas di Victoria, salah satunya adalah pesawat Jumbo Qantas yang Juli lalu terpaksa mendarat darurat di Manila, Filipina, setelah sebuah tabung gas oksigennya meledak dalam penerbangan Hong Kong- Melbourne.

Tabrakan di fasilitas perbaikan Qantas itu menyebabkan kerusakan pada hidung pesawat Jumbo yang mendarat darurat di Manila Juli lalu dan salah satu sayap pesawat Boeing 747 lainnya.

Dua insiden ini menambah catatan buruk Qantas tahun ini. Pada 29 Oktober lalu, pesawat jumbo Qantas Boeing 747 yang melayani rute penerbangan Los Angeles-Sydney sempat terbang tanpa panduan perangkat radar cuaca di atas Samudera Pasifik.

Akibat kerusakan radar cuaca itu, pilot pesawat Qantas berpenumpang 280 orang ini terpaksa dipandu pesawat "Air New Zealand" yang terbang di jalur yang sama sekitar 35 kilometer dari Qantas untuk bisa mencapai Auckland, Selandia Baru.

Pesawat dengan nomor penerbangan QF12 itu tiba dengan selamat di Sydney setelah perangkat radar cuacanya berhasil diperbaiki di Auckland.

Pada hari yang sama, Qantas Boeing 767 yang melayani rute Sydney juga terpaksa mendarat darurat di Melbourne setelah pilot menemukan kerusakan pada indikator roda pendarat pesawat.

Pada 7 Oktober lalu, Qantas A330-300 yang melayani rute penerbangan Singapura-Perth juga mengalami turbulensi hebat akibat terganggunya sistim komputer pesawat tersebut.

Akibat kesalahan dalam sistim referensi inersial data udara tersebut, pilot otomatis terputus saat pesawat terbang pada ketinggian 37 ribu kaki.

Dalam turbulensi 7 Oktober itu, pesawat sempat turun secara tajam sebelum kembali normal. Sedikitnya 46 orang yang ada di dalam pesawat naas tersebut terluka dan pilot Qantas bernomor penerbangan QF72 itu mendarat darurat di kota Exmouth, Australia Barat.

Dari Juli hingga November 2008, Qantas setidaknya telah mengalami delapan kali insiden penerbangan serius.

Akibat serangkaian insiden tersebut, tingkat kepercayaan publik negara itu pada standard keselamatan Qantas merosot. Anjloknya tingkat kepercayaan publik Australia itu setidaknya tercermin dari hasil survei UMR, salah satu lembaga riset penting yang berbasis di Australia dan Selandia Baru.

Laporan hasil survei UMR menyebutkan sebanyak 63 persen dari seribu responden yang mengikuti survei UMR pada 1-7 Agustus dan 19-24 September 2008 memandang standard keselamatan penerbangan Qantas memburuk dalam beberapa tahun terakhir ini.

Saat ini, dengan jumlah armada yang relatif besar, Qantas melayani 81 tujuan penerbangan di lima benua, termasuk penerbangan langsung Sydney-Jakarta. Bahkan Qantas berencana memperluas rute penerbangannya ke Amerika Selatan mulai 24 November 2008.

Maskapai penerbangan yang terkenal dengan logo "Kangguru Terbang" itu pun baru-baru ini diperkuat dengan kehadiran pesawat superjumbo A-380. (antara)

Sekadar membuka ingatan...



this picture courtesy of www.tempointeraktif.com

Uni Eropa Melunak

Departemen Perhubungan menilai, indikasi pencabutan larangan terbang terhadap seluruh maskapai nasional oleh Uni eropa tampak kian jelas. Sikap persatuan negara-negara Eropa itu saat ini juga telah sedikit melunak. Hal itu dapat dilihat dari ketersediaan mereka membuka diri untuk bekerja sama dalam berbagai hal terkait penerbangan.

Informasi tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan Budhi Muliawan Suyitno, usai mengikuti acara serah terima aset Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias di gedung Dephub, Selasa (18/11).

Melunaknya sikap UE tersebut, jelas Budhi, terungkap setelah dilakukannya pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Komisi Uni Eropa Jose Manuel Barroso pada forum pertemuan Asia Eropa (ASEM) ke-7 di Beijing, 25 Oktober 2008 lalu.

Sejumlah temuan yang dipersoalkan UE dalam larangan terbangnya, kata Budhi, mayoritas sudah dinyatakan closed (selesai). Dari 69 temuan yang dipersoalkan, sebanyak 33 temuan sudah terselesaikan. Tujuh temuan lain di antaranya, terkait pengayaan sumber daya manusia instruktur pesawat berbadan lebar dan navigasi penerbangan, masih dalam proses negosiasi.

Sedangkan sisa 29 temuan lain yang terkait regulasi, penyelesaiaannya menunggu disahkannya Rancangan Undang - Undang (RUU) Penerbangan akhir tahun ini. Jumat (21/11), Direktorat Perhubungan Udara akan menggelar telekonferensi dengan Unit Keselamatan Penerbangan Uni Eropa perihal kemajuan yang telah dilakukan Indonesia. Telekonferensi ini untuk membahas lebih lanjut masalah seputar pelarangan terbang dengan pihak UE.

”UE sudah membuka diri dan siap untuk bekerja sama dengan Indonesia. Telekonferensi nanti adalah salah satu buktinya. Jadi, mereka tidak hanya menjatuhkan larangan terbang, mereka juga sudah bersedia menawarkan kerjasama memperbaiki kondisi penerbangan kita,” ujarnya.

Di samping itu, kata Budhi, penggantian Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dari Pierre Phillipe ke Julian Wilson juga membawa pengaruh positif. "Duta besar yang baru sangat kooperatif dan punya itikad baik memperbaiki hubungan dengan Indonesia," ujarnya.

Melihat sikap kooperatif UE tersebut, Budhi mengaku optimistis larangan terbang dapat dicabut tahun depan. ”Sudah ada pengkerucutan masalah,” ujarnya, ”Ternyata selama ini ada hambatan komunikasi, seperti perbedaan pembuatan laporan antara Indonesia dengan Uni Eropa. Laporan dinilai kurang dan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.”

Dengan adanya kerja sama tersebut, Budhi berharap, segala hambatan yang muncul bisa teratasi. Hal ini juga akan memberikan dampak positif kepada upaya penyehatan penerbangan Indonesia di masa datang.

Sehubungan dengan itu, menurut Budhi, telah ada lima negara anggota UE yang menyatakan siap menggelar kerja sama di sejumlah bidang penerbangan, termasuk di anraranya menyatakan akan memberikan bantuan teknis. Kelima negara itu adalah Jerman, Prancis, Belanda, Swedia dan Inggris.

”Jerman, Perancis dan Belanda menawarkan bantuan di bidang keamanan dan keselamatan penerbangan (safety). Sedangkan dengan Swedia dan Inggris, kita akan bekerja sama pelatihan sumber daya manusia. Ini kerjasama yang erat dan nyata,” pungkasnya.
Akankah optimisme Dephub berbuah manis?
(roda-kemudi)

Monday, November 10, 2008

Kerjasama Transportasi Multilateral Asean Disepakati

Sepuluh menteri transportasi negara anggota ASEAN menandatangani tiga kesepakatan multilateral terkait pelaksanaan kebijakan transportasi, di Manila, Filipina, Kamis (6/11). Penandatanganan yang dilakukan di Istana Malacanang tersebut disaksikan langsung Presiden Philipina Gloria Macapagal-Arroyo.

Kesepakatan itu meliputi penyusunan kerangka fasilitas transportasi antar-negara (the ASEAN Framework on the Facilitation of Inter-State Transport), liberalisasi menyeluruh terhadap pelayanan angkutan udara multilateral (the ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalization Air Freight Services), serta kesepakatan tentang pelayanan udara multilateral (the ASEAN Multilateral on Air Services).

Sidang para menteri ini dibuka Mensesneg Philipina Eduardo R. Ermita. Sedangkan para menteri transportasi ASEAN yang hadir dalam persidangan di pusat kegiatan bisnis Manila, Makati, tersebut antara lain Menhub Jusman Syafii Djamal, Menhub Brunei Darussalam Pehin Datu Bakar Apong, Menteri Pekerjaan Umum dan Transportasi Republik Demokrasi Rakyat Laos Sommad Pholsena, serta Menteri Transportasi Malaysia Dato’ Sri Ong Tee Kiat.

Peserta lainnya adalah Menteri Transportasi Myanmar Thein Swe, Menteri Transportasi dan Komunikasi Philipina Leandro R. Mendoza, Menteri Transportasi Singapura Raymond Lim, dan Menteri Transportasi Vietnam Ho Nghia Dung. Sementara Kambodja, diwakili Wakil Menteri Tauch Chankosal dan Thailand diwakili Deputi Menteri Varawut Silpa-Archa.

Saat dikonfirmasi, Kepala Pusat Komunikasi Publik Departemen Perhubungan Bambang S Ervan yang mendampingi Menhub Jusman Syafii Djamal dalam pertemuan itu menjelaskan, penandatangan kesepakatan ini merupakan hasil pertemuan para menteri transportasi ASEAN Ke-14 (the 14th ASEAN Ministers Meeting) yang digelar di Manila, Philipina pada 6-7 November 2008.

The ASEAN Framework on the Facilitation of Inter-State Transport adalah kesepakatan yang mengatur fasilitasi angkutan jalan barang antar negara tanpa restriksi. Tujuannya untuk mendorong pelaksanaan kawasan perdagangan bebas ASEAN," jelas Bambang saat dihubungi, Jumat (7/11).

Kesepakatan ini menjamin setiap negara anggota ASEAN dapat menyelenggarakan angkutan jalan antarnegara di wilayah ASEAN yang telah disepakati. Untuk Indonesia, perjanjian tersebut akan lebih mendorong pelaksanaan BIMP-EAGA MOU on Cross-Border Movement on Commercial Buses and Coaches.

”Khususnya untuk mempercepat pelaksanaan angkutan lintas batas dari Pontianak-Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam,” papar Bambang.

Dipaparkan, dalam kesepakatan tersebut ditetapkan bahwa daftar barang terlarang dan yang dibatasi akan ditetapkan masing masing negara. Penetapan ini, jelas Bambang, tidak diikutkan dalam perjanjian tersebut.

”Yang diatur tentang liberalisasi jasa angkutan udara kargo dan penumpang di ASEAN sesuai Roadmap for Integration of Air Travel Sector yang telah disahkan pada ATM (ASEAN Transportation Ministry Meeting) ke-9 tahun 2003,” lanjutnya.

Sedangkan pada the ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalization Air Freight Services kesepakatan yang dibangun adalah menghilangkan pembatasan untuk hak kebebasan udara ketiga, keempat dan kelima di antara poin-poin yang ditunjuk di ASEAN.

”Serta menghilangkan pembatasan hak kebebasan udara ketiga, empat dan lima di antara bandara internasional yang telah ditetapkan di wilayah ASEAN.”

Kebebasan ketiga adalah hak untuk menurunkan penumpang atau barang di negara mitra dari negara asal pesawat. Kebebasan keempat adalah hak untuk menaikkan penumpang atau barang dari negara mitra ke negara asal pesawat. Sedangkan kebebasan kelima, merupakan hak untuk menaikkan penumpang atau barang dari negara mitra dan menurunkan ke negara ketiga dan sebaliknya.

Sementara the ASEAN Multilateral on Air Services, lanjut Bambang, mengatur tentang penghapusan pembatasan untuk hak kebebasan udara ketiga, keempat dan kelima di dalam wilayah kerjasama sub regional ASEAN. Wilayah yang masuk dalam aturan ini antara lain Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Philipina- East ASEAN Growth Triangle (BIMP-EAGA) dan Indonesia, serta Malaysia dan Thailand Growth Triangle (IMT-GT).

Selain itu, the ASEAN Multilateral on Air Services juga mengatur penghapusan pembatasan kebebasan udara ketiga, keempat dan kelima di antara Ibu Kota Negara ASEAN.

Dalam pernyataan bersamanya, para menteri transportasi ASEAN menyimpulkan bahwa the ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalization Air Freight Services dan the ASEAN Multilateral on Air Services merupakan langkah nyata pembentukan ”single market aviation” di wilayah ASEAN. Kedua perjanjian tersebut juga diyakini akan memberikan peluang lain. Yaitu membuka kompetsisi perluasan, ekspansi serta kesempatan pergerakan penerbangan di wilayah ASEAN dalam bentuk lebih banyak tujuan. ”Termasuk peningkatan kapasitas dan penghematan biaya, yang didalamnya mencakup juga soal penurunan tarif,” jelas Bambang.

Para menteri itu juga menyimpulkan bahwa the ASEAN Framework on the Facilitation of Inter-State Transport mampu memfasilitasi kelancaran angkutan regional kargo di wilayah ASEAN. ”Ini merupakan determinasi semangat ASEAN untuk mencapai pembangunan wilayah secara bersama di antara perbedaan yang ada. Pembangunan itu diwujudkan dalam pertemuan 'Asean Synergy Toward Progress',” ungkapnya.

Kerja Sama dengan Partner Dialog

Bambang menambahkan, pada pertemuan terakhir Jumat (7/11), hari ini, para menteri akan melakukan pertemuan dengan partner dialog dalam beberapa kali pertemuan. Yaitu pertemuan dengan pemerintah China dan pemerintah Jepang. ”Dengan China, pertemuan ini adalah pertemuan ketujuh. Sedangkan dengan Jepang, ini yang keenam. Semu pertemuan itu digelar di tempat yang sama,” jelasnya.

Dalam pertemuan dengan pemerintah China, agenda yang akan dibahas terkait strategi kerja sama transportasi antara China dengan ASEAN. Agenda lainnya adalah membahas finalisasi MoU mekanisme konsultasi maritim kedua belah pihak. ”Sedangkan dengan Jepang, akan dibahas implementasi ASEAN-Japan Transport Partnership Project,” pungkas Bambang. (roda-kemudi)